Ketika Bumi Berhenti Bersabar
Kamis, 04 Juni 2026 - 09:23 WIB
loading...
Zaenal Abidin, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (2012-2015). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
Zaenal Abidin
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia-IDI (2012–2015)
Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia – MHKI (2024–2027)
DAVID Wallace-Wells membuka bukunya, The Uninhabitable Earth: A Story of the Future, dengan kalimat yang terasa seperti tamparan: "It is worse, much worse, than you think." Buku itu terbit pada 2019. Tujuh tahun kemudian, bumi telah membuktikan bahwa Wallace-Wells tidak berlebihan. Ia bahkan tergolong konservatif.
Januari 2025 bukan sekadar bulan biasa. Layanan Iklim Eropa Copernicus mencatat, bulan itu adalah Januari terpanas dalam sejarah pencatatan manusia, suhu global menyentuh 1,75 derajat Celsius di atas rata-rata era pra-industri. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menegaskan bahwa sebelas tahun terpanas yang pernah dicatat semuanya terjadi dalam rentang 2015 hingga 2025.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya “tanda bahaya besar.” Bagi saya, ini bukan lagi tanda bahaya. Ini adalah alarm yang sudah berbunyi dan kita pilih mematikan tombolnya lalu kembali tidur.
Skenario yang Bukan Fiksi
Wallace-Wells dalam bukunya menyusun “bab-bab bencana”: panas yang mematikan, kelaparan, banjir, kebakaran hutan, perang sumber daya, pandemi baru, hingga keruntuhan ekonomi, semua dikaitkan langsung dengan trajektori pemanasan global yang sedang kita jalani. Yang paling mengguncang, temuan bahwa bencana-bencana itu tidak akan terjadi satu per satu, melainkan bersamaan, saling memperkuat, seperti pasien dengan penyakit multiorgan yang serentak gagal.
Lautan adalah contoh paling fasih tentang betapa dalamnya kerusakan, tersembunyi dari mata telanjang. Pada 2025, sebuah studi yang melibatkan lebih dari 50 ilmuwan memperkirakan bahwa samudra dunia menyerap tambahan sekitar 23 zettajoule energi, setara dengan puluhan tahun konsumsi energi seluruh manusia.
Panas itu tidak menguap. Ia merusak ekosistem laut, mencairkan es kutub, dan mendorong permukaan laut naik 11 sentimeter sejak 1993. Wallace-Wells mengingatkan kita bahwa “lautan adalah penyerap dosa iklim kita.” Tetapi penyerap itu pun kini sudah hampir tidak sanggup lagi menelan.
Polusi gas rumah kaca saat ini berada di level tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir. Bukan 80 tahun. Bukan 8.000 tahun. Delapan ratus ribu tahun. Angka ini seharusnya membuat kita terdiam, bukan sekadar mengangguk dalam rapat kebijakan lalu melanjutkan agenda berikutnya.
Indonesia: Bukan di Pinggir, Melainkan di Titik Paling Rentan
Jika Wallace-Wells menulis dari perspektif global dengan latar New York dan Eropa, maka Indonesia adalah “bab yang belum ia tulis”, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer yang berdiri tepat di garis depan bahaya. Bukan karena pilihan, melainkan karena geografi dan ketidakadilan emisi global yang brutal.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu rata-rata nasional pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sejak pencatatan dimulai, dengan anomali +0,81 derajat Celsius dibanding normal 1991–2020. Lebih dari 90 persen bencana nasional kini adalah bencana hidrometeorologi: banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Fenomena yang dulu kita sebut anomali kini telah menjadi rutinitas yang mematikan.
WALHI melaporkan puluhan pulau kecil telah tenggelam. Kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar 0,3–0,5 sentimeter per tahun. Jakarta, Semarang, Demak, bukan hanya terancam banjir, melainkan terancam hilang dari peta. Ini bukan hiperbola. Ini adalah proyeksi sains yang sudah divalidasi berkali-kali.
