Feri Amsari Sebut Perubahan Wantimpres Jadi DPA Bertentangan dengan Konstitusi
Jum'at, 12 Juli 2024 - 22:05 WIB
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA bertentangan dengan konstitusi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai menyalahi konstitusi dan bertentangan dengan semangat Reformasi.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, dalam Bab 4 UUD 1945 hasil amendemen menghapus DPA. Hasil diskusi dari para pelaku perubahan UUD 1945 maka penghapusan ini dibangun untuk mengefisiensi dan mengevektivitaskan pemurnian sistem presidensial.
"Oleh karena itu DPA dihapuskan dan presiden melalui UU akan diberikan wewenang untuk membentuk Wantimpres yang berada di bawah kuasa presiden atau bagian staf presiden di Istana Negara," kata Feri, Jumat (12/7/2024).
Baca juga: RUU Wantimpres Dinilai Kontroversial, Hendrawan Supratikno PDIP: Kita Kaji Lebih Dalam
Usulan perubahan RUU Wantimpres ini, kata Feri, cukup janggal. Soalnya, perubahan RUU Wantimpres ini mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kuat dugaan Presiden Jokowi menghendaki jabatan sebagai ketua DPA, sehingga kemudian melakukan perubahan yang menyebabkan tidak lagi DPA berada di bawah kewenangan presiden, tetapi ada di lembaga sendiri atau negara baru," tambah Feri.
Karena itu, kata Feri, usulan DPA yang digulirkan Baleg DPR tidak sesuai dengan UUD 1945, dan cenderung melanggar serta bertentangan terhadap konstitusi. Semestinya presiden harus menyadari bahwa ini tidak elok hanya sekadar mengejar jabatan ketika sedang berakhir, lalu membuat lembaga baru.
Baca juga: Puan Ingatkan Perubahan Nama Wantimpres Jadi DPA Tak Langgar Konstitusi
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, dalam Bab 4 UUD 1945 hasil amendemen menghapus DPA. Hasil diskusi dari para pelaku perubahan UUD 1945 maka penghapusan ini dibangun untuk mengefisiensi dan mengevektivitaskan pemurnian sistem presidensial.
"Oleh karena itu DPA dihapuskan dan presiden melalui UU akan diberikan wewenang untuk membentuk Wantimpres yang berada di bawah kuasa presiden atau bagian staf presiden di Istana Negara," kata Feri, Jumat (12/7/2024).
Baca juga: RUU Wantimpres Dinilai Kontroversial, Hendrawan Supratikno PDIP: Kita Kaji Lebih Dalam
Usulan perubahan RUU Wantimpres ini, kata Feri, cukup janggal. Soalnya, perubahan RUU Wantimpres ini mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kuat dugaan Presiden Jokowi menghendaki jabatan sebagai ketua DPA, sehingga kemudian melakukan perubahan yang menyebabkan tidak lagi DPA berada di bawah kewenangan presiden, tetapi ada di lembaga sendiri atau negara baru," tambah Feri.
Karena itu, kata Feri, usulan DPA yang digulirkan Baleg DPR tidak sesuai dengan UUD 1945, dan cenderung melanggar serta bertentangan terhadap konstitusi. Semestinya presiden harus menyadari bahwa ini tidak elok hanya sekadar mengejar jabatan ketika sedang berakhir, lalu membuat lembaga baru.
Baca juga: Puan Ingatkan Perubahan Nama Wantimpres Jadi DPA Tak Langgar Konstitusi
Lihat Juga :
