Ada Gonjang-ganjing, Pemimpin Militer Bisa Dirindukan Jelang 2024

Kedua, kombinasi tokoh populis-populis. Artinya, baik capres maupun cawapres dari kalangan sipil yang punya popularitas tinggi. Ini terjadi jika situasi dalam negeri relatif normal. “Model ini yang terpilih pada dua pilpres terakhir di Indonesia,” katanya.( )

Ketiga, kombinasi militer-tokoh populis. Beberapa negara menganutnya, termasuk Brasil. Situasi Indonesia ke depan memungkinkan kepemimpinan model ini. “Kombinas ini berpeluang terjadi di Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang,” kata Guru Besar Ilmu Politik Unpad ini.

Sejauh ini sejumlah nama bakal capres, baik berlatar belakang sipil maupun militer mulai mendapat perhatian masyarakat. Paling tidak itu tergambar dari hasil survei sejumlah lembaga yang mengukur elektabilitas bakal capres.

Dari kalangan sipil, mengemuka nama-nama yang kebanyakan merupakan kepala daerah. Mereka antara lain Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di luar para kepala daera, ada juga pengusaha Sandiaga Uno.

Dari kalangan militer, survei menjaring sejumlah nama jenderal, di antaranya Menteri Pertahanan Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dan Ketua Umum Partai Demokrat Mayor (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa juga disebut-sebut punya peluang menjadi capres.

Pengamat politik dari Universitas Paramdina Hendri Satrio mengatakan, peluang capres militer di 2024 sangat terbuka. Ada dua hal yang jadi alasan. Pertama, dikenal teori pendulum politik yang menyatakan bahwa pemimpin selanjutnya akan memiliki latar belakang berbeda dengan pemimpin saat ini.

“Artinya, bila presiden yang sekarang sipil maka sangat mungkin selanjutnya militer,” ujarnya.

Kedua, jika pilkada serentak yang diundur ke 2024 membuat beberapa kepala daerah dengan elektabilitas kuat seperti Anies, Khofifah, Ridwan Kamil, dan Ganjar akan berakhir masa jabatannya sebelum pilpres.

Kehilangan jabatan sama artinya kehilangan panggung politik untuk menjaga elektabilitas. Dalam kondisi ini capres militer bisa saja menyodok.“Bila TNI atau Polri secara konsisten menjaga kedekatan dengan rakyat maka peluang itu akan ada,” katanya.

“Hanya saja, saat ini rakyat cukup nyaman dengan kepemimpinan Jokowi yang berlatar belakang sipil,” tandasnya.