Peserta SLISN Lemhannas RI PPRA LXII Kunjungi KEK Mandalika NTB

LOMBOK TENGAH - Peserta Lemhannas RI PPRA LXII mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika , Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kunjungan ini dalam rangka Studi Lapangan Isu Strategi Nasional (SLISN) tentang Evaluasi Terhadap Implementasi Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Dalam kunjungan tersebut, Lemhannas menggelar Forum Grup Discussion (FGD) dengan seluruh stakeholder, dengan beberapa narasumber, seperti Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bari; Ketua DPRD Provinsi NTB Baiq Isvie Rupaedah; Gubernur NTB Zulkieflimansyah; Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal; Wakil Rektor Universitas Mataram Prof Kurniawan; Managing Director ITDC Mandalika Bram Subiandoro, dan selaku Moderator acara forum diskusi ini yaitu Prof A B Susanto.

Baca juga: Pengembangan Infrastruktur Dasar Area Timur KEK Mandalika Telan Rp1,7 Triliun

"Ketua rombongan peserta SLISN PPRA LXII Lemhannas RI, Laksamana Muda TNI Suratno, mengatakan, pihaknya melakukan kunjungan ke KEK Mandalika dengan tujuan untuk mencari informasi terkait sejauhmana perkembangan pembangunan Sirkuit Moto GP Mandalika NTB ini.

“Kedatangan rombongan kami ke Sirkuit Mandalika dengan tujuan untuk mengadakan studi kasus, dan mencoba untuk mengorek permasalahan yang selama ini tengah menjadi polemik di masyarakat sekitar secara holistik dan komprehensif, terkait dengan pembangunan KEK Mandalika yang juga sudah menjadi isu nasional. Karena berdasarkan laporan yang kami terima, pembangunan KEK Mandalika terindikasi ada permasalahan tentang pelanggaran HAM,” kata Laksamana Muda TNI Suratno di acara Forum Grup Discussion, Selasa (22/6/2021).

Baca juga: Pembebasan Lahan Belum Tuntas Hambat Pengembangan KEK Mandalika

"Laksamana Muda TNI Suratno pun berharap dengan adanya forum diskusi tersebut bisa menghasilkan solusi yang terbaik untuk kehidupan masyarakat NTB, terutama terkait dalam pembangunan mega proyek pariwisata di Mandalika itu.

“Jika ada masalah dalam pembangunan KEK Mandalika tersebut, cobalah untuk mendiskusikanya di forum ini sehingga muncul titik temu yang diharapkan bisa menjadi suatu jalan keluar, atau solusi terkait permasalahan tersebut,” tuturnya.

Suratno mengatakanm permasalahan sengketa tanah warga sekitar KEK Mandalika sebenarnya sudah selesai dan sudah dalam proses pencairan. Beberapa tanah milik warga juga diselesaikan dengan tahap konsinyasi dananya sudah dititipkan di pengadilan setempat.

"Tetapi ada juga beberapa permasalahan lain yang kami temukan, seperti kurangnya harmonisasi antara ITDC dengan Lembaga DPRD Provinsi NTB. ITDC dinilai oleh pihak Lembaga DPRD Provinsi NTB tidak transparan terkait pembangunan proyek tersebut," tuturnya.

Oleh karena itu, Suratno berharap dengan adanya diskusi yang melibatkan stakeholder terkait dalam pembangunan KEK Mandalika ini, bisa menyelesaikan permasalahan yang ada saat ini dan bisa menemukan titik temu, sehingga tidak akan terulang kembali dengan kejadian yang sama di kemudian hari.

"Dengan adanya diskusi ini pada akhirnya semua pihak terbuka terkait permasalahan yang ada, dan akhirnya kesalahpahaman yang terjadi selama ini, selesai di forum diskusi ini. Saya juga berharap semua elemen bisa mendukung akan pembangunan KEK Mandalika ini, agar masyarakat NTB bisa mendapatkan manfaat yang positif terkait dengan pembangunan KEK Pariwisata Mandalika ini," bebernya.