Evaluasi Sirekap Dalam Pilkada 2020

Dari sini nampak bahwa pemanfaatan teknologi Sirekap sebagai alat bantu dan sarana publikasi di Pilkada 2020 belum berjalan secara maksimal dan belum mampu mencapai tujuan dari penggunaannya secara maksimal. Untuk itu ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara pemilu dalam memanfaatkan teknologi informasi seperti Sirekap di pemilu berikutnya seperti: Pertama, penerapan Sirekap di pilkada tidak hanya cukup diatur dalam PKPU namun perlu ditegaskan dalam undang-undang, yang tidak hanya mengatur pada bab rekapitulasi saja namun, namun standar penggunaan, mekanisme audit, kewenangan penyelenggara ad-hoc dalam tahapan rekapitulasi, mekanisme pleno penentuan hasil pemilu, mekansime keberatan, sampai dengan mekanisme perselisihan hasil pemilu. Kedua, jauh-jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai alangkah jauh lebih baik Sirekap diujicobakan secara simultan dan berulang untuk melihat persoalan-persoalan apa saja yang muncul, bukan dilakukan uji coba menjelang penggunaannya.

Ketiga, penguatan sistem dan infrastruktur KPU pada data center KPU. Untuk sebuah sistem yang akan digunakan dalam pemilu, stress test terhadap sistem dan infrastruktur adalah hal yang sangat vital. Stress test memungkinkan KPU untuk memastikan sistem yang akan diterjunkan memiliki tingkat kapasitas yang memadai, kegunaan, stabilitas, dan keandalan yang mumpuni dan terintegrasi saat melayani beban yang berat. Mengingat banyaknya jumlah TPS yang secara bersamaan meminta untuk terhubung dengan Sirekap, stress test harus menjadi persyaratan utama pada berbagai tahap pengembangan dan penggunaan sistem dan infrastruktur.

Keempat, audit teknologi terhadap Sirekap akan sangat bermanfaat untuk melihat catatan persoalan apa saja yang mungkin terjadi termasuk sistem keamanan siber yang dimiliki dari Sirekap untuk meminimalkan hadirnya serangan siber, baik ancaman siber berbasis teknologi dan berbasis nonteknologi. Ancaman siber berbasis teknologi seperti Ddos, Hacking, SQL Injection, dan Deface. Sedangkan ancaman siber berbasis non-teknologi seperti disinformasi dalam hal ini adanya pihak yang melakukan spin informasi terhadap keberadaan situng sebagai portal informasi dan bukan hasil resmi, menjadi seakan-akan hasil resmi. Oleh karena itu, kebijakan keamanan siber di penyelenggara, mitigasi risiko, penguatan gugus tugas keamanan siber, serta pelatihan dan simulasi insiden siber mutlak diperlukan.

Kelima, bimbingan teknis terhadap penyelenggara pemilu perlu dilakukan dalam jangka waktu yang memadai. Keenam, sosialisasi penggunaan Sirekap harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemilih hingga pasangan calon dan partai politik. Ketujuh, Sirekap tidak bisa langsung digunakan untuk menggantikan proses rekapitulasi manual berjenjang karena perlu dilakukan uji coba terus menerus hingga Sirekap mendapatkan kepercayaan publik dan peserta pemilu.

Kebutuhan Sirekap tidak hanya untuk pilkada tetapi pemilu legisatif dan presiden, maka dari itu penting untuk membuat persiapan dan timeline umum untuk rencana penerapan Sirekap di pemilu mendatang.