PPKM Terkesan Parsial, Perlu PSBB Skala Nasional
Jum'at, 22 Januari 2021 - 10:22 WIB
loading...
Warga beraktivitas pada jam pulang kerja di halte Transjakarta Harmoni, Jakarta, Kamis (21/1/2021). Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) selama dua pekan atau hingga 8 Februari 2021. Foto/Adam Erlangga
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali mulai 26 Januari hingga 8 Februari 2021. Hal ini lantaran kasus positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat.
Pakar Kesehatan Masyarakat dr Hermawan Saputra mengakui bahwa kasus positif Covid-19 terus meningkat. "Bahkan akan jauh lebih tinggi lagi dalam beberapa waktu ke depan," ujar Hermawan Saputra kepada SINDOnews, Jumat (22/1/2021).
Menurut dia, sebenarnya PPKM itu kebijakan yang baik. "Hanya saja karena penerapan dia tidak sempurna, tidak merata ke seluruh wilayah, maka terkesan parsial," ujar Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ini.
Baca juga: Ada PPKM atau Tidak, Dunia Usaha Akan Tetap Merugi
Dia berpendapat, kebijakan yang sifatnya parsial tidak akan mampu memutus mata rantai Covid-19. "Jadi, kalau kita mau mendekati penyelesaian Covid-19 dari pendekatan kebijakan, maka harus holistik dan paripurna ya, menyeluruh," ungkapnya.
Maka itu, menurut dia, saat ini diperlukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) skala nasional. Dia melanjutkan, PSBB adalah satu-satunya opsi kebijakan yang sejak awal dipilih pemerintah.
Baca juga: Keputusan Pemerintah Perpanjang PPKM Dinilai Tepat, Penerapannya Harus Ketat
" PPKM , nah ini segmented, tergantung dari pemerintah pusat melihat prioritas wilayah, tapi ini sudah tidak efektif. Nah substansinya bagus, karena adanya pembatasan, tetapi karena segmented terkesan parsial," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika tidak mau ada pembatasan kegiatan masyarakat, protokol kesehatan harus tetap dilakukan. "Itu sebuah keniscayaan, karena itu sudah menjadi new habit, new behavior, new culture, atau budaya baru, tetapi di sisi lain memang perilaku kesadaran juga harus bertemu dan matching dengan perilaku kebijakan, yang konsisten dan berskala nasional," ungkapnya.
Dia menyampaikan bahwa peran serta kesadaran kolektif pada aspek komunitas daya tahan keluarga atau daya tahan masyarakat harus dikampanyekan. "Nah ini yang harus kita lakukan, masyarakat mulai dari perilaku pola hidup bersih dan sehat sampai early warning system bahkan sifatnya isolasi mandiri itu dari oleh dan untuk masyarakat, ini harus dikampanyekan, dipopulerkan, peran serta masyarakat," katanya.
Tujuannya, kata dia, untuk menekan laju kenaikan kasus Covid-19. "Dan pada akhirnya kita berharap kolaborasi masyarakat pemerintahlah yang akan mempercepat kita keluar dari problema Covid-19 ini," pungkasnya.
Pakar Kesehatan Masyarakat dr Hermawan Saputra mengakui bahwa kasus positif Covid-19 terus meningkat. "Bahkan akan jauh lebih tinggi lagi dalam beberapa waktu ke depan," ujar Hermawan Saputra kepada SINDOnews, Jumat (22/1/2021).
Menurut dia, sebenarnya PPKM itu kebijakan yang baik. "Hanya saja karena penerapan dia tidak sempurna, tidak merata ke seluruh wilayah, maka terkesan parsial," ujar Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia ini.
Baca juga: Ada PPKM atau Tidak, Dunia Usaha Akan Tetap Merugi
Dia berpendapat, kebijakan yang sifatnya parsial tidak akan mampu memutus mata rantai Covid-19. "Jadi, kalau kita mau mendekati penyelesaian Covid-19 dari pendekatan kebijakan, maka harus holistik dan paripurna ya, menyeluruh," ungkapnya.
Maka itu, menurut dia, saat ini diperlukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) skala nasional. Dia melanjutkan, PSBB adalah satu-satunya opsi kebijakan yang sejak awal dipilih pemerintah.
Baca juga: Keputusan Pemerintah Perpanjang PPKM Dinilai Tepat, Penerapannya Harus Ketat
" PPKM , nah ini segmented, tergantung dari pemerintah pusat melihat prioritas wilayah, tapi ini sudah tidak efektif. Nah substansinya bagus, karena adanya pembatasan, tetapi karena segmented terkesan parsial," imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jika tidak mau ada pembatasan kegiatan masyarakat, protokol kesehatan harus tetap dilakukan. "Itu sebuah keniscayaan, karena itu sudah menjadi new habit, new behavior, new culture, atau budaya baru, tetapi di sisi lain memang perilaku kesadaran juga harus bertemu dan matching dengan perilaku kebijakan, yang konsisten dan berskala nasional," ungkapnya.
Dia menyampaikan bahwa peran serta kesadaran kolektif pada aspek komunitas daya tahan keluarga atau daya tahan masyarakat harus dikampanyekan. "Nah ini yang harus kita lakukan, masyarakat mulai dari perilaku pola hidup bersih dan sehat sampai early warning system bahkan sifatnya isolasi mandiri itu dari oleh dan untuk masyarakat, ini harus dikampanyekan, dipopulerkan, peran serta masyarakat," katanya.
Tujuannya, kata dia, untuk menekan laju kenaikan kasus Covid-19. "Dan pada akhirnya kita berharap kolaborasi masyarakat pemerintahlah yang akan mempercepat kita keluar dari problema Covid-19 ini," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
