Menguak Jalur Tikus Perbatasan RI-Malaysia

Robert menyampaikan dirinya telah bertemu dengan Danpos Pamtas yang bertugas di wilayah Temajuk. Dalam kesempatan tersebut, Danpos Pamtas menyampaikan bahwa Satgas Pamtas membutuhkan kendaraan operasional. "Pos Pamtas sangat membutuhkan sarana mobilitas berupa kendaraan operasional roda dua dan roda empat," ujarnya.

Selain itu, BNPP juga akan menyiapkan rekomendasi desain sistem tata kelola perbatasan negara ke pemerintah. Untuk keperluan tersebut, BNPP menggandeng sejumlah instansi seperti Imigrasi, Mabes TNI, Kodam XII/Tanjungpura, Satgas Pamtas, pemerintah kabupaten hingga desa melakukan survei identifikasi jalur atau titik lintasan yang berstatus non PLB dan non PLBN di Desa Temajuk.

"Di hasil akhir pelaksanaan survei identifikasi ini kita ingin memiliki bahan yang memadai dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan nasional bagaimana desain atau sistem tata kelola perbatasan negara kita, khususnya sistem tata kelola lintas batas negara yang semakin efektif, yang semakin mampu menjamin tertib aktivitas lintas batas negara," ujarnya. (Baca juga: Pemimpin Oposisi Ultimatum Presiden Belarusia)

Tenaga Ahli BNPP Mayjen TNI (Purn) Dedy Hadria mengungkapkan dengan dilakukannya survei ini pihaknya ingin melihat kondisi nyata di lapangan jalur-jalur yang tidak resmi ini seperti apa. "Nanti kita evaluasi kenapa itu terjadi, apakah faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor yang lain. Kemudian nanti kita lihat pengamanan yang selama ini dilakukan, apakah kurang personel, kurang alat, atau sistemnya atau pola operasinya yang akan kita evaluasi," ucap mantan Direktur Topografi TNI Angkatan Darat ini.

Tokoh masyarakat Kecamatan Paloh H Hatta Farhat mengatakan, selama ini signal operator seluler sudah menggunakan sistem 4G, tapi tidak fungsional, karena tidak adanya bandwidth di Desa Temajuk. "Karenanya, saya minta operator seluler agar segera menambah bandwidth di Desa Temajuk karena selama ini kita memakai signal telepon seluler milik Malaysia," tandasnya.

Sementara Komandan Pos TNI AL Temajuk Letda Achmad Fatoni mengatakan, saat ini pihaknya masih kekurangan personel untuk menjaga perbatasan laut dan pantai yang berbatasan langsung dengan Malaysia.

"Idealnya, Pos TNI AL Temajuk ini dijaga oleh 12 prajurit TNI AL, namun yang ada sekarang baru ada empat orang personel. Kita selama ini berpatroli di laut menggunakan satu speed boat untuk mengawasi masuknya orang dari perbatasan Malaysia," tandasnya. (Lihat videonya: Sejumlah Aktivis dan Petinggi KAMI Ditangkap Polisi)

Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo sejak awal bertekad dan mewujudkan perbatasan negara sebagai wilayah yang maju melalui pembangunan Indonesia dari pinggiran, peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

Ada 18 PLBN Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan. Pembangunan 18 PLBN tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja pelayanan dan keamanan di perbatasan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang ada di perbatasan. (SM Said)