Feri Amsari Sebut Perubahan Wantimpres Jadi DPA Bertentangan dengan Konstitusi
loading...
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA bertentangan dengan konstitusi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden ( Wantimpres ) menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai menyalahi konstitusi dan bertentangan dengan semangat Reformasi.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, dalam Bab 4 UUD 1945 hasil amendemen menghapus DPA. Hasil diskusi dari para pelaku perubahan UUD 1945 maka penghapusan ini dibangun untuk mengefisiensi dan mengevektivitaskan pemurnian sistem presidensial.
"Oleh karena itu DPA dihapuskan dan presiden melalui UU akan diberikan wewenang untuk membentuk Wantimpres yang berada di bawah kuasa presiden atau bagian staf presiden di Istana Negara," kata Feri, Jumat (12/7/2024).
Usulan perubahan RUU Wantimpres ini, kata Feri, cukup janggal. Soalnya, perubahan RUU Wantimpres ini mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kuat dugaan Presiden Jokowi menghendaki jabatan sebagai ketua DPA, sehingga kemudian melakukan perubahan yang menyebabkan tidak lagi DPA berada di bawah kewenangan presiden, tetapi ada di lembaga sendiri atau negara baru," tambah Feri.
Karena itu, kata Feri, usulan DPA yang digulirkan Baleg DPR tidak sesuai dengan UUD 1945, dan cenderung melanggar serta bertentangan terhadap konstitusi. Semestinya presiden harus menyadari bahwa ini tidak elok hanya sekadar mengejar jabatan ketika sedang berakhir, lalu membuat lembaga baru.
“Bagi presiden terpilih ini juga berbahaya karena presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya. DPA berpotensial mengendalikan atau memberikan masukan yang sebenarnya lebih mirip pengarahan terhadap presiden terpilih," kata Feri.
Berdasarkan fakta itu, kata Feri, pihaknya menilai langkah politis Jokowi di akhir masa jabatannya sangat bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi usulan Jokowi itu dinilai karena bertabrakan satu sama lain terhadap konstitusi.
Senada, Pakar Hukum Tata Negara Aan Eko menilai, usulan DPR soal RUU Wantimpres menjadi DPA sangat bertentangan dengan semangat reformasi. "Karena, dalam semangat Reformasi ketika itu beberapa lembaga negara yang tidak punya relevansi dengan negara hukum itu sudah dihapus, direvitalisasi," kata Aan.
Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari mengatakan, dalam Bab 4 UUD 1945 hasil amendemen menghapus DPA. Hasil diskusi dari para pelaku perubahan UUD 1945 maka penghapusan ini dibangun untuk mengefisiensi dan mengevektivitaskan pemurnian sistem presidensial.
"Oleh karena itu DPA dihapuskan dan presiden melalui UU akan diberikan wewenang untuk membentuk Wantimpres yang berada di bawah kuasa presiden atau bagian staf presiden di Istana Negara," kata Feri, Jumat (12/7/2024).
Usulan perubahan RUU Wantimpres ini, kata Feri, cukup janggal. Soalnya, perubahan RUU Wantimpres ini mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). "Kuat dugaan Presiden Jokowi menghendaki jabatan sebagai ketua DPA, sehingga kemudian melakukan perubahan yang menyebabkan tidak lagi DPA berada di bawah kewenangan presiden, tetapi ada di lembaga sendiri atau negara baru," tambah Feri.
Karena itu, kata Feri, usulan DPA yang digulirkan Baleg DPR tidak sesuai dengan UUD 1945, dan cenderung melanggar serta bertentangan terhadap konstitusi. Semestinya presiden harus menyadari bahwa ini tidak elok hanya sekadar mengejar jabatan ketika sedang berakhir, lalu membuat lembaga baru.
“Bagi presiden terpilih ini juga berbahaya karena presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya. DPA berpotensial mengendalikan atau memberikan masukan yang sebenarnya lebih mirip pengarahan terhadap presiden terpilih," kata Feri.
Berdasarkan fakta itu, kata Feri, pihaknya menilai langkah politis Jokowi di akhir masa jabatannya sangat bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi usulan Jokowi itu dinilai karena bertabrakan satu sama lain terhadap konstitusi.
Senada, Pakar Hukum Tata Negara Aan Eko menilai, usulan DPR soal RUU Wantimpres menjadi DPA sangat bertentangan dengan semangat reformasi. "Karena, dalam semangat Reformasi ketika itu beberapa lembaga negara yang tidak punya relevansi dengan negara hukum itu sudah dihapus, direvitalisasi," kata Aan.
Lihat Juga :
