Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti

Minggu, 25 Oktober 2020 - 17:37 WIB
loading...
Jimly Asshiddiqie: Demokrasi...
Jimly Asshiddiqie mengatakan kualitas demokrasi secara global mengalami kemunduran, termasuk Indonesia. Foto/dok.SINDOnews
A A A
JAKARTA - Guru Besar Hukum Tata Negara yang juga anggota DPD RI, Jimly Asshiddiqie menilai ada kemunduran dalam pelaksanaan dan kualiatas demokrasi pada tataran global, termasuk Indonesia. “Ada empat gejala kemunduran demokrasi,” katanya dalam Webinar Evaluasi Bidang Hukum dan Demokrasi yang digelar LP3ES, Minggu (25/10/2020).

Pertama, kemundurannya terjadi karena munculnya kekuatan China. Jimly mengatakan bahwa China merupakan contoh negara yang secara ekonomi tumbuh pesat tanpa menjalankan demokrasi. Menurutnya teori ini sebenarnya sejak dulu sudah ada dan dibenarkan dengan kondisi China saat ini.

“Teori-teori yang berusaha untuk melihat perspektif ekonomi dalam demokrasi. Itu sudah sering. Kita ini kalau mau demokrasi ada syaratnya. Syaratnya itu income per kapita itu sekian dolar dulu. Itu kan cara berpikir regresi, menyebabkan mundurnya demokrasi. Lalu diberi pembenaran oleh China. Ga perlu demokrasi yang penting ekonomi berkembang,” ungkapnya.

(Baca: Generasi Milenial Merasa Indonesia Kurang Demokratis)

Kedua, dia melihat adanya Islamophobia hingga white supremacy menunjukan gejala mundurnya demokrasi di tingkatan global. Dia menyebut juga partai-partai anti-migran, ultranasionalis dan populis saat ini berkembang di Eropa dan Amerika Serikat. Hal ini juga menyebabkan kemunduran demokrasi. “Nah sekarang respons terhadap itu muncul rasial diskriminasi seperti white supremacy,” katanya.
Halaman :
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
5 Berita Hukum Pekan...
5 Berita Hukum Pekan Ini: Dadan Hindayana dan Silmy Karim Tersangka Korupsi, Noel Divonis 4,5 Tahun Penjara
Refleksikan Cita-cita...
Refleksikan Cita-cita Bung Karno, PDIP Minta Pemerintah Wujudkan Keadilan Hukum dan Ekonomi
Menata Demokrasi Produktif...
Menata Demokrasi Produktif untuk Kesejahteraan Lintas Generasi
Hari Lahir Pancasila,...
Hari Lahir Pancasila, Arief Pramuhanto Tulis Surat dari Penjara dan Bantah Korupsi
28 Tahun Reformasi 1998:...
28 Tahun Reformasi 1998: Demokrasi Tumbuh, Oligarki Menguat, Keadilan Sosial Masih Diperebutkan
Dugaan Ancaman terhadap...
Dugaan Ancaman terhadap Aset Negara, Gugatan PLK di PTUN Jakarta Jadi Sorotan
Pimpin KAUP FHUP, Sayuti...
Pimpin KAUP FHUP, Sayuti Fokus Koneksi Alumni dan Edukasi Profesi Hukum
Deadline 60 Hari Terlewati,...
Deadline 60 Hari Terlewati, Trump Terancam Langgar Hukum Perang AS?
Heboh Chat Seksual di...
Heboh Chat Seksual di Group, Puluhan Mahasiswa Fakultas Hukum UI Terancam Pidana
Rekomendasi
Nasabah MNC Bank Apresiasi...
Nasabah MNC Bank Apresiasi Program Tabungan Dahsyat Berhadiah
FIFA Perketat Aturan,...
FIFA Perketat Aturan, Drama Mengulur Dihabisi
Momentum Jakarta Fair,...
Momentum Jakarta Fair, Bapenda DKI Permudah Warga Bayar Pajak Kendaraan
Berita Terkini
Cegah Korupsi, Mendagri...
Cegah Korupsi, Mendagri Usul Kepala Daerah Dapat Persenan dari PAD
Duit Rp200 Juta hingga...
Duit Rp200 Juta hingga Mobil Disita KPK dalam OTT BPK
ADIGSI dan Crest Kerja...
ADIGSI dan Crest Kerja Sama Pengembangan Keamanan Siber Nasional
Bertemu Prabowo, JK...
Bertemu Prabowo, JK Siap Partisipasi Bangun Energi Hijau
Respons Hukum Kejagung...
Respons Hukum Kejagung Dinilai Kunci Benahi Tata Kelola MBG
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan...
OTT BPK, KPK: Ada Permintaan Fee Rp1,6 Miliar untuk Ubah Hasil Audit di Muara Enim
Infografis
Ranking FIFA Terbaru:...
Ranking FIFA Terbaru: Argentina Gusur Spanyol di Puncak, Indonesia Meroket 4 Tingkat
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved