Covid-19 Melonjak, Pemerintah Tak Terapkan Lockdown, Ini Alasannya
Senin, 21 Juni 2021 - 09:44 WIB
loading...
Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Belakangan ini, banyak kalangan yang mendorong pemerintah menerapkan lockdown untuk menurunkan kasus Covid-19 di Tanah Air. Namun, pemerintah tidak mengambil opsi itu. Kenapa?
Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Hery Trianto menjelaskan bahwa substansi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang berjalan selama ini, sama dengan lockdown.
"Jadi jangan dibenturkan antara kebijakan lockdown dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Substansinya sama, membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan," ujar Hery saat dihubungi, Minggu (20/6/2021).
Diketahui, pemerintah memperpanjang PPKM Mikro, 15-28 Juni 2021. PPKM Mikro menggunakan acuan beleid Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021. Aturan ini menjelaskan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
Baca juga: Mata-mata Top China Dilaporkan Membelot ke AS, Ungkap Rahasia COVID-19
PPKM Mikro membatasi kegiatan di tempat kerja/perkantoran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran dan pusat perbelanjaan, mengatur kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.
Ketua Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Hery Trianto menjelaskan bahwa substansi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis mikro, kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 yang berjalan selama ini, sama dengan lockdown.
"Jadi jangan dibenturkan antara kebijakan lockdown dengan pembatasan kegiatan masyarakat. Substansinya sama, membatasi mobilitas masyarakat untuk menekan laju penularan," ujar Hery saat dihubungi, Minggu (20/6/2021).
Diketahui, pemerintah memperpanjang PPKM Mikro, 15-28 Juni 2021. PPKM Mikro menggunakan acuan beleid Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021. Aturan ini menjelaskan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di desa dan kelurahan untuk pengendalian penyebaran Covid-19.
Baca juga: Mata-mata Top China Dilaporkan Membelot ke AS, Ungkap Rahasia COVID-19
PPKM Mikro membatasi kegiatan di tempat kerja/perkantoran, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan restoran dan pusat perbelanjaan, mengatur kegiatan di tempat ibadah, kegiatan fasilitas umum, serta kegiatan seni, sosial dan budaya.
Lihat Juga :
