Indonesia Dinilai Belum Serius Menuju Ekonomi Hijau
Sabtu, 26 Juni 2021 - 09:55 WIB
loading...
Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Ratna Juwita Sari menilai Indonesia belum serius menuju praktik ekonomi hijau atau green economy. Sebab, dia menilai belum ada regulasi yang jelas dan ekosistem usaha masyarakat yang masih nyaman di zona konvensional.
Bahkan, kata dia, paket stimulus seperti kebijakan fiskan belum cukup mendorong pengembangan proyek-proyek green economy. "Karena selama ini paket stimulus fiskal masih bersifat umum. Belum ada yang secara spesifik memberikan previllege kepada pegiat green economy," ujarnya, Jumat (25/6/2021).
Maka itu, perlu adanya regulasi yang jelas, misalnya mempercepat Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Selain itu, pemerintah juga diminta berani memberikan insentif untuk menstimulus para pengusaha agar mau berinvestasi di green economy.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengapresiasi langkah Kementerian ESDM menggandeng salah satu bank BUMN untuk mendukung pembiayaan pembangunan PLTS Atap. "Usaha yang patut diapresiasi dan seharusnya diikuti bank lainnya," pungkasnya.
Baca juga: Teknologi dan Inovasi Sektor Keuangan Mewujudkan Green Economy
Pemerintah diharapkan terus menggenjot kebijakan pro-lingkungan yang dinilai menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dan green economy. Program Manager di Perkumpulan Prakarsa Herni Ramdlaningrum berpendapat bahwa untuk mewujudkan green economy itu dibutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Tak hanya pemerintah dan masyarakat sipil saja, tetapi juga butuh intervensi dari lembaga legislatif. Adapun Green economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. "Bagaimanapun climate change is real dan Indonesia harus makin agresif untuk transisi dari brown ke green economy," kata Herni.
Bahkan, kata dia, paket stimulus seperti kebijakan fiskan belum cukup mendorong pengembangan proyek-proyek green economy. "Karena selama ini paket stimulus fiskal masih bersifat umum. Belum ada yang secara spesifik memberikan previllege kepada pegiat green economy," ujarnya, Jumat (25/6/2021).
Maka itu, perlu adanya regulasi yang jelas, misalnya mempercepat Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Selain itu, pemerintah juga diminta berani memberikan insentif untuk menstimulus para pengusaha agar mau berinvestasi di green economy.
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun mengapresiasi langkah Kementerian ESDM menggandeng salah satu bank BUMN untuk mendukung pembiayaan pembangunan PLTS Atap. "Usaha yang patut diapresiasi dan seharusnya diikuti bank lainnya," pungkasnya.
Baca juga: Teknologi dan Inovasi Sektor Keuangan Mewujudkan Green Economy
Pemerintah diharapkan terus menggenjot kebijakan pro-lingkungan yang dinilai menjadi bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan dan green economy. Program Manager di Perkumpulan Prakarsa Herni Ramdlaningrum berpendapat bahwa untuk mewujudkan green economy itu dibutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Tak hanya pemerintah dan masyarakat sipil saja, tetapi juga butuh intervensi dari lembaga legislatif. Adapun Green economy adalah suatu gagasan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan. "Bagaimanapun climate change is real dan Indonesia harus makin agresif untuk transisi dari brown ke green economy," kata Herni.
Lihat Juga :