Sektor pertanian dan perikanan, dua tulang punggung kehidupan jutaan rakyat, juga terpukul. Pergeseran musim tanam yang tidak terduga, gagal panen, dan intensitas hujan ekstrem mengancam ketahanan pangan nasional.
Petani di Jawa Timur sudah merasakannya: puluhan kabupaten dalam kondisi tanggap darurat kekeringan, sementara di waktu yang sama banjir bandang menghantam wilayah tetangganya. Inilah yang dimaksud Wallace-Wells dengan “chaos bertumpuk”, bukan satu bencana, melainkan sistem yang compang-camping sekaligus.
Janji yang Keropos dan Kepentingan yang Mengganjal
Perjanjian Paris 2015 menargetkan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Target itu kini seperti janji yang kita ucapkan di bibir altar sambil tangan kita diam-diam menandatangani kontrak batu bara baru. Batas 1,5 derajat yang semestinya baru terlampaui pada 2100, sudah kita lampaui pada 2024, tujuh puluh enam tahun lebih awal dari yang “diperkirakan”.
Wallace-Wells menyebut fenomena ini sebagai “moral hazard terbesar dalam sejarah umat manusia”: generasi yang paling bertanggung jawab atas emisi karbon adalah generasi yang tidak akan hidup cukup lama untuk menanggung konsekuensinya.
Mereka yang mewarisi kehancuran itu adalah anak-anak kita. Anak-anak yang hari ini masih belajar menghafal nama-nama benua di buku geografi, sementara sebagian benua itu sedang perlahan-lahan berubah menjadi zona tidak layak huni.
Hal lebih memprihatinkan, komitmen global justru melemah di saat paling kritis. Keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump untuk mundur dari komitmen iklim internasional adalah luka yang dalam, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi bagi kepercayaan multilateral yang sudah susah payah dibangun. Preseden itu berbahaya: jika negara dengan emisi historis terbesar bisa berbalik arah, apa yang menahan negara lain untuk melakukan hal serupa?
Di dalam negeri, tantangannya tidak kalah berat. Industri batu bara masih menjadi pemain dominan dalam konstelasi energi nasional, didukung oleh kepentingan ekonomi, yang sangat besar dan jaringan politik sangat dalam. Transisi energi bukan hanya soal teknologi atau kebijakan; ia adalah soal kemauan untuk melawan arus kepentingan yang sudah lama mengalir deras. Dan selama ini, arus itulah yang menang.
Dari Ilmu Pengetahuan ke Tindakan
Wallace-Wells bukan fatalis. Ia menutup bukunya bukan dengan kepasrahan, melainkan dengan seruan: bahwa kita masih punya waktu untuk memilih seberapa parah situasi, akan diwariskan. Setiap sepersepuluh derajat yang berhasil kita cegah akan menyelamatkan jutaan nyawa. Pilihan kita hari ini adalah hidup-mati generasi mendatang.
Dalam konteks Indonesia, ada tiga pilar tindakan yang tidak bisa lagi ditunda. Pertama, percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) harus menjadi prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar retorika dalam dokumen RPJMN. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, cahaya matahari tropis sepanjang tahun, dan potensi angin yang belum digarap. Hambatannya bukan teknologi; hambatannya adalah keberanian politik untuk memutus rantai ketergantungan pada batu bara.
Kedua, perlindungan hutan dan lahan gambut harus menjadi garis merah yang tidak bisa dikompromikan oleh proyek infrastruktur, perkebunan, atau pertambangan mana pun. Hutan bukan sekadar aset ekologi; ia adalah tameng iklim, sekali musnah tidak bisa digantikan oleh teknologi apa pun yang kita miliki saat ini. Deforestasi adalah bom waktu yang sumbu apinya terus memendek.
Ketiga, adaptasi iklim harus disematkan ke dalam setiap level perencanaan pembangunan: dari tata kota pesisir yang mempertimbangkan kenaikan muka laut, hingga sistem irigasi pertanian yang adaptif terhadap pergeseran musim. BMKG memproyeksikan suhu rata-rata nasional dapat meningkat lebih dari 1,3 derajat Celsius pada 2020–2049. Kita harus membangun bukan untuk kondisi iklim hari ini, melainkan untuk kondisi iklim dua dekade ke depan.
