Ekonomi Kedelai Bukan Masalah Kelas Tempe
Kamis, 14 Januari 2021 - 04:35 WIB
loading...
A
A
A
Perjanjian dagang antara China dan AS untuk komoditas pertanian yang sangat besar hingga 2021 tentu akan sangat berdampak pada harga komoditas pertanian yang selama ini banyak dipasok oleh negara adidaya itu ke pasar global. Oleh karena itu, kenaikan harga kedelai masih mungkin akan terus berlangsung hingga 2021 akibat dampak sangat tingginya impor kedelai dari AS ke China yang secara otomatis akan menguragi stok impor kedelai ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Pemerintah Indonesia yang sempat mengemukakan ide swasembada kedelai pada era Presiden Joko Widodo tentu bukan suatu janji politik yang populer dengan memperhatikan kondisi luas lahan, iklim serta tingginya ongkos produksi kedelai pada setiap satu hektare lahan yang mencapai lebih dari 88%. Mengharapkan pemenuhan kebutuhan kedelai dari pasar impor AS juga tidak dapat dilakukan karena produksi kedelai Amerika Serikat akan lebih banyak dikirim ke China.
Masa pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir juga menjadi faktor keterbatasan pemenuhan kedelai impor karena keterbatasan pengapalan. Kenaikan harga kedelai impor menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dengan berbagi kondisi tersebut. Pemerintah hendaknya melakukan impor dari negara lain, kecuali AS untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional agar dapat mengendalikan kenaikan harga bahan pangan berbasis kedelai untuk konsumsi masyarakat.
Kedelai impor yang masuk dalam pasar lokal sebesar 70% digunakan sebagai bahan baku tempe, 25% bahan baku tahu dan 5% lainnya untuk produk lainnya. Selama impor kedelai masih tinggi maka gejolak kenaikan harga kedelai di pasar dunia akan terus menghantui harga pasar kedelai di Indonesia. Kenaikan harga kedelai dunia pasti akan berdampak kenaikan harga tempe dan tahu yang menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia.
Pemerintah hendaknya dapat menyiapkan kebijakan utnuk mengatasi gejolak harga kedelai dengan kebijakan impor dan juga dengan mempromosikan pola konsumsi baru agar masyarakat tidak tergantung pada tempe dan tahu sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan protein nabatinya. Perlu didorong inovasi untuk menciptakan produk pengganti atau makanan sumber protein nabati yang tidak berbahan baku kedelai impor. Selain itu, janji politik untuk melakukan swasembada kedelai adalah suatu retorika politik yang akan menjadikan kedelai sebagai keledai yang jatuh berkali-kali dalam kegagalan swasembada. Masalah kedelai bukan lagi masalah semurah tempe karena saat inilah tempe mengukuhkan posisinya sebagai makanan “bernilai” impor.
Pemerintah Indonesia yang sempat mengemukakan ide swasembada kedelai pada era Presiden Joko Widodo tentu bukan suatu janji politik yang populer dengan memperhatikan kondisi luas lahan, iklim serta tingginya ongkos produksi kedelai pada setiap satu hektare lahan yang mencapai lebih dari 88%. Mengharapkan pemenuhan kebutuhan kedelai dari pasar impor AS juga tidak dapat dilakukan karena produksi kedelai Amerika Serikat akan lebih banyak dikirim ke China.
Masa pandemi Covid-19 yang belum dapat diprediksikan kapan akan berakhir juga menjadi faktor keterbatasan pemenuhan kedelai impor karena keterbatasan pengapalan. Kenaikan harga kedelai impor menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dengan berbagi kondisi tersebut. Pemerintah hendaknya melakukan impor dari negara lain, kecuali AS untuk memenuhi kebutuhan kedelai nasional agar dapat mengendalikan kenaikan harga bahan pangan berbasis kedelai untuk konsumsi masyarakat.
Kedelai impor yang masuk dalam pasar lokal sebesar 70% digunakan sebagai bahan baku tempe, 25% bahan baku tahu dan 5% lainnya untuk produk lainnya. Selama impor kedelai masih tinggi maka gejolak kenaikan harga kedelai di pasar dunia akan terus menghantui harga pasar kedelai di Indonesia. Kenaikan harga kedelai dunia pasti akan berdampak kenaikan harga tempe dan tahu yang menjadi makanan favorit masyarakat Indonesia.
Pemerintah hendaknya dapat menyiapkan kebijakan utnuk mengatasi gejolak harga kedelai dengan kebijakan impor dan juga dengan mempromosikan pola konsumsi baru agar masyarakat tidak tergantung pada tempe dan tahu sebagai makanan untuk memenuhi kebutuhan protein nabatinya. Perlu didorong inovasi untuk menciptakan produk pengganti atau makanan sumber protein nabati yang tidak berbahan baku kedelai impor. Selain itu, janji politik untuk melakukan swasembada kedelai adalah suatu retorika politik yang akan menjadikan kedelai sebagai keledai yang jatuh berkali-kali dalam kegagalan swasembada. Masalah kedelai bukan lagi masalah semurah tempe karena saat inilah tempe mengukuhkan posisinya sebagai makanan “bernilai” impor.
(bmm)
Lihat Juga :
