Mengejar Target 2 Juta Vaksinasi Per Hari

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan 2 juta vaksinasi Covid-19 per hari mulai Agustus mendatang. Target baru itu dicanangkan dalam upaya percepatan vaksinasi menuju masyarakat sehat. Sebelumnya Jokowi menargetkan vaksinasi 1 juta dosis per hari mulai Juli.

Pada akhir bulan ini, capaian vaksinasi melebihi target 1,3 juta per hari. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengapresiasi capaian tersebut, termasuk kerja keras dan gotong royong semua pihak, terutama Kementerian Kesehatan (Kemenkes), TNI/Polri, pemda, BUMN dan pihak swasta yang turut membantu.



Dia juga mengapresiasi masyarakat yang bersedia divaksin. Jokowi pun berharap capaian ini terus terjaga sampai akhir Juli, hingga target vaksinasi harian dinaikan menjadi 2 juta di bulan Agustus. “Dapat tingkatkan dua kali lipatkan pada Agustus 2021 yaitu mencapai 2 juta dosis per hari,” ungkap Jokowi di Jakarta akhir pekan lalu.

Pemerintah memang mengandalkan vaksinasi sebagai salah satu cara keluar dari pandemi Covid-19. Target yang dicanangkan sebanyak 181,5 juta orang pada akhir tahun ini. Sebanyak 426 juta dosis vaksin telah dipesan dari berbagai produsen vaksin internasional.

Demi mempercepat program ini, berbagai kalangan pun di libatkan, termasuk TNI/Polri. Dari pihak TNI misalnya, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto telah mempersiapkan 8.300 titik vaksin di sejumlah wilayah Indonesia guna mempercepat vaksinasi massal yang dicetuskan Presiden Jokowi.

“Kita sudah memetakan beberapa tempat di Indonesia ada kurang lebih untuk TNI sendiri sebanyak 8.300 tempat yang reguler,” katanya.



Hadi membeberkan strategi pemetaan tersebut akan diikuti oleh penambahan tenaga kesehatan dari pihak TNI sebanyak 400 personel. Menurut dia, untuk tugas ini TNI akan akan berkolaborasi dengan Polri.

“Demikian dari Polri juga, besok akan menambah kekuatan anggota Polri, bergabung di tempat ini untuk diberikan briefing selama satu hari, kemudian kita sebar ke wilayah masing-masing,” ujarnya.

Adapun dari kedua institusi tersebut akan ditargetkan 400.000 masyarakat berhasil divaksin setiap harinya. “TNI harus mampu melaksanakan vaksinasi sebanyak 200.000 di seluruh wilayah. Polri juga demikian 200.000. Sehingga 400.000 dikerjakan TNI Polri setiap hari,” lanjutnya.

Adapun Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran di polda, polres dan polsek untuk membuka gerai vaksin Presisi guna memfasilitasi masyarakat yang belum disuntik vaksin.

Gerai vaksin pun berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa syarat domisili. Dengan demikian, warga yang beralamat dimanapun dipersilakan datang ke kantor polisi terdekat. “Masyarakat silakan datang yang belum vaksin cukup bawa KTP saja," ujar mantan Kabareskrim Polri itu.

Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito menegaskan pemerintah terus melakukan akselerasi terkait program vaksinasi di berbagai daerah di Indonesia. Saat ini, target peserta vaksinasi sudah diperluas dengan mengikutsertakan masyarakat berusia 18 tahun ke atas dengan tetap mempertimbangkan kelompok masyarakat rentan lainnya seperti pralansia, lansia, dan kelompok lainnya.

Program vaksinasi juga sudah dilakukan di berbagai lokasi seperti rumah sakit vertikal dan Balai Pelatihan Kesehatan di bawah Kementerian Kesehatan hingga di lokasi lainnya seperti pusat perbelanjaan. Selain itu, kata Wiku, pemerintah juga sudah menyederhanakan persyaratan administrasi untuk mengikuti program vaksinasi.

Guru besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) ini membeberkan, ada beberapa tantangan berupa daerah terpencil, jumlah vaksinator, ketersediaan dosis, hingga kendala pendistribusian untuk dapat mencapai target 2 juta vaksinasi pada Agustus nanti. Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa suplai dan distribusi vaksin mencukupi dan tidak terkendala oleh kondisi geografis.

Selain itu, pemerintah juga memastikan jumlah vaksinator mencukupi sehingga program vaksinasi di daerah-daerah dapat berjalan dengan baik.