Catatan Akhir: Butuh Keberanian
Seorang dokter tidak menunggu pasiennya sekarat sebelum memberikan pengobatan. Ia bertindak berdasarkan gejala, data, dan proyeksi, bahkan ketika pasiennya merasa baik-baik saja. Perubahan iklim adalah pasien global yang gejalanya sudah sangat nyata: suhu yang memecahkan rekor demi rekor, lautan yang mendidih perlahan, pulau-pulau yang tenggelam, dan panen yang gagal tanpa peringatan.
Bumi tidak bisa menunggu siklus politik lima tahunan. Ia tidak mengenal jadwal pemilu, rotasi kabinet, atau revisi anggaran. Setiap ton karbon dilepaskan hari ini akan menghangatkan atmosfer selama berabad-abad, menjadi ancaman kesehatan-dehidrasi-kematian, menggerus ekosistem, dan mengubah geografi tempat anak-cucu kita akan hidup, atau tidak bisa hidup.
Wallace-Wells menutup “Bumi yang Tak Dapat Dihuni” dengan pertanyaan yang menghantui: bukan apakah perubahan iklim akan berdampak, melainkan seberapa parah kita bersedia membiarkannya terjadi. Di sini, di negeri dengan 287.198.400 jiwa (BPS 2026), yang sebagian besar hidupnya bergantung pada alam, pada laut, pada musim, pada hutan, dan pada hujan, pertanyaan itu bukan lagi urusan akademik.
Data sudah berbicara. Sains sudah bicara. Bencana sudah berbicara. Yang belum cukup berbicara, dengan tindakan nyata, adalah kita: para pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan warga negara yang punya suara dan pilihan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup berani untuk bertindak sebelum terlambat. Wallahu a’lam bish-shawab.
Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia-IDI (2012–2015)
Wakil Ketua Umum PP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia – MHKI (2024–2027)
DAVID Wallace-Wells membuka bukunya, The Uninhabitable Earth: A Story of the Future, dengan kalimat yang terasa seperti tamparan: "It is worse, much worse, than you think." Buku itu terbit pada 2019. Tujuh tahun kemudian, bumi telah membuktikan bahwa Wallace-Wells tidak berlebihan. Ia bahkan tergolong konservatif.
Januari 2025 bukan sekadar bulan biasa. Layanan Iklim Eropa Copernicus mencatat, bulan itu adalah Januari terpanas dalam sejarah pencatatan manusia, suhu global menyentuh 1,75 derajat Celsius di atas rata-rata era pra-industri. Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menegaskan bahwa sebelas tahun terpanas yang pernah dicatat semuanya terjadi dalam rentang 2015 hingga 2025.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutnya “tanda bahaya besar.” Bagi saya, ini bukan lagi tanda bahaya. Ini adalah alarm yang sudah berbunyi dan kita pilih mematikan tombolnya lalu kembali tidur.
Skenario yang Bukan Fiksi
Wallace-Wells dalam bukunya menyusun “bab-bab bencana”: panas yang mematikan, kelaparan, banjir, kebakaran hutan, perang sumber daya, pandemi baru, hingga keruntuhan ekonomi, semua dikaitkan langsung dengan trajektori pemanasan global yang sedang kita jalani. Yang paling mengguncang, temuan bahwa bencana-bencana itu tidak akan terjadi satu per satu, melainkan bersamaan, saling memperkuat, seperti pasien dengan penyakit multiorgan yang serentak gagal.
Lautan adalah contoh paling fasih tentang betapa dalamnya kerusakan, tersembunyi dari mata telanjang. Pada 2025, sebuah studi yang melibatkan lebih dari 50 ilmuwan memperkirakan bahwa samudra dunia menyerap tambahan sekitar 23 zettajoule energi, setara dengan puluhan tahun konsumsi energi seluruh manusia.
