Memupuk Harapan, Membangun Kepastian

Jum'at, 09 Oktober 2020 - 10:18 WIB
loading...
A A A
Oleh karena pemerintah begitu optimis, Perpres ini bahkan sudah merinci mekanisme pengadaan, pendanaan, tata cara vaksinasi hingga target vaksinasi serta peran dan fungsi kementerian/lembaga (K/L) maupun pemerintah daerah.

Kementerian kesehatan diberi wewenang melaksanakan vaksinasi, dan karenanya berwenang pula menetapkan kriteria dan prioritas penerima vaksin, prioritas wilayah penerima vaksin, Jadwal dan tahapan pemberian vaksin, serta standar pelayanan vaksinasi. Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis per orang dengan jarak minimal 14 hari, sehingga dapat membentuk kekebalan (antibodi) terhadap Covid-19 secara optimal.

Perpres yang sama juga menetapkan bahwa prioritas pemberian vaksin ditujukan kepada petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri serta aparat hukum yang jumlahnya mencapai hampir 3,5 juta orang. Prioritas berikutnya meliputi pemuka agama dan tokoh masyarakat, aparatur daerah (kecamatan, desa, RT/RW), serta sebagian pelaku ekonomi. Jumlah kelompok ini mencapai lebih dari 5,6 juta orang.

Berikutnya adalah para guru/tenaga pendidik dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi yang berjumlah lebih dari 4,3 juta orang. Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) juga mendapat prioritas. Jumlahnya lebih dari 2,3 juta orang.

Di urutan berikutnya adalah peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang jumlahnya 86,6 juta orang lebih. Kelompok lain yang juga diprioritaskan mencapai lebih dari 57,5 juta orang.

Target minimal dari program vaksinasi corona mencapai 160 juta warga. Untuk itu, pemerintah menyiapkan vaksin dari dua produsen. Vaksin Bio Farma-Sinovac diberikan kepada 102.451.500 orang yang masuk kelompok prioritas di Pulau Jawa. Sedangkan vaksin dari kerja sama PT Kimia Farma - Sinopharm (China) - G42 dari Uni Emirat Arab akan diberikan kepada 27 juta sasaran prioritas di luar Jawa.

Berarti, masih ada sekitar 30,5 juta warga yang juga harus disiapkan vaksin-nya. Salah satu alternatif yang telah dijajaki oleh pemerintah adalah pengadaan vaksin dari GAVI-CEPI yang harganya relatif murah. Vaksin GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunization) dan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovation) bisa disebut sebagai hasil kerja sama multilateral karena melibatkan sejumlah negara dan institusi.

Di tengah rivalitas global yang cukup sengit untuk mendapatkan vaksin corona yang volume produksinya masih sangat terbatas, upaya pemerintah menargetkan vaksinasi bagi 160 juta warga terbilang luar biasa dan progresif. Sebab, dengan target seperti itu, harus tersedia minimal 320 juta dosis vaksin, karena per orang harus menerima dua kali vaksinasi.

Jika produksi global untuk vaksin corona berjalan sesuai skenario, di penghujung 2021 nanti baru tersedia hanya 2 miliar dosis. Dengan total penduduk bumi 7,7 miliar sekarang ini, jelas bahwa volume produksi global itu masih jauh dari total kebutuhan. Dan, dari total produksi vaksin corona sekarang ini, sekitar 30 persennya sudah diborong negara-negara kaya.

Jika skenario pemerintah mem-vaksinasi 160 juta warga pada awal 2021 bisa direalisasikan, kekebalan kelompok (herd immunity) bisa terwujud. Pencapaian ini akan menguatkan harapan sekaligus menjadi awal dari upaya mengakhiri ketidakpastian.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1252 seconds (0.1#10.140)