"Satu hal yang penting adalah dibutuhkan koordinasi dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat agar potensi kendala yang muncul dapat segera diselesaikan sehingga tidak mengganggu jalannya program vaksinasi," paparnya.

Wiku menjelaskan, pada prinsipnya Satgas terus bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyosialisasikan pentingnya masyarakat berpartisipasi dalam program vaksinasi. Hanya saja, masih terdapat sebagian kelompok di masyarakat yang masih belum berpartisipasi dalam program vaksinasi karena berbagai alasan, seperti khawatir akan efek samping, ragu akan kehalalan vaksin, tidak meyakini efektivitas vaksin dan lainnya.

"Namun demikian, pemerintah tidak putus asa. Pemerintah terus bekerja keras melakukan sosialisasi pentingnya vaksinasi dalam berbagai kesempatan," ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, demi menggugah kesadaran masyarakat agar mau divaksin, banyak daerah memberikan hadiah kepada masyarakat yang ikut dalam program vaksinasi. Tentunya ini merupakan upaya untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam program vaksinasi sehingga semakin banyak yang terlindungi dari Covid-19.

‘’Penting diingat bahwa semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam program vaksinasi, maka secara bertahap kekebalan komunal dapat tercapai. Pemerintah juga memastikan vaksin Covid-19 yang digunakan aman,efektif,halal, dan minim efek samping," bebernya.

Dia lantas menuturkan, Satgas secara rutin berkoordinasi dengan TNI/Polri serta pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk memastikan target 2 juta vaksinasi warga per harinya dapat tercapai. Koordinasi yang terus dilakukan secara rutin ini berupaya untuk mengindentifikasi kendala di lapangan dan membantu pemerintah daerah untuk mencari jalan keluarnya. Diharapkan melalui koordinasi yang dilakukan ini, kendala-kendala terkait pencapaian target vaksinasi ini dapat terselesaikan.

"Sehingga program vaksinasi dapat berjalan dengan lancar," imbuhnya.

Satgas mengapresiasi terobosan yang dilakukan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan vaksinasi di RS vertikal, Poltekkes, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) bagi warga dengan tidak melihat domisili warga sesuai KTP. Menurut Wiku, pada prinsipnya daerah atau kementerian/lembaga lain dapat menjadikan terobosan Kementerian Kesehatan ini sebagai dasar untuk mengakselerasi capaian vaksinasi per harinya.

‘’Upaya yang dilakukan Kementerian Kesehatan melalui penyederhanaan persyaratan administrasi dalam program vaksinasi merupakan hal yang penting untuk dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses vaksinasi,’’ tandasnya.

Adapun Kementerian Kesehatan (Kemenkes)menegaskan terus berupaya mengoptimalkan program vaksinasi Covid-19 meski di tengah melonjaknya warga yang positif terinfeksi virus Corona. Dalam kondisi itu, Kemenkes mengingatkan agar tenaga kesehatan tetap berkonsentrasi mempercepat program vaksinasi sembari menangani pandemi.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi, mengaku optimis 2 juta vaksinasi Covid-19 per hari bakal terpenuhi mulai Agustus mendatang. Apalagi dengan pembelian beberapa jenis vaksin yang rencananya bakal berdatangan secara bertahap dalam jangka waktu enam bulan. Jika tak ada hambatan, ketersediaan vaksin yang dibutuhkan bakal terpenuhi sehingga target vaksinasi terhadap 181 juta orang di akhir tahun ini dapat tercapai.

“Setidaknya kita akan menerima tiga jenis vaksin yang kita beli. Kita mendapatkan dukungan bantuan dan di bulan Juli nantinya akan mulai menerima vaksin AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer. Mereka akan menyelesaikan proses pengiriman itu dalam jangka waktu enam bulan. Artinya, akhir Desember kita sudah akan terima. Tentunya ini menambah optimisme kita untuk mempercepat vaksinasi,” terang Nadia.

Dia menegaskan keyakinannya vaksinasi 1-2 juta dosis vaksin bisa dilakukan setiap harinya. Hanya, proses distribusi harus juga didukung dengan tata kelola logistik yang akuntabel dan telah diperbarui secara real time. Jika datanya tidak sesuai atau diinput belakangan, justru akan mempengaruhi proses distribusi.

Adapun vaksinasi fase ketiga ini ditargetkan pada usia minimal 18 tahun. Namun, pemberian vaksin diprioritaskan pada daerah-daerah zona merah atau memiliki laju penularan yang tinggi karena jumlah vaksinnya masih terbatas.

