Kominfo: Perlu Sistem Monitoring Isu Publik yang Terintegrasi

Minggu, 24 Oktober 2021 - 18:42 WIB
loading...
Kominfo: Perlu Sistem Monitoring Isu Publik yang Terintegrasi
Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik yang digelar daring dan luring. FOTO/TANGKAPAN LAYAR
A A A
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membangun sistem monitoring isu publik yang terintegrasi dan bisa digunakan bersama. Sistem ini penting untuk merespons isu publik yang berkembang di masyarakat.

Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kominfo, Hasyim Gautama mengatakan, salah satu tantangan ke depan adalah melakukan monitoring isu publik yang bersifat prediktif. Sebagai manusia dengan pengetahuan dan daya jangkau terbatas, maka hal itu akan sulit dilakukan.

"Namun challenge itu akan kami tangani dengan membangun sebuah sistem monitoring isu publik, yang secara guyub menggunakan satu sistem, yang bisa dipakai bersama-sama, karena tujuannya sama, dengan mengunakan aplikasi yang satu," kata Hasyim Gautama saat memberikan sambutan dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaksanaan Kebijakan Sub Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, di Lombok Barat.

Baca juga: Sejak 2018, Kominfo Telah Blokir 4.874 Pinjol dan Fintech Ilegal

Ia mengatakan bahwa monitoring isu publik merupakan tugas yang harus serius dilakukan karena menyangkut kestabilan memantau serta merespons isu-isu yang muncul. Utamanya terkait isu sensitif yang membutuhkan kehati-hatian.

"Hal yang perlu diperhatikan dalam monitoring isu publik saat ini adalah bagaimana kita melihat atau memantau dari isu-isu yang berkembang di masyarakat, apa kebutuhan masyarakat dan bagaimana harus meresponsnya," kata Hasyim.

Bimtek dilaksanakan selama dua hari, Kamis-Jumat (21-22/10/2021) secara luring dan daring, yang melibatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota Se-Indonesia. Kegiatan ini juga disiarkan langsung melalui Kanal YouTube Ditjen IKP Kominfo dan Zoom Meeting.

Kegiatan yang dibuka Hasyim Gautama ini menghadirkan narasumber antara lain Kepala Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Najamuddin Amy dan praktisi komunikasi Emilia Bassar. Sedangkan pada hari kedua, hadir akademisi komunikasi Ahmed Kurnia dan praktisi analisis media sosial Ismail Fahmi.

Baca juga: Pulihkan Pariwisata, Kemkominfo Latih Ribuan UMKM Sektor Pengolahan di 10 Destinasi Prioritas

Najamuddin Amy juga menjelaskan bahwa tujuan monitoring isu ini adalah sebagai fungsi komando dan olah data, yakni untuk mendeteksi dan mengantisipasi secara dini isu yang bergulir di tengah masyarakat. Juga sebagai analisis informasi publik serta kebijakan dan publikasi, di mana memanfaatkan hasil dari trending topik dan analisis sentimen untuk membaca aspirasi atau isu yang sedang berkembang di masyarakat, kemudian menjadikannya sebagai salah satu sumber pijakan dalam penentuan kebijakan.

"Bentuk monitoring isu pemerintah Provinsi NTB ialah dengan memiliki Sistem Komando Terpusat yang secara terus menerus memonitor isu publik sebagai wujud Management Trust," kata Najamuddin.

Sementara itu, Emilia Bassar pada paparannya menambahkan, monitoring isu penting untuk dilakukan karena bisa membantu organisasi menangkap isu lebih awal, membantu organisasi belajar dari kesalahannya, mendorong keragaman pemikiran dan pendapat serta menemukan hubungan sebab akibat.

"Tahap riset yang bisa kita lakukan saat monitoring isu adalah dengan memulai persiapan merumuskan masalah, merancang metodologi lalu dalam pelaksanaannya melaksanakan survei atau polling kuantitatif serta kualitatif dan yang terakhir adalah memberikan kesimpulan akan laporan riset dan rekomendasi," kata Emilia.

Di hari kedua acara dilanjutkan dengan pemaparan yang diberikan oleh Ahmed Kurnia yang mengatakan bahwa monitoring isu dalam media merupakan kegiatan pemantauan atas sebuah isu tertentu. Pengukurannya dilakukan sebagaimana kecenderungan, pola, sentimen dan tren suatu isu tertentu dalam sebuah lembaga atau institusi.

"Isu bisa muncul apabila ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan terhadap implementasi kebijakan yang diinginkan publik dan jika kesenjangan itu terus membesar maka akan memicu konflik atau krisis," kata Ahmed.

Sesi terakhir pada Bimtek ditutup oleh pemaparan mengenai analisis isu publik di media sosial yang diisi oleh Ismail Fahmi. Ia mengatakan, ketika membaca sebuah berita kita harus melihat rekomendasi dan analisis terlebih dahulu. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai sebuah riset dan analisis data.

"Publik sekarang ini menyampaikan berita secara real time, tanpa diminta pasti langsung share khususnya di media sosial. Kelebihannya untuk kita adalah tanpa perlu survei dan tanya terlebih dahulu, kita bisa menangkap langsung apa yang disampaikan. Sementara kekurangannya adalah ketika itu sesuatu yang negatif, maka akan cepat viral. Untuk itu dibutuhkannya rekomendasi dan survei media terpercaya agar kita bisa mendapatkan sebuah berita yang valid," kata Ismail.
(abd)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1784 seconds (0.1#10.140)