Larangan Jilbab Bagi Paskibraka Putri Penyesatan Pancasila dan Melanggar HAM
Kamis, 15 Agustus 2024 - 15:22 WIB
loading...
Larangan penggunaan jilbab bagi Paskibraka pada HUT ke-79 RI di IKN oleh BPIP melanggar HAM. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Larangan penggunaan jilbab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) pada HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menuai kecaman publik. Kebijakan tersebut dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan penyesatan terhadap ideologi Pancasila.
Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Paham) Indonesia Busyraa mengatakan, kontroversi IKN tidak ada habisnya. Belum usai kontroversi biaya perhelatan peringatan HUT ke-79 RI dengan anggaran yang sangat besar. Kini muncul lagi kontroversi lain yakni dugaan larangan jilbab bagi Paskibraka 2024 di IKN, Kalimantan Timur.
"Semua Paskibraka putri tidak ada yang mengenakan jilbab atau hijab, padahal sebelum berangkat ke IKN terdapat 18 Paskibraka putri yang sudah mengenakan jilbab dalam kesehariannya," Kamis (15/8/2024).
Baca juga: Larangan Paskibraka Berhijab Dinilai Diskriminatif, Muhammadiyah Minta Aturannya Dicabut
Padahal, UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berjilbab adalah salah satu bentuk ibadah umat Islam yang seharusnya sudah diketahui juga oleh penanggung jawab kegiatan Paskibraka ini yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Direktur Eksekutif Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Paham) Indonesia Busyraa mengatakan, kontroversi IKN tidak ada habisnya. Belum usai kontroversi biaya perhelatan peringatan HUT ke-79 RI dengan anggaran yang sangat besar. Kini muncul lagi kontroversi lain yakni dugaan larangan jilbab bagi Paskibraka 2024 di IKN, Kalimantan Timur.
"Semua Paskibraka putri tidak ada yang mengenakan jilbab atau hijab, padahal sebelum berangkat ke IKN terdapat 18 Paskibraka putri yang sudah mengenakan jilbab dalam kesehariannya," Kamis (15/8/2024).
Baca juga: Larangan Paskibraka Berhijab Dinilai Diskriminatif, Muhammadiyah Minta Aturannya Dicabut
Padahal, UUD 1945 secara tegas memberikan perlindungan kepada setiap orang untuk menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berjilbab adalah salah satu bentuk ibadah umat Islam yang seharusnya sudah diketahui juga oleh penanggung jawab kegiatan Paskibraka ini yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Lihat Juga :
