Menunggu Roadmap IHT
loading...
A
A
A
Merujuk pada 4 arahan kebijakan cukai hasil tembakau yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal pada 20 Oktober 2020 lalu menyebutkan bahwa memperhatikan keberlangsungan industri dalam negeri menjadi prioritas di samping memberikan perhatian juga pada perlindungan kesehatan bagi masyarakat dengan pengendalian konsumsi rokok. Keberlangsungan industri dalam negeri juga menjadi pertimbangan mengingat besarnya multiplier effect yang dimiliki IHT di sektor ekonomi.
Setidaknya terdapat enam juta manusia yang masih menggantungkan nasib di sektor pertembakauan. Selain itu, dalam arahan Presiden tersebut juga disampaikan bahwa perlu memperhatikan penerimaan negara, mengingat pendapatan CHT dapat mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Selanjutnya, Presiden juga memberikan arahan terkait pencegahan rokok ilegal yang dipengaruhi oleh harga rokok.
Saat ini, penyusunan peta jalan (roadmap) IHT yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, pendapatan negara, tenaga kerja, pertanian, serta menjaga kelestarian budaya mendesak untuk segera dilakukan pemerintah. Kepastian tarif dan kebijakan CHT sangat diperlukan mengingat rantai produksi-distribusi usaha yang melibatkan banyak pihak dari petani, pabrik, buruh, distribusi, logistik, hingga pengecer warung.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membangun komitmen melestarikan tembakau, rokok kretek, dan pengembangan IHT berbasis sumber daya lokal yang mampu mengaktualisasikan, menjaga nilai-nilai sosial budaya, dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Kini para stakeholders di sektor IHT perlu duduk bersama untuk menyelaraskan pemikiran dengan mengutamakan prinsip partisipatif, terbuka, dan holistik agar terciptanya kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) yang lebih deliberatif, inklusif, dan mengedepankan persaingan usaha yang sehat.
Harmonisasi regulasi penting untuk kelangsungan IHT dan memberi arah yang jelas bagi seluruh stakeholders IHT. Roadmap adalah solusi yang dapat menjadi guidance para pengambil kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan terkait cukai IHT ke depan memberikan rasa keadilan dan tetap menjaga kesinambungan IHT. Semoga.
Setidaknya terdapat enam juta manusia yang masih menggantungkan nasib di sektor pertembakauan. Selain itu, dalam arahan Presiden tersebut juga disampaikan bahwa perlu memperhatikan penerimaan negara, mengingat pendapatan CHT dapat mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Selanjutnya, Presiden juga memberikan arahan terkait pencegahan rokok ilegal yang dipengaruhi oleh harga rokok.
Saat ini, penyusunan peta jalan (roadmap) IHT yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, ekonomi, pendapatan negara, tenaga kerja, pertanian, serta menjaga kelestarian budaya mendesak untuk segera dilakukan pemerintah. Kepastian tarif dan kebijakan CHT sangat diperlukan mengingat rantai produksi-distribusi usaha yang melibatkan banyak pihak dari petani, pabrik, buruh, distribusi, logistik, hingga pengecer warung.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membangun komitmen melestarikan tembakau, rokok kretek, dan pengembangan IHT berbasis sumber daya lokal yang mampu mengaktualisasikan, menjaga nilai-nilai sosial budaya, dan kearifan lokal bangsa Indonesia. Kini para stakeholders di sektor IHT perlu duduk bersama untuk menyelaraskan pemikiran dengan mengutamakan prinsip partisipatif, terbuka, dan holistik agar terciptanya kebijakan cukai hasil tembakau (CHT) yang lebih deliberatif, inklusif, dan mengedepankan persaingan usaha yang sehat.
Harmonisasi regulasi penting untuk kelangsungan IHT dan memberi arah yang jelas bagi seluruh stakeholders IHT. Roadmap adalah solusi yang dapat menjadi guidance para pengambil kebijakan, sehingga kebijakan-kebijakan terkait cukai IHT ke depan memberikan rasa keadilan dan tetap menjaga kesinambungan IHT. Semoga.
(poe)
Explore More