Hari Pertama Kampanye Diwarnai Pelanggaran
Senin, 28 September 2020 - 08:01 WIB
loading...
A
A
A
Lanjut tanpa Perppu
Sejumlah kalangan mendesak agar jadwal pencoblosan pilkada 9 Desember ditunda demi menghindarkan masyarakat dari potensi penularan virus. Tak kurang, ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyerukan penundaan.
Namun, pemerintah berpandangan lain. Pilkada tetap harus dilakukan karena tidak ada jaminan kapan pandemi akan berakhir. Selain itu, jika pilkada tertunda banyak daerah yang gubernur, bupati, dan wali kotanya akan dijabat pelaksana tugas.
Keputusan pemerintah ini dinilai nekat. Bahkan, keputusan itu makin diperparah dengan tidak disiapkannya regulasi berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Padahal, dengan menerbitkan perppu setidaknya bisa dibuat aturan yang bisa melindungi masyarakat dari penularan virus. Misalnya perppu akan menghapus ketentuan rapat umum yang rawan memicu kerumunan, juga mengatur secara jelas dan tegas sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. (Baca juga: Susu Colostrum Diklaim Mampu Pulihkan Saraf Kejepit)
Selain itu, perppu bisa mengatur perubahan waktu pencoblosan di TPS, dari maksimal pukul 12.00 menjadi hingga pukul 15.00. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan calon pemilih di TPS.
Tanpa perppu pilkada dianggap sangat rawan memicu bencana. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dengan tegas mengingatkan ancaman bahaya jika pilkada digelar tanpa payung hukum yang kuat. “Tidak cukup hanya PKPU. Wajib perppu. Pilkada dengan hanya menggunakan PKPU, itu tanda pemerintah tidak serius menangani pilkada di masa pandemi,” ujarnya kepada KORAN SINDO.
Menurut Mardani, perppu akan memberi kepastian hukum kepada penyelenggara dan pasangan calon. Berbeda dengan PKPU di mana hasil pilkada nanti bakal rawan digugat.
Sejumlah kalangan mendesak agar jadwal pencoblosan pilkada 9 Desember ditunda demi menghindarkan masyarakat dari potensi penularan virus. Tak kurang, ormas besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menyerukan penundaan.
Namun, pemerintah berpandangan lain. Pilkada tetap harus dilakukan karena tidak ada jaminan kapan pandemi akan berakhir. Selain itu, jika pilkada tertunda banyak daerah yang gubernur, bupati, dan wali kotanya akan dijabat pelaksana tugas.
Keputusan pemerintah ini dinilai nekat. Bahkan, keputusan itu makin diperparah dengan tidak disiapkannya regulasi berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Padahal, dengan menerbitkan perppu setidaknya bisa dibuat aturan yang bisa melindungi masyarakat dari penularan virus. Misalnya perppu akan menghapus ketentuan rapat umum yang rawan memicu kerumunan, juga mengatur secara jelas dan tegas sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. (Baca juga: Susu Colostrum Diklaim Mampu Pulihkan Saraf Kejepit)
Selain itu, perppu bisa mengatur perubahan waktu pencoblosan di TPS, dari maksimal pukul 12.00 menjadi hingga pukul 15.00. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan calon pemilih di TPS.
Tanpa perppu pilkada dianggap sangat rawan memicu bencana. Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera dengan tegas mengingatkan ancaman bahaya jika pilkada digelar tanpa payung hukum yang kuat. “Tidak cukup hanya PKPU. Wajib perppu. Pilkada dengan hanya menggunakan PKPU, itu tanda pemerintah tidak serius menangani pilkada di masa pandemi,” ujarnya kepada KORAN SINDO.
Menurut Mardani, perppu akan memberi kepastian hukum kepada penyelenggara dan pasangan calon. Berbeda dengan PKPU di mana hasil pilkada nanti bakal rawan digugat.
Lihat Juga :