Selain ketersediaan dan distribusi, tantangan yang dihadapi tentunya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi. Meski informasi edukasi yang diberikan ke publik sudah begitu massif, menurut Nadia, tidak dimungkiri masih adanya hoaks atau informasi yang mislead sehingga cukup mempengaruhi masyarakat agar mau divaksin.

“Tantangan berikutnya yaitu upaya kita menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang akses terhadap literasi digitalnya masih sangat rendah. Mau tidak mau, harus menggunakan metode konvensional agar mereka memiliki kesadaran agar mau divaksin. Di sinilah peran kepala daerah, tokoh agama, pemimpin masyarakat akan sangat membantu persepsi masyarakat agar merasa aman dan mau divaksin,” ujarnya.

Nadia pun meyakini proses vaksinasi hingga di daerah seperti wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) bisa berjalan lancar. Menurutnya, pemerintah bisa belajar dari program vaksinasi atau imunisasi dasar pada anak-anak. Di sisi lain, program vaksinasi di daerah juga bakal melibatkan TNI-Polri dalam membantu mengedukasi masyarakat dan kelancaran distribusi vaksin hingga ke di daerah pelosok.

Sementara itu, Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (UI) Tjandra Yoga Aditama memprihatinkan adanya lonjakan luar biasa kasus Covid-19 saat ini. Kasus baru per hari pernah 2.385 orang di pertengahan Mei 2021 dan dalam hitungan satu bulan saja melonjak hampir 10 kali lipat menjadi 21.342 pada 27 Juni 2021.

Kondisi itu mengakibatkan rumah sakit penuh bahkan sampai sudah membuka tenda darurat. Lahan pemakaman juga semakin penuh, serta kian banyaknya petugas kesehatan yang jatuh sakit.

Dalam kondisi seperti ini, Tjandra menyarankan, sambil melakukan upaya keras untuk mengendalikan keadaan, pembatasan sosial harus lebih diperketat.

"Ada berita yang cukup melegakan, yaitu tentang capaian vaksinasi yang sudah lebih dari 1 juta sehari. Sindonews.com 27 Juni 2021 menuliskan 'Rekor Baru! Vaksinasi Covid-19 Nasional Sentuh 1,3 Juta Per Hari'. Ini tentu hal yang patut diapresiasi dan harus terus dilanjutkan serta ditingkatkan. Untuk menunjang keberlangsungan suksesnya program vaksinasi ini maka ada setidaknya empat hal yang patut jadi perhatian," tegas Tjandra.

Anggota Covid-19 Vaccine Global Access (COVAX) Independent Allocation of Vaccines Group (IAVG) ini membeberkan, guna mengejar 2 juta vaksinasi per hari pada Agustus 2021 maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dan pihak-pihak terkait.

Aspek pertama dan paling utama tentu saja adalah jaminan ketersediaan vaksin. Semua pihak tentu sudah tahu sejak awal bahwa jumlah vaksin yang tersedia tidaklah sepadan dengan jumlah penduduk dunia yang membutuhkannya.

‘’Ada beberapa negara tertentu yang terus mengejar tingginya cakupan vaksinasi di negaranya. Tetapi di sisi lain, cukup banyak juga negara di dunia yang cakupan vaksinasinya masih amat rendah karena tidak kebagian vaksin dalam jumlah yang cukup," ungkapnya.

Menurut Tjandra, setidaknya empat sumber suatu negara untuk dapat memperoleh vaksin Covid-19. Pertama, tentu negara membeli langsung dari produsen vaksin. Hal ini bukan hanya tentang kebutuhan anggaran tetapi juga ketersediaan produksi vaksin di pasar internasional.

Sumber vaksin kedua bagi negara adalah kerjasama internasional melalui COVAX yang dikelola oleh WHO, UNICEF, Gavi the vaccine alliance dan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). COVAX bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan dan produksi vaksin COVID-19 dan menjamin akses yang adil dan terjangkau untuk semua negara di dunia yang membutuhkannya.

"Saya sebagai salah satu dari 12 pakar internasional anggota 'Independent Allocation Vaccine Group (IAVG) COVAX' pada 25 Juni 2021 bertemu secara virtual dengan pimpinan tertinggi WHO, yaitu Direktur Jenderal WHO Dr Tedros yang didampingi beberapa pimpinan organisasi itu. Dalam diskusi kami mengemuka masalah yang amat mendasar, yaitu ketimpangan vaksin antar negara di dunia," katanya.

