Kominfo Dorong Mitigasi Risiko Pelindungan Data Kartu Prakerja

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) menilai, Project Management Officer (PMO) program Kartu Prakerja harus memiliki mitigasi risiko terhadap pelindungan data pribadi (PDP).

(Baca juga: Update, Total 1.807 WNI Positif Covid-19)

Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan lantaran aplikasi berbasis web yang mendukung pelaksanaan program itu mengumpulkan banyak data pribadi masyarakat.

(Baca juga: Pakar Imunisasi Sebut EUA Vaksin Covid-19 Bisa Diberikan Setelah Uji Klinis Selesai)

"PMO program Kartu Prakerja dari awal sampai saat ini sudah mengumpulkan banyak sekali data pribadi pendaftarnya, baik yang lolos maupun tidak lolos. Banyaknya data tersebut menimbulkan risiko, sehingga perlu dilakukan mitigasi pelindungan data pribadi," ujarnya dalam keterangan resmi yang dikutip SINDOnews, Rabu (11/11/2020).

Menimbang risiko yang ada, ia menyarankan manajemen Kartu Prakerja selalu memisahkan data umum dengan data finansial. Menurutnya, upaya itu akan menghindari kerugian materi jika terjadi kebocoran data.

“Berdasarkan data, hingga saat ini sudah ada 5,6 juta penerima insentif Kartu Prakerja dengan lebih dari 42 juta orang pendaftar. Dengan adanya digitalisasi, kita harus lebih hati-hati, khususnya terkait data pribadi yang tersimpan,” imbuh dia.

Selain memisahkan data, mantan Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) itu menyarankan agar setiap data yang terkumpul dienkripsi. Proses itu diperlukan demi meminimalkan risiko pencurian atau penggunaan data oleh pihak yang tidak memiliki hak.

Pria yang akrab disapa Semmy itu juga memberikan apresiasi mekanisme pemakaian nomor pada setiap akun peserta sebagai salah satu upaya untuk melakukan verifikasi atas pengakses.

"Kartu Prakerja sudah bagus dengan memakai nomor. Jadi yang mengetahui nomor tersebut atas nama siapa hanya pemegang akun sendiri," tandasnya.