Menakar Tuntutan Purnawirawan TNI terhadap Gibran
Sabtu, 26 April 2025 - 22:50 WIB
loading...
Tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI soal pergantian Wapres Gibran Rakabuming Raka merupakan drama politik. Foto/SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Hukum dan Politik Pieter C Zulkifli menilai tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengenai pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka kepada MPR merupakan drama politik yang tak perlu dilakukan. Pieter juga melihat tudingan adanya pelanggaran administratif yang menjadi alasan purnawirawan TNI mendesak pemecatan itu terasa lebih politis ketimbang yuridis.
Dia menyayangkan sikap para purnawirawan TNI tersebut. "Di saat negeri ini membutuhkan ketenangan dan arah yang jelas, justru mereka yang harusnya jadi sosok panutan memilih menabuh genderang kegaduhan," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Mantan Ketua Komisi III DPR itu mengaku heran dengan kegaduhan politik yang akhir-akhir ini terjadi di ruang publik. Alih-alih membawa pencerahan tapi justru menebalkan kabut perpecahan.
Baca juga: Mantan Gubernur Lemhannas: Usulan Pergantian Wapres Gibran Menarik dan Harus Dikaji
Apalagi, kata dia, sekelompok purnawirawan TNI yang seyogianya menjadi contoh ketenangan dan kebijaksanaan malah turut serta dalam pusaran hiruk-pikuk dengan melayangkan tuntutan pemecatan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. "Dalih yang digunakan pun tampak dipaksakan, pelanggaran administratif dalam proses pencalonan," katanya.
Pieter Zulkifli mengatakan bila publik tidak bisa menutup mata terhadap pentingnya etika dan hukum dalam kontestasi politik. Namun, saat sebuah gugatan kehilangan proporsinya bahkan terkesan mengada-ada, maka yang muncul bukanlah keadilan, melainkan kegaduhan. "Kita justru patut bertanya, untuk siapa sebenarnya tuntutan ini diajukan?" ucap dia.
Baca juga: Profil 2 Jenderal TNI Purn yang Ingin Wapres Gibran Lengser, Mantan Menag dan Panglima TNI Era Soeharto
Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan tuntutan terbuka kepada Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dalam pernyataan tersebut, mereka mendesak agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil langkah mengganti Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan dalih proses pencalonannya melanggar hukum.
Dia menyayangkan sikap para purnawirawan TNI tersebut. "Di saat negeri ini membutuhkan ketenangan dan arah yang jelas, justru mereka yang harusnya jadi sosok panutan memilih menabuh genderang kegaduhan," kata Pieter Zulkifli dalam keterangannya, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Mantan Ketua Komisi III DPR itu mengaku heran dengan kegaduhan politik yang akhir-akhir ini terjadi di ruang publik. Alih-alih membawa pencerahan tapi justru menebalkan kabut perpecahan.
Baca juga: Mantan Gubernur Lemhannas: Usulan Pergantian Wapres Gibran Menarik dan Harus Dikaji
Apalagi, kata dia, sekelompok purnawirawan TNI yang seyogianya menjadi contoh ketenangan dan kebijaksanaan malah turut serta dalam pusaran hiruk-pikuk dengan melayangkan tuntutan pemecatan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. "Dalih yang digunakan pun tampak dipaksakan, pelanggaran administratif dalam proses pencalonan," katanya.
Pieter Zulkifli mengatakan bila publik tidak bisa menutup mata terhadap pentingnya etika dan hukum dalam kontestasi politik. Namun, saat sebuah gugatan kehilangan proporsinya bahkan terkesan mengada-ada, maka yang muncul bukanlah keadilan, melainkan kegaduhan. "Kita justru patut bertanya, untuk siapa sebenarnya tuntutan ini diajukan?" ucap dia.
Baca juga: Profil 2 Jenderal TNI Purn yang Ingin Wapres Gibran Lengser, Mantan Menag dan Panglima TNI Era Soeharto
Sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan tuntutan terbuka kepada Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih. Dalam pernyataan tersebut, mereka mendesak agar Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil langkah mengganti Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka dengan dalih proses pencalonannya melanggar hukum.
Lihat Juga :
