Narkoba, Masa Depan Bangsa, dan Kerja Sama Internasional

Ancaman pidana mati

Lalu, bagaimana menempatkan hukuman mati? Negara tetap berhak mempertahankan sanksi paling berat bagi pelaku paling serius: pengendali jaringan transnasional, produsen skala besar, penyandang dana, dan pihak yang dengan sadar merusak masa depan ribuan orang. Namun, argumen ini tidak boleh dipahami sebagai ajakan untuk menghukum mati secara serampangan.

Dalam kerangka negara hukum, hukuman mati hanya dapat dibicarakan dengan standar pembuktian tertinggi, peradilan yang bebas dari penyiksaan, akses pembelaan yang efektif, perlindungan terhadap salah tangkap, serta pembedaan tegas antara pecandu, kurir yang dieksploitasi, dan aktor utama dalam sindikat. Hukuman mati tanpa kepastian penegakan hukum hanya menjadi simbol. Simbol saja tidak cukup untuk mengalahkan jaringan kriminal.

Efek gentar juga tidak lahir hanya dari beratnya ancaman pidana, tetapi juga dari kepastian tertangkap, kepastian aset disita, dan kepastian jaringan dibongkar. Para pengendali sindikat biasanya sudah menghitung risikonya. Mereka tidak gentar oleh retorika, tetapi dapat lumpuh oleh intelijen yang presisi, kerja sama lintas negara, kontrol prekursor, pengawasan pelabuhan, analisis transaksi, dan perampasan aset secara konsisten. Karena itu, hukuman berat harus menjadi bagian dari strategi yang lebih besar, bukan pengganti strategi.

Pendekatan baru

Indonesia perlu memperbarui pendekatan. Pertama, membedakan secara tegas antara korban penyalahgunaan dan pelaku kejahatan terorganisasi. Rehabilitasi harus diperkuat bagi pengguna dan pecandu, sementara penindakan keras diarahkan pada produsen, bandar, pengendali, dan pencuci uang. Kedua, memperkuat kerja sama regional, terutama di ASEAN, karena rantai pasok narkotika sintetis tidak berhenti di satu negara.

Ketiga, memperlakukan pelabuhan, jalur laut, dan perbatasan sebagai ruang keamanan nasional, bukan sekadar titik administrasi. Keempat, menjadikan asset recovery sebagai indikator utama keberhasilan. Kelima, membangun pendidikan publik yang tidak sekadar moralistis, tetapi berbasis bukti, keluarga, sekolah, kampus, dunia kerja, dan komunitas digital.

Pada akhirnya, narkoba merupakan ancaman bagi kedaulatan manusia Indonesia. Ia menyerang tubuh, pikiran, keluarga, ekonomi, institusi, dan masa depan. Negara tidak boleh lemah, tetapi juga tidak boleh gegabah. Ketegasan harus disertai kecerdasan. Pemidanaan harus disertai pencegahan.

Kerja nasional harus dihubungkan dengan kerja sama internasional. Bila Indonesia ingin menyelamatkan generasi menuju 2045, pemberantasan narkoba harus naik kelas: dari perang terhadap barang bukti menjadi perang terhadap jaringan, uang, dan kekuasaan gelap yang menopangnya.