Money Follow Program di Tengah Covid-19

Sangat diyakini program utama/ inti yang muncul adalah (1) mitigasi ketersebaran penderita Covid-19; (2) penanganan pasien penderita Covid-19; (3) penetapan dan pengawasan pelaksanaan PSBB; (4) penetapan dan pelaksanaan new-normal. Anggaran nasional di dalam APBN dan APBD harus difokuskan dalam ke empat program di atas. Di Indonesia sudah terlanjur penanganan Covid-19 ini menjadi urusan konkuren yang idealnya adalah urusan mutlak pemerintah pusat karena bencana nasional.

Dari program tersebut keluar proyek dan kegiatan yang dinilai dengan uang sebagai basis refocusing anggaran. Di samping program utama/ inti tersebut, maka seterusnya program pendukung dan tambahan dan pendukung tambahan. Dapat disebutkan berbagai program-program yang menjadi pendukung penanganan wabah Covid-19, antara lain: (1) berbagai program terkait pembenahan sistem transportasi (perhubungan), khususnya transportasi massal; (2) berbagai program terkait Infra struktur/ ke-PU-an khususnya prasarana perekenomian, jalan raya, sistem kebersihan lingkungan; (3) berbagai program terkait pengelola ASN terkait sistem kerja, WFH, kinerja dan lain-lain; dan (4) berbagai program terkait pengadaan dan penjagaan sistem logistik. Dan, akhirnya, sesuai pembagian urusan di dalam UU Pemda tetap berjalan dengan fokus Covid-19. Dengan demikian APBN dan APBD ditata kembali supaya terjadi kesinambungan dan sinkronisasi.

Program-program terkait pertahanan dan keamanan yang menuntut refocusing APBN juga terjadi di sini disamping program-program terkait pengelolaan BUMN. Sudah diakui bahwa BUMN menjadi garda pendukung penanganan Covid-19.

Untuk program-program terkait (1) sosial ekonomi, (2) pendidikan, (3) industri perdagangan, (4) koperasi, UMKM, dan industri kreatif; (5) Investasi; (6) pertanian perkebunan kehutanan kelautan; (7) ESDM; dan pariwisata merupakan program terdampak Covid-19. Program-program yang diusung adalah penguatan berbagai subjek terdampak. APBN dan APBD harus dikerjakan untuk menguatkan kembali subjek terdampak.

Program-program terkait hubungan luar negeri, moneter, peradilan dan agama yang juga terdampak perlu juga memerlukan dukungan refocusing APBN. Dengan menggunakan dasar skala prioritas di atas, maka diharapkan kegamangan tidak perlu. Akhirnya anggaran refocusing di pusat dan di daerah segera dilakukan sehingga mesin birokrasi segera menggeliat lebih cepat kembali. Untuk menjamin kapasitasnya juga bagus, maka harus dikendalikan man behind the gun melalui pengelolaan ASN yang manjur. Semoga.