Indonesia Perjuangkan Keadilan Akses Vaksin
Jum'at, 25 Juni 2021 - 06:36 WIB
loading...
A
A
A
Ketiga, terdapat komitment pengadaan vaksin AstraZeneca dari jalur Bilateral dan juga vaksin Novavax yang diproduksi dari Serum Institute India (SII).
"Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kerja sama vaksin Sputnik V, Pfizer, Moderna, Cansino, dan Anhui Zhifei Longcom," ungkapnya.
Dari sisi perkembangan kerja sama vaksin multilateral juga ada empat hal. Pertama, melalui COVAX Facility, Indonesia mendapatkan akses terhadap vaksin Covid-19 untuk 20% penduduk secara gratis (sekitar 54 juta penduduk atau 108 juta dosis vaksin). Kedua, pada akhir Februari 2021, COVAX Facility telah mulai mengirimkan vaksin secara bertahap untuk 190 anggota COVAX Facility.
Baca juga: Tangani COVID-19, India Pakai Drone Kirim Vaksin ke Daerah Pelosok
Ketiga, Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi terpilih sebagai Co-Chair COVAZ Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group bersama dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia untuk mendorong akses vaksin yang setara untuk semua.
"Pada 10 Juni 2021, Indonesia kembali menerima 1.504.800 dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility. Sehingga total vaksin yang diterima Indonesia melalui Covax Facility mencapai 8.228.400 dosis," katanya.
Teuku melanjutkan, Kemenlu juga mendorong pemenuhan kebutuhan vaksin yang bersifat jangka Menengah-panjang melalui upaya mengamankan ketersediaan suplai vaksin melalui pengembangan industri farmasi dan biofarmasi nasional khususnya mendorong kapasitas manufaktur vaksin end-to-end di dalam negeri, dimulai dari R&D, produksi vaccine substance, hingga fill and finish.
Dalam rangka melaksanakan arahan tersebut, Kemenlu terus melakukan fasilitasi penjajakan kerja sama joint production. "Yang di dalamnya termuat transfer of technology antara perusahaan industri farmasi (BUMN dan Swasta) nasional dengan perusahaan farmasi internasional yang memiliki kapasitas dan teknologi produksi vaksin," paparnya.
Dia menjelaskan, ada beberapa penjajakan kerja sama joint production vaksin. Antara lain, pertama, pengembangan Vaksin Merah Putih. Pengembangan vaksin ini dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kesehatan, Eijkman Institute, dan beberapa universitas di Indonesia.
Berikutnya, vaksin berplatform Protein Rekombinan yang dikembangkan oleh Eijkman Institute dan Bio Farma dan vaksin berplatform Inaktivasi yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga (UNAIR) dan Biotis Pharmaceuticals Indonesia.
Kedua, kerja sama PT BCHT-Anhui Zhifei Longcom. PT BCHT bersama Anhui Zhifei Longcom berencana melakukan kerja sama investasi dengan dibentuknya perusahaan Joint Venture PT Jakarta Bio Pharmaceutical Industry (Jbio). Untuk kerja sama ini, terdapat rencana pembangunan fasilitas produksi Biopharmaceutical products.
Teuku lebih jauh emandirian Industri Kesehatan Indonesia, melalui kerjasama R&D vaksin dan end-to-end manufaktur vaksin untuk mendorong produsen vaksin Indonesia menjadi hub di regional, yaitu dengan menjadi anggota investor council CEPI. Indonesia memberikan kontribusi sebesar USD1 juta dan berhak mendapatkan status sebagai anggota CEPI Investor Council selama satu tahun sejak November 2020 hingga Desember 2021).
Keikutsertaan Indonesia dalam CEPI akan bermanfaat untuk mengembangkan R&D dalam menanggapi Emerging Infectious Disease beyond Covid-19.
"Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama dengan WHO dalam rangka scale up manufacturing vaksin di Indonesia. WHO telah membentuk Supply Chain & Manufacturing Task Force yang salah satu tujuannya membantu negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas manufaktur vaksin. Dalam kerangka tersebut Indonesia memiliki kesempatan untuk menerima transfer teknologi vaksin berplatform mRNA dan mendorong peningkatan kapasitas produksi vaksin untuk menjadi vaccine hub di Kawasan Asia Tenggara," ucap Teuku.
Pakar Hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI) Evi Fitriani mengatakan, diplomasi vaksin yang dilakukan negara besar seperti AS , China, Rusia hingga UE dalam membagikan vaksin secara gratis ke berbagai negara miskin dan berkembang sebagai praktek biasa dalam hubungan internasional. Secara normatif mereka memang diharapkan melakukan hal tersebut.
“Walau kita tahu mereka juga punya pertimbangan strategis mengapa memberi vaksin, negara mana, berapa banyak dan kapan diberikan,” katanya kepada KORAN SINDO.
