Amendemen UUD 1945 Diyakini Agenda Elite, Bukan Keinginan Rakyat
loading...
Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago meyakini bahwa wacana amendemen terbatas UUD 1945 baru-baru ini merupakan agenda elite, bukan keinginan rakyat. Dia menilai para elite itu selalu menjual atas nama rakyat.
"Kondisi model begini lagi sulit-sulitnya bertahan hidup dari kelaparan, bagaimana ceritanya rakyat mau amendemen? urgensinya enggak jelas," kata Pangi kepada SINDOnews, Kamis (19/8/2021).
Maka itu, dia menilai wacana amendemen itu hanya akal-akalan. Walaupun, dia memahami bahwa MPR ingin kembali pertanggungjawaban presiden ke MPR diterima atau ditolak.
Baca juga: Amendemen Terbatas UUD 1945 Bisa Jadi Bola Liar
"Kalau rakyat selama ini pada periode kedua memang tidak ada pertanggungjawaban presiden, maka periode kedua rata-rata kinerja presiden dan eksekutif menurun. Periode pertama pertanggungjawaban apabila dipilih kembali sama rakyat," kata Pangi.
Adapun wacana amendemen terbatas kali ini dimunculkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dalam sidang tahunan MPR 16 Agustus 2021, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengusulkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) masuk dalam amendemen terbatas UUD 1945 itu.
Baca juga: Rencana Amendemen UUD 1945 Saat Pandemi Dinilai Mengada-ada
"Kondisi model begini lagi sulit-sulitnya bertahan hidup dari kelaparan, bagaimana ceritanya rakyat mau amendemen? urgensinya enggak jelas," kata Pangi kepada SINDOnews, Kamis (19/8/2021).
Maka itu, dia menilai wacana amendemen itu hanya akal-akalan. Walaupun, dia memahami bahwa MPR ingin kembali pertanggungjawaban presiden ke MPR diterima atau ditolak.
Baca juga: Amendemen Terbatas UUD 1945 Bisa Jadi Bola Liar
"Kalau rakyat selama ini pada periode kedua memang tidak ada pertanggungjawaban presiden, maka periode kedua rata-rata kinerja presiden dan eksekutif menurun. Periode pertama pertanggungjawaban apabila dipilih kembali sama rakyat," kata Pangi.
Adapun wacana amendemen terbatas kali ini dimunculkan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. Dalam sidang tahunan MPR 16 Agustus 2021, pria yang akrab disapa Bamsoet itu mengusulkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) masuk dalam amendemen terbatas UUD 1945 itu.
Baca juga: Rencana Amendemen UUD 1945 Saat Pandemi Dinilai Mengada-ada
(abd)
Explore More