Pilkada di Saat Pandemi, Pemerintah Diminta Tengok Negara Lain

JAKARTA - Seiring terus melonjaknya kasus terpapar Covid-19 (virus Corona), penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap dilanjutkan sesuai jadwal.

(Baca juga: Koalisi Buruh Migran Sebut Arus Deportasi PMI dari Sabah Meningkat Sejak Juni 2020)

Kendati begitu, pemerintah dan penyelenggara pemilu diminta belajar dari negara lain yang tetap menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi.

(Baca juga: UU Ciptaker Disahkan, CSIS: Ini Bermanfaat terhadap Investasi)

Ahli epidemiologi Griffith University di Australia, Dicky Budiman menyatakan faktor terkendalinya pandemi Covid-19 akan menentukan terhadap munculnya klaster baru.

Hal itu dilihat dari pengamatan terhadap pelaksanaan pemilu di beberapa negara seperti Republik Dominika, Singapura, Korea Selatan, dan lainnya.

"Ada pola yang sama, faktor terkendalinya pandemi sangat penting terhadap ada tidaknya klaster setelah pemilu. Umumnya yang berhasil itu, tes positivity rate di antara 1-3 persen," papar Dicky dalam diskusi secara virtual, Kamis (8/10/2020).

"Misalnya di Singapura dan Korea Selatan, bahkan 2 minggu sebelum pelaksanaan pemilu itu tidak ada kasus kematian. Walaupun ada kasus baru, tidak lebih dari dua digit," tambahnya.

Sebaliknya, ada hal kompleks saat pelaksanaan pemilu dilakukan di negara yang pandeminya belum terkendali. Misalnya di Republik Dominika, penerapan 3T atau testing (pemeriksaan), tracing (pelacakan), dan treatment (pengobatan) belum optimal.

Di sisi lain, pemerintah setempat melakukan banyak pelonggaran aktivitas mobilitas. Hal itu memicu terjadi klaster baru, termasuk ketika pelaksanaan pemilu.