"Saat ini, Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kerja sama vaksin Sputnik V, Pfizer, Moderna, Cansino, dan Anhui Zhifei Longcom," ungkapnya.
Dari sisi perkembangan kerja sama vaksin multilateral juga ada empat hal. Pertama, melalui COVAX Facility, Indonesia mendapatkan akses terhadap vaksin Covid-19 untuk 20% penduduk secara gratis (sekitar 54 juta penduduk atau 108 juta dosis vaksin). Kedua, pada akhir Februari 2021, COVAX Facility telah mulai mengirimkan vaksin secara bertahap untuk 190 anggota COVAX Facility.
Baca juga: Tangani COVID-19, India Pakai Drone Kirim Vaksin ke Daerah Pelosok
Ketiga, Menlu RI Retno Lestari Priansari Marsudi terpilih sebagai Co-Chair COVAZ Advance Market Commitment (AMC) Engagement Group bersama dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia untuk mendorong akses vaksin yang setara untuk semua.
"Pada 10 Juni 2021, Indonesia kembali menerima 1.504.800 dosis vaksin AstraZeneca dari COVAX Facility. Sehingga total vaksin yang diterima Indonesia melalui Covax Facility mencapai 8.228.400 dosis," katanya.
Teuku melanjutkan, Kemenlu juga mendorong pemenuhan kebutuhan vaksin yang bersifat jangka Menengah-panjang melalui upaya mengamankan ketersediaan suplai vaksin melalui pengembangan industri farmasi dan biofarmasi nasional khususnya mendorong kapasitas manufaktur vaksin end-to-end di dalam negeri, dimulai dari R&D, produksi vaccine substance, hingga fill and finish.
Dalam rangka melaksanakan arahan tersebut, Kemenlu terus melakukan fasilitasi penjajakan kerja sama joint production. "Yang di dalamnya termuat transfer of technology antara perusahaan industri farmasi (BUMN dan Swasta) nasional dengan perusahaan farmasi internasional yang memiliki kapasitas dan teknologi produksi vaksin," paparnya.
Dia menjelaskan, ada beberapa penjajakan kerja sama joint production vaksin. Antara lain, pertama, pengembangan Vaksin Merah Putih. Pengembangan vaksin ini dilakukan oleh konsorsium yang terdiri dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Kesehatan, Eijkman Institute, dan beberapa universitas di Indonesia.
Berikutnya, vaksin berplatform Protein Rekombinan yang dikembangkan oleh Eijkman Institute dan Bio Farma dan vaksin berplatform Inaktivasi yang dikembangkan oleh Universitas Airlangga (UNAIR) dan Biotis Pharmaceuticals Indonesia.
Kedua, kerja sama PT BCHT-Anhui Zhifei Longcom. PT BCHT bersama Anhui Zhifei Longcom berencana melakukan kerja sama investasi dengan dibentuknya perusahaan Joint Venture PT Jakarta Bio Pharmaceutical Industry (Jbio). Untuk kerja sama ini, terdapat rencana pembangunan fasilitas produksi Biopharmaceutical products.
Teuku lebih jauh emandirian Industri Kesehatan Indonesia, melalui kerjasama R&D vaksin dan end-to-end manufaktur vaksin untuk mendorong produsen vaksin Indonesia menjadi hub di regional, yaitu dengan menjadi anggota investor council CEPI. Indonesia memberikan kontribusi sebesar USD1 juta dan berhak mendapatkan status sebagai anggota CEPI Investor Council selama satu tahun sejak November 2020 hingga Desember 2021).
Keikutsertaan Indonesia dalam CEPI akan bermanfaat untuk mengembangkan R&D dalam menanggapi Emerging Infectious Disease beyond Covid-19.
"Indonesia juga tengah menjajaki kerja sama dengan WHO dalam rangka scale up manufacturing vaksin di Indonesia. WHO telah membentuk Supply Chain & Manufacturing Task Force yang salah satu tujuannya membantu negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas manufaktur vaksin. Dalam kerangka tersebut Indonesia memiliki kesempatan untuk menerima transfer teknologi vaksin berplatform mRNA dan mendorong peningkatan kapasitas produksi vaksin untuk menjadi vaccine hub di Kawasan Asia Tenggara," ucap Teuku.
Pakar Hubungan internasional dari Universitas Indonesia (UI) Evi Fitriani mengatakan, diplomasi vaksin yang dilakukan negara besar seperti AS , China, Rusia hingga UE dalam membagikan vaksin secara gratis ke berbagai negara miskin dan berkembang sebagai praktek biasa dalam hubungan internasional. Secara normatif mereka memang diharapkan melakukan hal tersebut.
“Walau kita tahu mereka juga punya pertimbangan strategis mengapa memberi vaksin, negara mana, berapa banyak dan kapan diberikan,” katanya kepada KORAN SINDO.
Lihat Juga :
