Hari Pertama Kampanye Diwarnai Pelanggaran
Senin, 28 September 2020 - 08:01 WIB
loading...
A
A
A
Ancaman Meningkatnya Golput
Sikap pemerintah yang tetap ngotot menggelar pilkada di tengah derasnya permintaan penundaan bisa berdampak pada tingginya angka golongan putih (golput). Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melihat ancaman golput akan meningkat. Berdasarkan hasil survei, mayoritas warga meminta pesta demokrasi lokal ini ditunda karena pandemi belum berlalu. (Baca juga: Korsel Gelar Operasi di Laut, Korut Kirim Peringatan)
Burhanuddin menyebut warga yang meminta pilkada ditunda sama dengan hasil survei sebelumnya pada Juli 2020 berjumlah 65%. “Saya menduga angkanya akan meningkat lebih tajam kalau kita lakukan survei di hari terakhir, seiring dengan permintaan NU atau Muhammadiyah atau ormas lain," katanya pada webinar bertajuk "Perempuan dan Pilkada" kemarin.
Meningkatnya permintaan penundaan pilkada di tengah pandemi merupakan indikasi kuat akan membesarnya angka golput. Burhanuddin menyebut ada ancaman pilkada tahun ini akan mencatatkan angka golput terbesar dibanding pilkada sebelumnya.
"Jadi, ancaman pilkada di 270 wilayah di tengah bencana ini adalah meningkatnya golput. Jadi 65% di bulan Juli yang minta penundaan adalah sumber golput terbesar," katanya.
Selain itu, lanjut Burhanuddin, legitimasi pemenang pemilu di tengah pandemi juga akan berkurang. Pasalnya rumus pilkada dan pandemi jelas berlawanan. Pilkada menuntut besarnya partisipasi, sedangkan pandemi menuntut adanya absensi atau ketidakhadiran. (Lihat videonya: Dua Kelompok Ormas di Bekasi Selatan Terlibat Bentrok)
Dengan perbedaan mendasar rumus pilkada dan pandemi ini, dia menilai pemerintah dan DPR terlalu memaksakan gelaran pesta demokrasi tersebut. Implikasinya ancaman golput akan meningkat. "Jadi dua hal yang tidak bisa dikawinkan, tapi oleh pemerintah dan DPR dipaksakan berjalan," katanya. (Fahreza Rizky/Bakti)
Sikap pemerintah yang tetap ngotot menggelar pilkada di tengah derasnya permintaan penundaan bisa berdampak pada tingginya angka golongan putih (golput). Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, melihat ancaman golput akan meningkat. Berdasarkan hasil survei, mayoritas warga meminta pesta demokrasi lokal ini ditunda karena pandemi belum berlalu. (Baca juga: Korsel Gelar Operasi di Laut, Korut Kirim Peringatan)
Burhanuddin menyebut warga yang meminta pilkada ditunda sama dengan hasil survei sebelumnya pada Juli 2020 berjumlah 65%. “Saya menduga angkanya akan meningkat lebih tajam kalau kita lakukan survei di hari terakhir, seiring dengan permintaan NU atau Muhammadiyah atau ormas lain," katanya pada webinar bertajuk "Perempuan dan Pilkada" kemarin.
Meningkatnya permintaan penundaan pilkada di tengah pandemi merupakan indikasi kuat akan membesarnya angka golput. Burhanuddin menyebut ada ancaman pilkada tahun ini akan mencatatkan angka golput terbesar dibanding pilkada sebelumnya.
"Jadi, ancaman pilkada di 270 wilayah di tengah bencana ini adalah meningkatnya golput. Jadi 65% di bulan Juli yang minta penundaan adalah sumber golput terbesar," katanya.
Selain itu, lanjut Burhanuddin, legitimasi pemenang pemilu di tengah pandemi juga akan berkurang. Pasalnya rumus pilkada dan pandemi jelas berlawanan. Pilkada menuntut besarnya partisipasi, sedangkan pandemi menuntut adanya absensi atau ketidakhadiran. (Lihat videonya: Dua Kelompok Ormas di Bekasi Selatan Terlibat Bentrok)
Dengan perbedaan mendasar rumus pilkada dan pandemi ini, dia menilai pemerintah dan DPR terlalu memaksakan gelaran pesta demokrasi tersebut. Implikasinya ancaman golput akan meningkat. "Jadi dua hal yang tidak bisa dikawinkan, tapi oleh pemerintah dan DPR dipaksakan berjalan," katanya. (Fahreza Rizky/Bakti)
(ysw)
Lihat Juga :
