KPK Tetapkan Dua Tersangka Baru Korupsi Asuransi Jasindo

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata memastikan KPK telah merampungkan penyelidikan yang dinaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen untuk jasa konsultasi bisnis asuransi oil and gas PT Asuransi Jasa Indonesia atau PT Asuransi Jasindo (Persero) Tahun Anggaran 2008-2012. Kasus ini, kata Alexander, memang benar hasil pengembangan perkara dengan terpidana mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasindo Budi Tjahjono.

"Saya cuma ingat keputusan untuk menaikkan dugaan tipikor Jasindo ke tahap penyidikan. Benar ini pengembangan perkara sebelumnya. Siapa saja tersangka dan pasal yang disangkakan saya lupa," kata Alexander saat dihubungi MNC News Portal, di Jakarta, Selasa (1/12/2020).

Pada Rabu 10 April 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memutuskan bahwa Budi Tjahjono selaku Direktur Pemasaran Korporasi PT Jasindo Persero periode 2008-2011 dan selaku Direktur Utama PT Asuransi Jasindo periode 2011-2012 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

Majelis menilai, Budi Tjahjono terbukti merekayasa kegiatan agen dan pembayaran komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo seolah-olah sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan kontruksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tahun 2010 sampai dengan 2012 dan tahun 2012 sampai dengan 2014 yang dilaksanakan pada PT Asuransi Jasindo. Akibatnya, negara mengalami kerugian cq PT Asuransi Jasindo sebesar Rp8.469.842.248,16 dan USD766.955,97.

Majelis memvonis Budi Tjahjono dengan pidana penjara selama 7 tahun penjara, pidana denda Rp300 juta subsider 3 bulan, dan pidana tambahan membayar uang pengganti senilai Rp6 miliar dan USD462.795 (dikurangi uang yang telah dikembalikannya kepada KPK sebesar Rp1 miliar) subsider pidana penjara selama 1 tahun. (Baca juga:Asuransi Gedung DPR RI Digarap Jasindo dan Konsorsium)

Putusan Budi Tjahjono tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) setelah Budi Tjahjono maupun JPU pada KPK tidak mengajukan banding. Jaksa eksekutor pada KPK kemudian melakukan eksekusi badan terhadap terpidana Budi Tjahjono ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Sukamiskin, Bandung pada Sabtu 4 Mei 2019.