Catatan buat Pak Menteri Sakti

Rabu, 30 Desember 2020 - 16:27 WIB
loading...
A A A
Penulis mengusulkan beberapa gagasan soal kenelayanan, pertama, mengembangkan aset dan teknologi penangkapan maupun pengolahan ikan bagi nelayan. Ini supaya kualitas hasil tangkapannya tetap terjamin dan bernilai tambah ekonomi. Modelnya bukan bantuan kapal/alat tangkap yang terbukti gagal dan dimanipulasi selama ini. Melainkan berbentuk kebijakan fiskal dan moneter yang memudahkan nelayan mengakses permodalan. Pemerintah menyubsidi bunga kredit pengadaan kapal/alat tangkap, dan cold storage yang dikelola koperasi nelayan berbasiskan kebutuhan, kondisi oseanografi dan budaya menangkap ikan.
Kedua, membangun trading house (TH) berbasiskan integrated fisheries e-commerce bagi koperasi nelayan. Supaya menjamin keberlanjutan bisnis nelayan anggotanya. Dalam implementasinya, koperasi bisa berkolaborasi dengan BUMN maupun swasta (market place) dalam memperdagangkan produksi nelayan, Jadi, nelayan tak perlu lagi memikirkan harga, pemasaran dan mutu jaminan produknya (termasuk hasil olahannya).

Ketiga, merevitalisasi perkampungan nelayan berbasis wisata pesisir ramah lingkungan Pengembangannya mesti mempertimbangkan budaya, aktivitas kenelayanan, infrastruktur (air bersih, listrik, internet, dan BBM), disain rumah, dan jalur hijau (rehabilitasi mangrove, taman pesisir). Jika sukses bakal memberi multiplier effect secara ekonomi, umpamanya berkembangnya warung kuliner, kerajinan, restoran, dan homestay. Imbasnya, kesejahteraan nelayan melonjak akibat adanya mata pencaharian alternatif selain menangkap ikan.

Keempat, memosisikan organisasi nelayan sebagai mitra kerja KKP di pusat maupun daerah. Mereka diposisikan mendampingi, memonitoring, mengawasi dan mengevaluasi program-program KKP terkait pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan bagi nelayan di daerah. Hal ini meminimalisasi keluhan daerah soal kurangnya SDM, dan ketidakberlanjutan program.Pasalnya, selama ini organisasi nelayan cuma sekedar diminta hadir dalam rapat buat melegitimasi kebijakan pemerintah lalu ditinggalkan. Ke depan mereka diberi ruang buat berbagi partisipasi (participation sharing) dalam proses menyukseskan pembangunan kelautan dan perikanan dibarengi dukungan infrastruktur maupun anggaran memadai. Ini salah satu aplikasi meta governance dalam tata kelola perikanan.

Selamat bekerja Pak Menteri Sakti, kami tunggu terobosan-terobosannya.
(bmm)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1454 seconds (0.1#10.140)