DNIKS dan Diplomasi Kesejahteraan Sosial Indonesia

Dari titik inilah saya mengusulkan satu gagasan yang menurut saya layak menjadi bagian dari arah baru pembangunan sosial Indonesia, yaitu Diplomasi Kesejahteraan Sosial Indonesia. Selama ini diplomasi lebih sering dipahami sebagai upaya memperjuangkan kepentingan politik, ekonomi, atau keamanan negara di tingkat internasional. Padahal, pada abad ke-21, bangsa-bangsa juga berlomba menghadirkan gagasan, pengetahuan, dan pengalaman kemanusiaan sebagai bentuk soft power.

Indonesia memiliki modal yang sangat kaya untuk memainkan peran tersebut. Pengalaman membangun solidaritas sosial melalui gotong royong, filantropi keagamaan, rehabilitasi sosial, pemberdayaan masyarakat, penguatan keluarga, hingga penanganan bencana berbasis komunitas bukan sekadar praktik lokal, melainkan pengetahuan yang memiliki relevansi global. Saya membayangkan Diplomasi Kesejahteraan Sosial Indonesia sebagai ikhtiar menjadikan pengalaman tersebut bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga menjadi kontribusi Indonesia bagi percakapan dunia tentang kesejahteraan sosial.

Jika diplomasi budaya memperkenalkan identitas bangsa melalui seni dan tradisi, maka diplomasi kesejahteraan sosial memperkenalkan Indonesia melalui nilai gotong royong, inovasi sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Gagasan ini dapat diwujudkan melalui penguatan riset, publikasi internasional, pertukaran pekerja sosial dan akademisi, pengembangan pusat pembelajaran regional, serta kolaborasi yang lebih luas dengan organisasi internasional, perguruan tinggi, dan jejaring kesejahteraan sosial dunia. Dengan cara itu, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara yang berhasil mengelola keragaman, tetapi juga sebagai bangsa yang mampu berbagi pengalaman tentang bagaimana membangun masyarakat yang lebih peduli, inklusif, dan berkeadilan.

Pada akhirnya, saya percaya bahwa organisasi akan tetap relevan apabila terus belajar bersama masyarakat yang dilayaninya. Masa depan DNIKS tidak ditentukan oleh panjangnya usia organisasi, melainkan oleh keberaniannya melahirkan cara pandang baru terhadap kesejahteraan sosial Indonesia. Saya membayangkan DNIKS menjadi ruang tempat ilmu pengetahuan bertemu dengan pengalaman lapangan, kebijakan bertemu dengan kebutuhan masyarakat, dan praktik-praktik baik dari berbagai daerah bertemu dengan agenda pembangunan nasional.

Di sanalah organisasi ini dapat mengambil peran sebagai penghubung antara negara, masyarakat sipil, dunia akademik, dunia usaha, dan komunitas internasional dalam memperjuangkan martabat manusia. Bagi saya, itulah makna sesungguhnya dari organisasi yang hidup, bukan sekadar mampu mempertahankan keberadaannya, tetapi terus menghadirkan manfaat bagi zamannya.

Pada usia ke-59 ini, saya berharap DNIKS tidak hanya dikenang sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang, tetapi juga sebagai organisasi yang berani membuka babak baru bagi kesejahteraan sosial Indonesia. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sendiri, melainkan juga bangsa yang mampu membagikan pengalaman kemanusiaannya kepada dunia. Di situlah Diplomasi Kesejahteraan Sosial Indonesia menemukan maknanya. Bukan sebagai slogan, melainkan sebagai ikhtiar menjadikan pengetahuan, solidaritas, dan martabat manusia sebagai kontribusi Indonesia bagi peradaban dunia.(*)