Kasus COVID-19 Melonjak, IDI Sarankan Lockdown 2 Minggu

JAKARTA - Ketua Satuan Tugas Covid-19 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI ), Zubairi Djoerban meminta agar pemerintah melakukan lockdown selama dua minggu untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

"Saran saya. Lebih bijaksana bagi Indonesia untuk terapkan lockdown selama dua minggu. Untuk apa? Memperlambat penyebaran, meratakan kurva, menyelamatkan fasilitas kesehatan, dan yang pamungkas: menahan situasi pandemi jadi ekstrem--yang akan membahayakan lebih banyak nyawa," tulis Zubairi lewat akun Twitter pribadinya, Senin (21/6/2021).

Dalam video yang juga diunggah lewat media sosial pribadinya, Zubairi mengatakan, kini telah terjadi kenaikan kasus Covid-19 yang luar biasa. "Pertama kan sekarang ini beberapa hari terakhir ini terjadi lonjakan kasus luar biasa di Indonesia, di Kudus, kemudian di Bandung, di Jakarta di semua tempat di Indonesia terjadi kenaikan luar biasa," katanya.

Baca juga: Covid-19 Melonjak, Pemerintah Tak Terapkan Lockdown, Ini Alasannya

Bahkan, banyak rumah sakit-rumah sakit rujukan Covid-19 atau pun rumah sakit darurat seperti Wisma Atlet, juga Pademangan, sudah kewalahan. "Rumah sakit penuh, kemudian Wisma Atlet Wisma Pademangan dan macam-macam itu sekarang terisi, jadi ada masalah kegawatan," papar Zubairi.

Zubairi pun menegaskan bahwa jangan hanya menggunakan istilah PPKM Mikro. Dia pun menyarankan agar menggunakan bahasa lockdown, agar masyarakat melihat bahwa pandemi Covid-18 ini masalah serius. "Nah kemudian pemerintah menentukan, kalau gitu kita harus PPKM Mikro seluruh Indonesia. Menurut pandangan saya, ini kan masalah yang amat serius dan masyarakat kita sudah relatif mulai abai gitu ya, jadi memerlukan bahasa apa ya komunikasi publik yang lebih keras, bahwa ini benar-benar serius," tegasnya.

"Jadi, Saya menyarankan kita pakai saja lockdown. Kalau kita pakai itu semua orang tahu bahwa ini masalah yang serius dan perlu tatalaksana yang lebih serius. Jadi sekali lagi kalau boleh mengusulkan lockdown," kata Zubairi.

Baca juga: Anies Didesak Lockdown Jakarta, Begini Ketentuan Karantina Wilayah

Ia mengatakan pemerintah bisa menggunakan isi kebijakan dari PPKM Mikro tapi dengan menggunakan istilah lockdown agar mudah ditangkap masyarakat bahwa ini kedaruratan. "Adapun mengenai isinya hampir sama dengan PPKM Mikro juga nggak papa, itu isinya bagus. Pendokumentasi dari PPKM Mikro juga cukup kuat, namun bahasa untuk lebih mudah ditangkap masyarakat mungkin lebih tepat kalau memakai lockdown, itu pertama," katanya.