Pemerintah Harus Merancang Green Economy Policy untuk Pemulihan Ekonomi
loading...
Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat (BKSAP DPR) meminta pemerintah mendesain green economy policy dalam usaha pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang memukul semua sendi kehidupan.
Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan green economy policy sekaligus untuk langkah preventif mengurangi bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan lebih USD12 triliun. Bentuknya dukungan anggaran langsung, suntikan pinjaman dan ekuitas, jaminan, serta insentif-insentif lainnya.
(Baca: Ekonomi Hijau Harus Diprioritaskan dalam Pemulihan Ekonomi)
Berdasarkan data Energy Policy Tracker, hanya USD88 miliar yang digunakan untuk kepentingan energi bersih. Jumlah itu hanya setengah dari stimulus untuk bahan bakar fosil. Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu menerangkan Indonesia terus mencari bentuk kebijakan ekonomi hijau agar bisa diimplementasikan dalam politik anggaran.
“Kita bisa belajar dari keberhasilan Korea Selatan pada saat krisis keuangan tahun 2008-2009 yang menginvestasikan 80 persen dari paket stimulus senilai USD38 miliar untuk proyek-proyek hijau,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2020).
(Baca: Resesi Mengancam, PAN: Patuh Protokol Kesehatan Kunci Pemulihan Ekonomi)
Mardani menuturkan pada Maret lalu, Korea Selatan mengeluarkan paket stimulus berupa Green New Deal (GND). Pagebluk ini seharusnya menjadi momentum untuk membuat kebijakan ekonomi yang pro green policy. “Proyek-proyek, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi bersih sudah seberapa jadi prioritas kita selama ini,” ucapnya.
Dia menjelaskan salah satu dampak berkurangnya penggunaan transportasi umum dirasakan pada awal-awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Saat itu, langit DKI Jakarta terlihat bersih dan cerah.
“Perlu ada kesadaran bersama melihat risiko ancaman perubahan iklim untuk masa depan. Kita bersama-sama memikirkan strategi inovasi yang memungkinkan di parlemen, pemerintah, kalangan industri, dan masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek hijau kedepannya,” pungkasnya.
Wakil Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengatakan green economy policy sekaligus untuk langkah preventif mengurangi bencana alam akibat kerusakan lingkungan. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan pemerintah telah mengalokasikan lebih USD12 triliun. Bentuknya dukungan anggaran langsung, suntikan pinjaman dan ekuitas, jaminan, serta insentif-insentif lainnya.
(Baca: Ekonomi Hijau Harus Diprioritaskan dalam Pemulihan Ekonomi)
Berdasarkan data Energy Policy Tracker, hanya USD88 miliar yang digunakan untuk kepentingan energi bersih. Jumlah itu hanya setengah dari stimulus untuk bahan bakar fosil. Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu menerangkan Indonesia terus mencari bentuk kebijakan ekonomi hijau agar bisa diimplementasikan dalam politik anggaran.
“Kita bisa belajar dari keberhasilan Korea Selatan pada saat krisis keuangan tahun 2008-2009 yang menginvestasikan 80 persen dari paket stimulus senilai USD38 miliar untuk proyek-proyek hijau,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (23/9/2020).
(Baca: Resesi Mengancam, PAN: Patuh Protokol Kesehatan Kunci Pemulihan Ekonomi)
Mardani menuturkan pada Maret lalu, Korea Selatan mengeluarkan paket stimulus berupa Green New Deal (GND). Pagebluk ini seharusnya menjadi momentum untuk membuat kebijakan ekonomi yang pro green policy. “Proyek-proyek, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi bersih sudah seberapa jadi prioritas kita selama ini,” ucapnya.
Dia menjelaskan salah satu dampak berkurangnya penggunaan transportasi umum dirasakan pada awal-awal penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Saat itu, langit DKI Jakarta terlihat bersih dan cerah.
“Perlu ada kesadaran bersama melihat risiko ancaman perubahan iklim untuk masa depan. Kita bersama-sama memikirkan strategi inovasi yang memungkinkan di parlemen, pemerintah, kalangan industri, dan masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek hijau kedepannya,” pungkasnya.
(muh)
Explore More