20 TKA China Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Perhatikan Perasaan Rakyat

Senin, 05 Juli 2021 - 09:37 WIB
loading...
20 TKA China Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Perhatikan Perasaan Rakyat
Politikus PPP Achmad Baidowi meminta kebijakan pemerintah disinkronkan dengan kebijakan lainnya agar tidak disalahpahami. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Masuknya 20 tenaga kerja asing (TKA) China ke Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat . Dan, kejadian seperti ini terus berulang, membuat masyarakat kecewa dan bertanya-tanya, termasuk sejumlah parpol pendukung pemerintah yang menyayangkan hal itu.

"Masuknya 20 TKA China ke Makassar saat PPKM Darurat sangat tidak tepat dari aspek waktu," kata Sekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi kepada wartawan, Senin (5/7/2021).

Baca juga: PPKM Darurat WNI- WNA Boleh Masuk, Ini Syarat-syaratnya

Menurut Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini, meskipun TKA tersebut sudah melalui prosedur kedatangan orang asing, yakni melalui karantina. Namun karena waktunya bersamaan dengan PPKM Darurat membuat publik merasa ada perlakuan khusus.

"Padahal sebenarnya mungkin sudah sesuai ketentuan, namun informasi yang terbatas menyebabkan kecurigaan publik," imbuhnya.

Pria yang akrab disapa Awiek ini menegaskan, pihaknya sama sekali tidak anti terhadap investasi. Fraksi PPP juga memahami kebutuhan tenaga kerja untuk proyek program strategis nasional. Namun, karena waktu yang tidak tepat menyebabkan tanggapan yang keliru di masyarakat.

"Beda halnya ketika kedatangan TKA tersebut tidak barengan dgn PPKM Darurat, maka publik tidak ada kecurigaan dan kecemburuan. Ini juga mengulang peristiwa masuknya TKA ketika berbarengan dengan larangan mudik beberapa waktu lalu," ungkap Awiek.

Baca juga: PPKM Darurat, 2 Barracuda Terparkir di Pos Penyekatan Lenteng Agung

Oleh karena itu, Ketua DPP PPP ini meminta kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan sensitivitas masyarakat di situasi hari ini. Maka, setiap kebijakan harus disinkronkan dengan yang lainnya agar maksud yang baik tidak disalahpahami.

"Jangan sampai upaya maksimal dari pemerintah memutus mata rantai penyebaran covid diganggu oleh hal-hal yang sebenarnya bisa diantisipasi," pungkasnya.
(muh)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1560 seconds (10.101#12.26)