Pembuktian KPK

Jokowi sangat percaya KPK akan bekerja profesional. Dia juga menegaskan bahwa pemerintah konsisten mendukung upaya pemberantasan korupsi. “Saya percaya KPK bekerja transparan, terbuka, profesional. Pemerintah konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ungkapnya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago juga mengapresiasi KPK atas penangkapan Edhy Prabowo . Dia menilai wajar bila kasus itu menjadi besar lantaran sosok Edhy sebagai menteri. Namun, dari segi kasus dia menilai keberhasilan yang dilakukan KPK bisa meraih simpati publik. "KPK hanya mengambil simpati publik karena kita tidak tahu juga kasus ini kerugiannya berapa. Padahal, masih banyak kasus sumber daya alam lain yang juga besar," ucapnya. (Baca juga: Pesona Jatiluwih Tetap Bisa Dinikmati saat Pandemi)

Dia menyoroti kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia masih tergantung selera. Kalau dekat dengan kekuasaan, maka kasus sulit terbongkar. Belum lagi saat ini masih banyak laporan kasus lain terkait sumber daya alam yang disinyalir ada nuansa koruptif. Misalnya, kasus pengambilan lahan adat di beberapa daerah yang kerap berujung konflik. "Kasus perampasan tanah adat di Papua yang belakangan ramai juga itu terjadi seperti yang dilaporkan Greenpeace. Kan ramai tuh. Katanya luasnya sampai sekitar negara Swiss," ujarnya.

Pangi mengatakan, masih ada banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan KPK, terutama laporan atau aduan yang menyangkut sumber daya alam. Sebab, kerugian itu sangat berdampak juga terhadap negara dan masyarakat sekitarnya.

Lantaran itu, dia berharap KPK juga berani mengusut tuntas kasus lain, termasuk yang diduga bermain dengan pejabat pemerintah di daerah, pusat, maupun pelaku usaha seperti di perusahaan swasta yang banyak bermain di sektor sumber daya alam.

Jadi Tersangka

KPK kemarin menetapkan status tersangka kepada Edhy Prabowo dan enam orang lainnya pada kasus dugaan korupsi usaha tambak dan pengelolaan perikanan khususnya ekspor benih lobster. Pada keterangan persnya dini hari tadi, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, saat OTT kemarin, KPK menangkap 17 orang. Penangkapan dilakukan terhadap menteri, istri menteri, ajudan, staf menteri, sejumlah dirjen, direktur, hingga humas di KKP. Selain itu ditangkap pula beberapa pegawai perusahaan. (Baca juga: Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Mengundurkan Diri sebagai Menteri KKP)

Tak hanya di bandara, sebagian dari mereka ditangkap di rumah masing-masing seperti di Depok dan Bekasi. Dalam OTT kemarin, ada sejumlah barang bukti yang disita, seperti jam tangan merek Rolex, tas, baju, sepatu, dan ATM. Meski transaksi terjadi di luar negeri, Nawawi menilai penangkapan Edhy dkk termasuk kategori OTT. “Karena peristiwa ini tidak terputus,” ujar Nawawi.

Selama kunjungan di AS, Edhy Prabowo diduga telah menggunakan uang dugaan suap hampir mencapai Rp1 miliar dari total Rp9 miliar yang diterimanya. Dengan pemakaian uang tersebut, dugaan telah terjadi transaksi atau dugaan memberi dan menerima telah terpenuhi. Karenanya, ketika Edhy dkk baru di Bandara Soekarno-Hatta, dini hari kemarin, mereka langsung dibekuk. Saat penangkapan tim menyita beberapa kartu ATM, termasuk ATM bank pelat merah yang dipakai di luar negeri.

Para pimpinan KPK maupun Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri belum mau mengungkap berapa jumlah uang dalam kartu ATM yang disita. Yang pasti, kata Ali, ada sejumlah kartu ATM yang disita KPK saat penangkapan Edhy dan 16 orang lain, termasuk istrinya.