Pemerintah Disarankan Ubah Sistem Pengendalian Covid-19, Terapkan Karantina dan Beri Jaminan Hidup

Selasa, 05 Januari 2021 - 09:27 WIB
loading...
Pemerintah Disarankan...
Pemerintah Disarankan Ubah Sistem Pengendalian Covid-19. Ilustrasi/SINDOnews
A A A
JAKARTA - Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI) Masdalina Pane menyebut pemerintah Indonesia perlu melakukan perubahan sistem pengendalian penularan Covid-19. Mencegah penyebaran Covid-19 yang ampuh hanya dapat dilakukan dengan melakukan isolasi.

"Upaya memutus rantai penularan hanya bisa dilakukan melalui isolasi dan karantina yang disiplin," kata Masdalina kepada iNews.id, saat dihubungi melalui pesan singkat, Selasa (5/1/2021).

Dia menilai anggaran testing yang selama ini digelontorkan hanya seperti dihamburkan untuk menambah angka positif Covid-19 , bukan untuk menyembuhkan. Epidemiolog banyak mendapatkan kasus ringan bahkan tanpa gejala di rumah sakit.

(Baca juga: Ahli Epidemiologi: Seharusnya Vaksin AstraZeneca Diuji Coba Dulu di Indonesia ).

Hal itu membuktikan kekuatan penuh pemerintah hanya untuk mendeteksi, bukan untuk penyembuhan. Bahkan, banyak pasien yang dalam kondisi berat atau kritis kehabisan ruang karena banyak orang tanpa gejala yang ditampung di RS.

Dia menilai, sistem pengendalian Covid-19 saat ini harus diubah. Anggaran yang sebelumnya banyak terkuras untuk testing harus dialihfungsikan untuk memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak Covid-19. "Daripada uangnya dipakai untuk testing tidak selesai-selesai, mending diberikan pada warga sebagai bantuan program karantina," jelasnya.

(Baca juga: China Menolak Dicap Sebagai Negara Asal COVID-19 ).

Dia menjelasan, jika dalam satu keluarga terdapat satu orang positif dengan empat anggota keluarga lainnya kontak erat, lebih baik langsung dilakukan isolasi dan karantina. Tidak perlu dilakukan tes swab jika selama proses karantina tidak muncul gejala bagi keluarga yang kontak erat.

"Daripada swab untuk empat orang dan harus dua kali swab pula untuk dinyatakan negatif jadi butuh delapan kali swab. Jika sekali swab 900 ribu itu sudah 7,2 juta. Lebih baik karantina 10 hari, kasih uangnya untuk mencukupi gizi dan daya tahan tubuh mereka," jelasnya.

(Baca juga: Haedar Nashir: Roda Kehidupan Memang Harus Berjalan, tapi Jangan Pakai Standar Normal ).

"Jika dalam 10 hari pemantauan muncul gejala langsung lakukan swab. Jika kasus konfirmasi mengalami perburukan atau rasa makin tidak enak badan, langsung tarik ke pusat-pusat isolasi," bebernya.

Dia menilai, saat ini banyak orang enggan melakukan karantina karena kehidupannya tidak dijamin. Sehingga banyak yang memaksa keluar dan menularkan orang lain sehingga angka kematian terus meningkat.

"Mengapa masyarakat tidak mau karantina? Karena tidak ada jaminan pemenuhan kebutuhan harian mereka. Coba saja dikasih 1,5-2 juta dengan catatan tidak boleh ke mana-mana selama 10 hari, rame pasti yang mau," pungkasnya.
(zik)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Sikapi Penyakit Super...
Sikapi Penyakit Super Flu di Indonesia, Menkes: Tak Mematikan seperti Covid-19
Tantangan Penyakit Menular...
Tantangan Penyakit Menular Kita
Eks Mensos Juliari Batubara...
Eks Mensos Juliari Batubara Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos Presiden 2020
Kasus APD Covid-19,...
Kasus APD Covid-19, KPK Ajukan Banding atas Vonis 3 Tahun Eks Pejabat Kemenkes
Covid-19 di Asia Naik,...
Covid-19 di Asia Naik, Mantan Komandan Satgas RS Wisma Atlet Imbau Masyarakat Waspada
Kasus Korupsi APD Covid-19,...
Kasus Korupsi APD Covid-19, Mantan Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Penjara
Bagaimana Industri Farmasi...
Bagaimana Industri Farmasi Besar AS Raup Untung dari Pandemi dengan Perlakukan Warga Seperti Kelinci Percobaan?
Rahasia Dandy & Ozi...
Rahasia Dandy & Ozi selama Karantina Idol Terbongkar, Sampai Selundupkan Barang Ini!
Zat Kimia Persisten...
Zat Kimia Persisten Ditemukan dalam 98,8% Darah Warga AS
Rekomendasi
Data BNPB: Karhutla...
Data BNPB: Karhutla di 2 Provinsi Hanguskan 8,3 Hektare Lahan
Raja Charles Inggris...
Raja Charles Inggris Akan Ungkap Tagihan Pajak Pribadinya, Berapa Besar?
MNC Sekuritas Dukung...
MNC Sekuritas Dukung Literasi Pasar Modal melalui Seminar Nasional 'Lo Kheng Hong Investment Philosophy'
Berita Terkini
Jelang Muktamar PBNU,...
Jelang Muktamar PBNU, Gus Muhaimin Sentil Pihak yang Main-main di NU untuk Keluar
Kritisi Parpol Koalisi,...
Kritisi Parpol Koalisi, Deddy PDIP: Jika Tidak Nyaman dengan Situasi Politik, Silakan Keluar dari Pemerintahan
Roy Suryo dan Dokter...
Roy Suryo dan Dokter Tifa Ditangkap, Kapolri: Kegiatan Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan
Ajak Elite Politik Jaga...
Ajak Elite Politik Jaga Stabilitas Politik dan Konsisten Bersikap, Misbakhun: Jangan Ambigu
Darurat Pemasangan Kabel...
Darurat Pemasangan Kabel di Area Jakarta
Ribuan Desa Belum Teraliri...
Ribuan Desa Belum Teraliri Listrik, Menteri Bahlil Siapkan Anggaran Rp10 Triliun
Infografis
Serupa tapi Tak Sama,...
Serupa tapi Tak Sama, Ini Beda Tes PCR Covid-19 dan Cacar Monyet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved