Indonesia Perjuangkan Keadilan Akses Vaksin

Dalam kondisi saat ini bisa saja Pemerintah Indonesia mengambil peluang dengan diplomasi vaksin yang dilakukan negara-negara besar tersebut. Sehingga bisa membantu percepatan vaksinasi di Tanah Air.

“Tampaknya iya (bisa mengambil peluang),” tukas Evi. Dia melihat upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mendekati negara besar itu melalui diplomasi vaksin secara bilateral atau pun pendekatan multilateral seperti skema COVAX sudah cukup baik.

Dan menurutnya, Pemerintah Indonesia sudah seharusnya juga melakukan diplomasi vaksin agar kedepannya Indonesia bisa memproduksi vaksin sendiri dengan adanya transfer teknologi.

“Tapi ingat, produksi vaksin berhubungan dengan kemajuan iptek terutama bidang farmasi. Jadi diplomasi tersebut harus seiring dengan dukungan pada pengembangan universitas-universitas dan pusat-pusat bidang riset farmasi, terutama peningkatan SDM dan infrastruktur lain,” tegasnya.

Lebih lanjut Evi menuturkan, transfer of technology gampang disebut. Akan tetapi sulit dilaksanakan karena hal tersebut berhubungan dengan competitive advantage masing-masing negara. Tidak ada negara yang rela transfer ilmunya, dan kalaupun ada yang diberikan itu levelnya yang biasa-biasa saja. “Belum tentu juga yang di Indonesia siap,” ungkapnya.

Dia lebih menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan investasi SDM generasi muda. Caranya dengan memberikan pendidikan pada anak bangsa untuk belajar dan menguasai teknologi. Kemudian bawa mereka untuk kembali ke Tanah Air untuk menerapkan ilmunya demi kemajuan bangsa seperti yang dilakukan China dan Malaysia.

“Seharusnya jangan mengharap dari negara lain. Kirim putra-putri RI untuk sekolah dan menguasai technologi. Lalu fasilitasi mereka ketika pulang, sehingga bisa menerapkan ilmunya (proyek BPPT dulu seperti ini tapi gagal karena terlalu elitis dan perencanaannya exclusif). China dan malaysia sukses melakukan ini,” pungkasnya.

Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) Prof Tjandra Yoga Aditama melihat saat ini setidaknya ada empat sumber dimana suatu negara dapat memperoleh vaksin Covid-19. Pertama, negara membeli langsung dari produsen vaksin.

“Kita tahu hal ini bukan hanya tentang kebutuhan anggaran tetapi juga perlu diplomasi internasional yang baik,” katanya.

Dia melihat bahwa masalah menjadi lebih kompleks karena produksi vaksin memang masih terbatas. Sehingga selain dalam bentuk pembelian maka juga dikenal perjanjian dalam bentuk komitmen.

“Katakanlah akan diberikan sekian juga vaksin ke negara tertebntu kalau nanti sudah selesai diproduksi,” ucapnya.

Sumber vaksin kedua bagi negara, lanjutnya, adalah kerjasama internasional melalui COVAX yang dikelola oleh WHO, Gavi the vaccine alliance dan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations). COVAX bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan dan produksi vaksin COVID-19 dan menjamin akses yang adil dan terjangkau untuk semua negara di dunia yang membutuhkannya.

“Saya adalah salah seorang (dari 12 pakar internasional) anggota Independent Allocation Vaccine Group (IAVG) COVAX yang juga sudah memberikan vaksin ke Indonesia dan akan memberikan lagi dalam waktu dekat ini,” ungkapnya.

Sedangkan sumber vaksin ketiga adalah kemungkinan kerjasama bilateral antara satu negara dengan negara lainnya. Indonesia kabarnya sudah melakukan kerjasama bilateral dengan Tiongkok untuk vaksin Sinocav, dan dalam beberapa hari ini ada berita tentang kemungkinan vaksin Pfizer dari Amerika Serikat.

“Sumber vaksin ke empat bagi suatu negara adalah tentu kalau negara itu sendiri dapat memproduksi vaksin di dalam negeri,” tutup Direktur Pasca Sarjana Universitas YARSI itu.