Pemerintah Disarankan Jangan Paksakan Perpanjang PPKM jika Tak Mampu
Senin, 02 Agustus 2021 - 06:59 WIB
loading...
Epidemiolog Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman berpendapat, pemerintah harus memastikan dan menunjang kebutuhan masyarakat yang terdampak pandemi. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Dicky Budiman berpendapat, pemerintah harus memastikan dan menunjang kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19 (virus Corona) di Indonesia dengan baik.
Baca juga: Patuhi PPKM, Kementan Tunda Keberangkatan Petani Magang ke Jepang
Hal itu dikatakan Dicky, merespons jika pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) level 4 di Indonesia.
"Kalau mau diteruskan, pertama harus dipertimbangkan adalah ini yang tau pemerintah, ada tidak resources-nya secara finansial untuk mendukung masyarakat, insentif sosial ekonomi ini penting untuk keberhasilan," kata Dicky kepada MNC Portal Indonesia, Senin (2/8/2021).
Baca juga: Kemendagri Sebut Presiden akan Umumkan Status PPKM Besok 2 Agustus
Dicky menyebutkan, PPKM lebih baik tidak dipaksakan terlebih lagi apabila pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu. "Kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan. Karena memang sifatnya PPKM ini strategi penguat bukan strategi utama," tuturnya.
Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memprioritaskan program-program 3T, 5M dan vaksinasi secara optimal. Baca juga: Jika PPKM Level 4 Diperpanjang, PAN Minta Percepatan Vaksinasi di Daerah Zona Merah
"Jadi kalau itu tidak ada, tidak cukup, pemerintah harus mengejar yang selama ini terabaikan di 3T, isolasi, karantina, 5M itu yang harus dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.
Dicky menegaskan, pemerintah harus memprioritaskan strategi utama yakni 3T, 5M dan vaksinasi secara optimal.
"Yang harus dilakukan yakni 3T, 5M dan vaksinasi. Itu yang harus dilakukan dan itu harus komitmen bukan hanya wacana," ujarnya.
Ia menyambut baik peningkatan antusiasme masyarakat yang mengikuti vaksinasi di Indonesia. "Untuk vaksinasi meningkat bagus hampir 2 persen lebih dari sebelumnya di 5,1 persen menjadi 7 persen ini suatu kabar baik ya. Di tengah indikator-indikator masih tinggi ya angka kematian," tutupnya.
Baca juga: Patuhi PPKM, Kementan Tunda Keberangkatan Petani Magang ke Jepang
Hal itu dikatakan Dicky, merespons jika pemerintah kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) level 4 di Indonesia.
"Kalau mau diteruskan, pertama harus dipertimbangkan adalah ini yang tau pemerintah, ada tidak resources-nya secara finansial untuk mendukung masyarakat, insentif sosial ekonomi ini penting untuk keberhasilan," kata Dicky kepada MNC Portal Indonesia, Senin (2/8/2021).
Baca juga: Kemendagri Sebut Presiden akan Umumkan Status PPKM Besok 2 Agustus
Dicky menyebutkan, PPKM lebih baik tidak dipaksakan terlebih lagi apabila pemerintah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu. "Kalau tidak ada, ya jangan dipaksakan. Karena memang sifatnya PPKM ini strategi penguat bukan strategi utama," tuturnya.
Ia berpendapat, pemerintah seharusnya memprioritaskan program-program 3T, 5M dan vaksinasi secara optimal. Baca juga: Jika PPKM Level 4 Diperpanjang, PAN Minta Percepatan Vaksinasi di Daerah Zona Merah
"Jadi kalau itu tidak ada, tidak cukup, pemerintah harus mengejar yang selama ini terabaikan di 3T, isolasi, karantina, 5M itu yang harus dilakukan oleh pemerintah," ujarnya.
Dicky menegaskan, pemerintah harus memprioritaskan strategi utama yakni 3T, 5M dan vaksinasi secara optimal.
"Yang harus dilakukan yakni 3T, 5M dan vaksinasi. Itu yang harus dilakukan dan itu harus komitmen bukan hanya wacana," ujarnya.
Ia menyambut baik peningkatan antusiasme masyarakat yang mengikuti vaksinasi di Indonesia. "Untuk vaksinasi meningkat bagus hampir 2 persen lebih dari sebelumnya di 5,1 persen menjadi 7 persen ini suatu kabar baik ya. Di tengah indikator-indikator masih tinggi ya angka kematian," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
