Jimly Asshiddiqie: Demokrasi Global Mundur, Indonesia Mengikuti

Ketiga, gelombang konflik kepentingan politik dan ekonomi. Dia mengatakan bahwa konflik ini merajalela di berbagai belahan dunia. “Apalagi di Indonesia. Di Indonesia lebih parah lagi konflik kepentingan bisnis dan politik. Jadi misalnya di atas 50% anggota DPR dan DPRD seluruh Indonesia bahkan para pejabat eksekutif yang jadi gubernur, walikota, para menteri itu di atas 50% pengusaha semua. Dan tidak perlu ada pemisahan antara unsur pribadi dengan unsur dengan dinasnya,” ujarnya.

Selain itu Jimly juga melihat maraknya media sosial membuat terjadinya deinstitusionalisasi politik besar-besaran. Di mana semua pihak menjadi wartawan untuk dirinya masing-masing. “Semua pejabat punya twitter sendiri. Nah kapan ngomong sebagai pejabat, kapan ngomong di twitter sebagai pribadi, tidak jelas. Ini menyebabkan kan gelombang deinstitusionalisasi politik demokrasi. Nah ini juga regress,” tuturnya.

(Baca: Masyarakat Semakin Takut Menyatakan Pendapat dan Berunjuk Rasa)

Keempat, gejala yang terlihat adalah adanya kecenderungan kekuasaan demokrasi tanpa adanya pergiliran kekuasaan. Hal ini terlihat di beberapa negara seperti Kamboja, Rusia, Cina hingga Turki. Dia menyebut bahwa pemilu yang digelar semua bersifat formalitas dengan kepemimpinan yang sama.

“Pola seperti ini paling banyak ditiru. Dan yang paling banyak terjadi di parlementer campuran. Jadi atas nama pemilu perdana menteri engga ganti2. Misalnya Turki. Itu skenarionya itu akan jadi seumur hidup juga itu Erdogan itu. Jadi saudara-saudara ini gelombang melanda seluruh dunia demokrasi tanpa pergantian kekuasaan,” katanya.