Yusril Klarifikasi soal Peristiwa 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Selasa, 22 Oktober 2024 - 13:25 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024). FOTO/SINDOnews/BINTI MUFARIDA
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra mengklarifikasi pernyataannya soal peristiwa 1998. Sebelumnya, ia menyebut tragedi yang berujung tumbangnya Orde Baru itu bukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Yusril menjelaskan ulang pernyataannya kepada awak media sebelum pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024) kemarin.
"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Baca juga: Statement Perdana Jadi Menko, Yusril Sebut Peristiwa 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu kembali menegaskan, pemerintahan Prabowo Subianto akan mengkaji dan merekomendasikan temuan pemerintah terdahulu terkait peristiwa 98.
Yusril menjelaskan ulang pernyataannya kepada awak media sebelum pelantikan menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024) kemarin.
"Ya semuanya nanti kita lihat apa yang direkomendasikan oleh Komnas HAM kepada pemerintah. Karena kemarin tidak begitu jelas apa yang ditanyakan kepada saya apakah terkait masalah genocide ataukah ethnic cleansing? Kalau memang dua poin itu yang ditanyakan, memang tidak terjadi pada waktu 1998," kata Yusril kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).
Baca juga: Statement Perdana Jadi Menko, Yusril Sebut Peristiwa 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu kembali menegaskan, pemerintahan Prabowo Subianto akan mengkaji dan merekomendasikan temuan pemerintah terdahulu terkait peristiwa 98.
Lihat Juga :
