Misi Politik Kemanusiaan Ramadan

Karena itu, isu korona di atas segalanya. Termasuk di atas kepentingan target ekonomi, investasi, maupun pariwisata. Korona menyangkut keselamatan hidup rakyat. Kondisi ekonomi bisa diperbaiki, tapi nyawa tak ada gantinya. Ini penting diingat karena khawatir masih saja ada pihak terkesan melihat korona bukan masalah besar. Keselamatan dan nyawa rakyat itu prioritas.

Pilkada sudah ditunda. Bentuk empati terhadap tragedi kemanusiaan korona. Tentu saja segala hal yang bertalian dengan politik selain korona harus dihentikan. Publik berharap pemerintah, anggota parlemen, dan partai poltik kompak bergandengan tangan menjadikan korona sebagai isu utama. Kalangan civil society, pekerja seni, dan kelompok filantropi sudah bergerak atas nama kemanusiaan.

Tak ada gunanya banyak regulasi lahir, tapi rakyat hidup dalam keadaan cemas. Untuk apa banyak klausul konstitusional disahkan jika angka kematian tak bisa dibendung. Politik kemanusiaan adalah corak politik menjadikan korona sebagai satu-satunya isu yang harus disikapi bersama saat ini. Bukan isu lain yang masih bisa ditunda. Toh , biasanya kerja regulasi selalu meleset jauh dari target prolegnas.

Di luar itu, dibutuhkan uluran tangan berbagai pihak. Bangsa ini besar karena budaya gotong royong. Harus melekat sebagai iman politik bahwa soal korona bukan hanya urusan pemerintah, parlemen, dan partai politik. Namun, juga menjadi urusan pengusaha, perusahaan multinasional, artis, budayawan, dan seterusnya. Urusan korona tak kenal kasta sosial. Pejabat publik hingga rakyat biasa butuh berkolaborasi untuk bergerak bersama.

Bulan puasa menjadi momentum mewujudkan misi politik kemanusiaan. Menjadikan korona sebagai prioritas. Membantu mereka yang kesusahan. Tragedi korona faktual bukan fiksi apalagi dongeng. Butuh gerakan solidaritas kemanusiaan yang juga nyata. Semua energi politik sejatinya diarahkan menanggulangi tragedi kemanusiaan ini.

Peran Partai Politik

Di tengah hiruk-pikuk penanggulangan korona, kiprah partai politik senyap bak ditelan bumi. Padahal bekas jejak mengikuti pemilu 2019 masih terasa. Ruang publik pengap dengan narasi politik mereka. Berebut klaim populis. Merasa paling dekat dengan rakyat. Agresivitas kampanye dilakukan nyaris tanpa jeda. Berdenyut setiap saat.

Suka tak suka negara ini bekerja di bawah kuasa rezim partai politik. Semua kebijakan politik strategis ditentukan oleh pejabat publik yang dipenuhi kader partai. Presiden, menteri, anggota dewan, gubernur, bupati, dan wali kota mayoritas kader partai politik. Sangat wajar jika peran partai politik dalam kasus korona dinantikan publik. Menggugah sedikit kepedulian mereka untuk terlibat.

Partai politik akan kehilangan legitimasi politik sebagai institusi yang mengagregasi kepentingan rakyat. Berjarak dengan realitas sosial. Pada saat rakyat banyak yang susah uluran tangan, partai politik nyaris tak terdengar. Secara institusional belum terlihat instruksi nyata turut serta menangani wabah korona. Hanya sedikit saja yang terlihat bergerak menolong. Itu pun masih parsial, belum menjadi gerakan kolektif yang bergerak masif dari pusat hingga akar rumput. Sikap partai politik terlihat begitu landai. Sepertinya isu korona tak seksi untuk kepentingan politik elektoral. Mungkin karena pemilu masih jauh.

Inilah cacat bawaan partai politik. Hanya hadir jelang pemilu. Bersolek lima tahun sekali. Semacam partai politik musiman yang abai dengan isu-isu humanis. Mestinya korona menjadi topik sentral karena semua ini musibah kemanusiaan yang datang tanpa diundang. Partai politik perlu memeluk hati rakyat yang cemas ketakutan terjangkit virus. Menguatkan dan memotivasi rakyat untuk terus optimistis menghadapi wabah korona.