Diungkapkan,kala itu Direktur Jenderal WHO sangat menyayangkan bahwa tidak cukup ada komitmen politik pada negara-negara yang punya banyak vaksin untuk membaginya ke negara lain yang amat membutuhkan, antara lain lewat mekanisme COVAX ini.

Saat itu, kata dia, juga dibicarakan bahwa ketimpangan kesempatan vaksin antara negara adalah masalah kemanusiaan dan membuat orang menjadi korban karena tidak mendapat vaksin yang diperlukannya.

Sumber vaksin ketiga adalah kemungkinan kerjasama bilateral antara satu negara dengan negara lainnya.

Konon juga, lanjut dia, sebelum ini sudah ada kerjasama dengan pemerintah China tentang vaksin Sinovac. Karenanya bagi dia, diplomasi internasional tentu perlu terus dilakukan agar kemungkinan seperti ini dapat lebih luas lagi didapat.

"Sementara itu, sumber vaksin keempat bagi suatu negara adalah tentu kalau negara itu sendiri dapat memproduksi vaksin di dalam negeri. Untuk kita maka harapannya agar vaksin Merah Putih akan dapat sukses dalam berbagai uji ilmiah yang dijalani dan dapat dimanfaatkan oleh rakyat kita nantinya," beber Tjandra.

Mantan Direktur WHO Asia Tenggara sekaligus mantan direktur jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan ini melanjutkan, aspek kedua yang perlu diperhatian dalam susesnya program vaksinasi ke depan di Indonesia adalah kemudahan pemberian vaksinasi bagi masyarakat.

Untuk ini, Tjandra mengapresiasi beberapa penyederhanaan prosedur dalam beberapa hari belakangan ini. Seperti misalnya bisa langsung datang tanpa mendaftar, lokasi vaksinasi yang lebih banyak sehingga mudah dijangkau dan juga keterlibatan berbagai sektor, baik swasta maupun TNI/POLRI untuk menyelenggarakan vaksinasi di lapangan.

"Kemudahan bagi masyarakat harus terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa India sudah berhasil memvaksinasi 8 juta orang dalam satu hari. Kalau penduduk Indonesia katakanlah sekitar seperempat penduduk India maka target vaksinasi 2 juta atau setidaknya lebih dari 1 juta sehari memang sesuatu yang laik dicapai," ungkapnya.

Aspek ketiga, yang perlu diantisipasi oleh pemerintah bersama pihak-pihak terkait adalah kemungkinan kesulitan vaksinasi pada kelompok masyarakat tertentu, setidaknya pada dua area. Pertama, mereka yang tinggal di tempat terpencil dan kepulauan, yang akan perlu transportasi jalan kaki atau naik perahu beberapa jam mencapai lokasi vaksinasi.

Karena itu, perlu ada mekanisme khusus bagi warga kita di semua pelosok negeri agar sebanyak mungkin mendapat perlindungan terhadap Covid-19. Kedua, kelompok masyarakat yang masih menolak divaksin karena berbagai alasannya.

"Untuk ini maka penyuluhan terus menerus perlu dilakukan, termasuk juga tentunya pendekatan melalui tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat," tegasnya.

Selanjutnya aspek keempat yang juga perlu diantisipasi adalah perkembangan varian baru, baik yang sekarang tergolong “Variant of Concern” (VOC) dari WHO atau kalau nanti mungkin ada varian-varian lebih baru lagi.

Dia menambahkan, varian Delta Plus yang sekarang mulai meningkat di India, misalnya, dari berbagai VOC yang sudah ada di Indonesia, maka varian Delta lah yang paling banyak ditemukan, dan sudah dilaporkan ada di berbagai propinsi pula.

Saat ini, pembahasan dunia tentang dampak varian Delta terhadap efikasi vaksin, masih terus bergulir dari waktu ke waktu sesuai hasil penelitian yang ada.

"Data dari Inggris menunjukkan ada sedikit penurunaan efektifitas vaksin Pfizer BioNTech dan AstraZeneca terhadap varian Delta. Data efikasi vaksin Pfizer BioNTech adalah 93.4% terhadap varian Alfa dan 87.9% terhadap varian Delta. Angkanya untuk vaksin AstraZeneca adalah 66.1% terhadap Alfa dan juga sedikit lebih rendah (59.8%) terhadap Delta," paparnya.