Panas itu tidak menguap. Ia merusak ekosistem laut, mencairkan es kutub, dan mendorong permukaan laut naik 11 sentimeter sejak 1993. Wallace-Wells mengingatkan kita bahwa “lautan adalah penyerap dosa iklim kita.” Tetapi penyerap itu pun kini sudah hampir tidak sanggup lagi menelan.
Polusi gas rumah kaca saat ini berada di level tertinggi dalam 800.000 tahun terakhir. Bukan 80 tahun. Bukan 8.000 tahun. Delapan ratus ribu tahun. Angka ini seharusnya membuat kita terdiam, bukan sekadar mengangguk dalam rapat kebijakan lalu melanjutkan agenda berikutnya.
Indonesia: Bukan di Pinggir, Melainkan di Titik Paling Rentan
Jika Wallace-Wells menulis dari perspektif global dengan latar New York dan Eropa, maka Indonesia adalah “bab yang belum ia tulis”, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang 108.000 kilometer yang berdiri tepat di garis depan bahaya. Bukan karena pilihan, melainkan karena geografi dan ketidakadilan emisi global yang brutal.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu rata-rata nasional pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sejak pencatatan dimulai, dengan anomali +0,81 derajat Celsius dibanding normal 1991–2020. Lebih dari 90 persen bencana nasional kini adalah bencana hidrometeorologi: banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Fenomena yang dulu kita sebut anomali kini telah menjadi rutinitas yang mematikan.
WALHI melaporkan puluhan pulau kecil telah tenggelam. Kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar 0,3–0,5 sentimeter per tahun. Jakarta, Semarang, Demak, bukan hanya terancam banjir, melainkan terancam hilang dari peta. Ini bukan hiperbola. Ini adalah proyeksi sains yang sudah divalidasi berkali-kali.
Sektor pertanian dan perikanan, dua tulang punggung kehidupan jutaan rakyat, juga terpukul. Pergeseran musim tanam yang tidak terduga, gagal panen, dan intensitas hujan ekstrem mengancam ketahanan pangan nasional.
Petani di Jawa Timur sudah merasakannya: puluhan kabupaten dalam kondisi tanggap darurat kekeringan, sementara di waktu yang sama banjir bandang menghantam wilayah tetangganya. Inilah yang dimaksud Wallace-Wells dengan “chaos bertumpuk”, bukan satu bencana, melainkan sistem yang compang-camping sekaligus.
Janji yang Keropos dan Kepentingan yang Mengganjal
Perjanjian Paris 2015 menargetkan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Target itu kini seperti janji yang kita ucapkan di bibir altar sambil tangan kita diam-diam menandatangani kontrak batu bara baru. Batas 1,5 derajat yang semestinya baru terlampaui pada 2100, sudah kita lampaui pada 2024, tujuh puluh enam tahun lebih awal dari yang “diperkirakan”.
Wallace-Wells menyebut fenomena ini sebagai “moral hazard terbesar dalam sejarah umat manusia”: generasi yang paling bertanggung jawab atas emisi karbon adalah generasi yang tidak akan hidup cukup lama untuk menanggung konsekuensinya.
Mereka yang mewarisi kehancuran itu adalah anak-anak kita. Anak-anak yang hari ini masih belajar menghafal nama-nama benua di buku geografi, sementara sebagian benua itu sedang perlahan-lahan berubah menjadi zona tidak layak huni.
Hal lebih memprihatinkan, komitmen global justru melemah di saat paling kritis. Keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump untuk mundur dari komitmen iklim internasional adalah luka yang dalam, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi bagi kepercayaan multilateral yang sudah susah payah dibangun. Preseden itu berbahaya: jika negara dengan emisi historis terbesar bisa berbalik arah, apa yang menahan negara lain untuk melakukan hal serupa?
Di dalam negeri, tantangannya tidak kalah berat. Industri batu bara masih menjadi pemain dominan dalam konstelasi energi nasional, didukung oleh kepentingan ekonomi, yang sangat besar dan jaringan politik sangat dalam. Transisi energi bukan hanya soal teknologi atau kebijakan; ia adalah soal kemauan untuk melawan arus kepentingan yang sudah lama mengalir deras. Dan selama ini, arus itulah yang menang.
