Keselamatan Rakyat, Negara, dan Solidaritas Sosial
Jum'at, 15 Mei 2020 - 05:00 WIB
loading...
Eko Cahyono, Pegiat dan Peneliti Sosial- Agraria Sajogyo Institute, Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
Eko Cahyono
Pegiat dan Peneliti Sosial- Agraria Sajogyo Institute, Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB
KINI semakin sadar dan tebal keyakinan rakyat dan publik luas: sulit berharap lagi kepada negara dan pemerintah. Bukan hanya soal cara mengurus kepentingan politik nasional yang semakin jauh dari jiwa kerakyatan dan keadilan sosial karena lebih mengutamakan jalan lapang investasi "dagang", utang, proyek pembangunan dan layanan pasar (global). Namun yang makin lebih nyata tunaempati dan semakin tipisnya jaminan keselamatan rakyat di negeri ini. Demikian memprihatinkan jika jaminan keselamatan nyawa para dokter, perawat, dan petugas medis yang menjadi pejuang di garda depan belum sepenuhnya diprioritaskan.
Tak mengherankan bila Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dalam surat terbuka kepada Presiden mendesak pemerintah untuk meningkatkan semua sarana dan prasarana kesehatan guna mencegah bertambahnya jumlah korban Covid-19. Sebab rumah sakit rujukan masih minim fasilitas dan kurangnya APD yang dibutuhkan tenaga medis.
Siapa yang akan banyak menjadi korban? Pasti kelompok masyarakat lemah dan miskin, yang semakin jauh jaminan akses dan alternatif atas layanan standar kesehatan. Semakin menyakitkan tatkala kelompok rakyat miskin beberapa waktu lalu masih dituding sebagai penular pandemi ini sehingga dikatakan harus membantu yang kaya agar tidak makin terjangkit. Penting ditanyakan, benarkah ada “kelas sosial” dalam penanganan satu bencana? Lalu sebenarnya negara berpihak dan melindungi kelompok rakyat yang mana? Tunaempati dan ketidakpekaan penguasa atas nasib rakyatnya itu pernah diistilahkan oleh sosiolog WF Wheitheim sebagai satu bentuk sikap Politik Pengabaian (Politik of Iqnorance, Elite vs Massa, 2009).
Sebab semua produk kebijakan diukur menurut “nalar elite” dan tidak bersumber dan tidak dengan “nalar massa”. Beberapa waktu lalu publik menyaksikan praktik tunaempati dan politik pengabaian itu berulang dan membuat berbagai pihak menahan geram. Misalnya, saat akses alat tes Covid-19 datang, mestinya menjadi “hak dasar” dan prioritas bagi paramedis dan golongan mereka yang berpotensi terjangkit, tetapi malah diserobot tanpa malu oleh mereka yang masih ingin disebut: wakil rakyat. Sulit nalar waras menerima dan menyaksikan peristiwa ini. Yang perlu diingat adalah perilaku dan watak egoistis dan miskin sense of humanity para elite politik ini telah terekam di alam pikir dan batin rakyat Indonesia.
Pegiat dan Peneliti Sosial- Agraria Sajogyo Institute, Dosen Fakultas Ekologi Manusia IPB
KINI semakin sadar dan tebal keyakinan rakyat dan publik luas: sulit berharap lagi kepada negara dan pemerintah. Bukan hanya soal cara mengurus kepentingan politik nasional yang semakin jauh dari jiwa kerakyatan dan keadilan sosial karena lebih mengutamakan jalan lapang investasi "dagang", utang, proyek pembangunan dan layanan pasar (global). Namun yang makin lebih nyata tunaempati dan semakin tipisnya jaminan keselamatan rakyat di negeri ini. Demikian memprihatinkan jika jaminan keselamatan nyawa para dokter, perawat, dan petugas medis yang menjadi pejuang di garda depan belum sepenuhnya diprioritaskan.
Tak mengherankan bila Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) dalam surat terbuka kepada Presiden mendesak pemerintah untuk meningkatkan semua sarana dan prasarana kesehatan guna mencegah bertambahnya jumlah korban Covid-19. Sebab rumah sakit rujukan masih minim fasilitas dan kurangnya APD yang dibutuhkan tenaga medis.
Siapa yang akan banyak menjadi korban? Pasti kelompok masyarakat lemah dan miskin, yang semakin jauh jaminan akses dan alternatif atas layanan standar kesehatan. Semakin menyakitkan tatkala kelompok rakyat miskin beberapa waktu lalu masih dituding sebagai penular pandemi ini sehingga dikatakan harus membantu yang kaya agar tidak makin terjangkit. Penting ditanyakan, benarkah ada “kelas sosial” dalam penanganan satu bencana? Lalu sebenarnya negara berpihak dan melindungi kelompok rakyat yang mana? Tunaempati dan ketidakpekaan penguasa atas nasib rakyatnya itu pernah diistilahkan oleh sosiolog WF Wheitheim sebagai satu bentuk sikap Politik Pengabaian (Politik of Iqnorance, Elite vs Massa, 2009).
Sebab semua produk kebijakan diukur menurut “nalar elite” dan tidak bersumber dan tidak dengan “nalar massa”. Beberapa waktu lalu publik menyaksikan praktik tunaempati dan politik pengabaian itu berulang dan membuat berbagai pihak menahan geram. Misalnya, saat akses alat tes Covid-19 datang, mestinya menjadi “hak dasar” dan prioritas bagi paramedis dan golongan mereka yang berpotensi terjangkit, tetapi malah diserobot tanpa malu oleh mereka yang masih ingin disebut: wakil rakyat. Sulit nalar waras menerima dan menyaksikan peristiwa ini. Yang perlu diingat adalah perilaku dan watak egoistis dan miskin sense of humanity para elite politik ini telah terekam di alam pikir dan batin rakyat Indonesia.
Lihat Juga :