Dari Ilmu Pengetahuan ke Tindakan
Wallace-Wells bukan fatalis. Ia menutup bukunya bukan dengan kepasrahan, melainkan dengan seruan: bahwa kita masih punya waktu untuk memilih seberapa parah situasi, akan diwariskan. Setiap sepersepuluh derajat yang berhasil kita cegah akan menyelamatkan jutaan nyawa. Pilihan kita hari ini adalah hidup-mati generasi mendatang.
Dalam konteks Indonesia, ada tiga pilar tindakan yang tidak bisa lagi ditunda. Pertama, percepatan transisi Energi Baru Terbarukan (EBT) harus menjadi prioritas nasional yang nyata, bukan sekadar retorika dalam dokumen RPJMN. Indonesia memiliki potensi panas bumi terbesar di dunia, cahaya matahari tropis sepanjang tahun, dan potensi angin yang belum digarap. Hambatannya bukan teknologi; hambatannya adalah keberanian politik untuk memutus rantai ketergantungan pada batu bara.
Kedua, perlindungan hutan dan lahan gambut harus menjadi garis merah yang tidak bisa dikompromikan oleh proyek infrastruktur, perkebunan, atau pertambangan mana pun. Hutan bukan sekadar aset ekologi; ia adalah tameng iklim, sekali musnah tidak bisa digantikan oleh teknologi apa pun yang kita miliki saat ini. Deforestasi adalah bom waktu yang sumbu apinya terus memendek.
Ketiga, adaptasi iklim harus disematkan ke dalam setiap level perencanaan pembangunan: dari tata kota pesisir yang mempertimbangkan kenaikan muka laut, hingga sistem irigasi pertanian yang adaptif terhadap pergeseran musim. BMKG memproyeksikan suhu rata-rata nasional dapat meningkat lebih dari 1,3 derajat Celsius pada 2020–2049. Kita harus membangun bukan untuk kondisi iklim hari ini, melainkan untuk kondisi iklim dua dekade ke depan.
Catatan Akhir: Butuh Keberanian
Seorang dokter tidak menunggu pasiennya sekarat sebelum memberikan pengobatan. Ia bertindak berdasarkan gejala, data, dan proyeksi, bahkan ketika pasiennya merasa baik-baik saja. Perubahan iklim adalah pasien global yang gejalanya sudah sangat nyata: suhu yang memecahkan rekor demi rekor, lautan yang mendidih perlahan, pulau-pulau yang tenggelam, dan panen yang gagal tanpa peringatan.
Bumi tidak bisa menunggu siklus politik lima tahunan. Ia tidak mengenal jadwal pemilu, rotasi kabinet, atau revisi anggaran. Setiap ton karbon dilepaskan hari ini akan menghangatkan atmosfer selama berabad-abad, menjadi ancaman kesehatan-dehidrasi-kematian, menggerus ekosistem, dan mengubah geografi tempat anak-cucu kita akan hidup, atau tidak bisa hidup.
Wallace-Wells menutup “Bumi yang Tak Dapat Dihuni” dengan pertanyaan yang menghantui: bukan apakah perubahan iklim akan berdampak, melainkan seberapa parah kita bersedia membiarkannya terjadi. Di sini, di negeri dengan 287.198.400 jiwa (BPS 2026), yang sebagian besar hidupnya bergantung pada alam, pada laut, pada musim, pada hutan, dan pada hujan, pertanyaan itu bukan lagi urusan akademik.
Data sudah berbicara. Sains sudah bicara. Bencana sudah berbicara. Yang belum cukup berbicara, dengan tindakan nyata, adalah kita: para pembuat kebijakan, pemimpin industri, dan warga negara yang punya suara dan pilihan. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup berani untuk bertindak sebelum terlambat. Wallahu a’lam bish-shawab.
(poe)
Lihat Juga :
