Kasus dr Tifa dan Roy Suryo P-21, Akankah Polemik Ijazah Berakhir di Pengadilan?

Ramdansyah
Alumni Kriminologi FISIP UI dan Praktisi Hukum TROYA

PENGUMUMAN Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2 Juni 2026 bahwa berkas perkara yang melibatkan dr Tifauzia Tyassuma (dr Tifa) dan Roy Suryo telah dinyatakan lengkap atau P-21 menandai babak baru dalam polemik hukum yang selama berbulan-bulan menyita perhatian publik. Perkara yang berangkat dari tudingan mengenai ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kini bergerak menuju ruang sidang.

Dalam sistem peradilan pidana, status P-21 merupakan tahapan yang lazim. Penetapan tersebut menunjukkan bahwa jaksa penuntut umum menilai berkas penyidikan telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk dilimpahkan ke pengadilan. Namun, dalam perkara ini, perhatian publik tidak berhenti pada aspek prosedural semata.

Perdebatan justru muncul setelah pengumuman status tersebut disampaikan kepada publik. Sebagian pihak memandang P-21 sebagai tanda bahwa seluruh kekurangan berkas telah dipenuhi. Sebaliknya, tim kuasa hukum Tifa-Roy's Advocate mempertanyakan bentuk pengumuman yang disampaikan serta menilai belum terdapat pernyataan resmi yang secara eksplisit menggunakan istilah P-21.

Persoalannya bukan semata-mata apakah seseorang setuju atau tidak terhadap status tersebut. Yang sedang diuji adalah kemampuan negara hukum menjaga kredibilitas proses peradilan ketika setiap perkembangan perkara menjadi konsumsi ruang publik yang sangat dinamis. Di tengah situasi seperti itu, masyarakat tidak hanya menunggu hasil akhir perkara, tetapi juga menaruh perhatian pada bagaimana proses hukum dijalankan.

Karena itu, fokus pembahasan seharusnya tidak terjebak pada perdebatan mengenai benar atau salahnya suatu narasi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kesempatan yang setara kepada semua pihak.

Polemik ijazah Presiden ke-7 RI bukan lagi sekadar sengketa mengenai keaslian sebuah dokumen. Dalam perkembangannya, isu ini menjelma menjadi simbol pertarungan kepercayaan antara warga negara, elite politik, media sosial, dan institusi penegak hukum. Karena itu, setiap perkembangan perkara selalu dibaca melampaui makna hukumnya sendiri.

Ruang Hukum di Tengah Derau Digital

Kasus ini memperlihatkan pertemuan antara dua ruang yang bekerja dengan logikanya masing-masing. Ruang pertama adalah ruang digital, tempat berbagai klaim, tuduhan, bantahan, dan spekulasi beredar tanpa henti. Ruang kedua adalah ruang hukum yang bergerak melalui prosedur pembuktian, pemeriksaan alat bukti, keterangan saksi, serta pendapat ahli.

Masalah muncul ketika ukuran kebenaran di ruang digital mulai memengaruhi cara publik memandang suatu perkara. Informasi yang paling banyak dibagikan sering kali dianggap sebagai informasi yang paling benar. Padahal, hukum tidak bekerja berdasarkan jumlah unggahan, komentar, atau dukungan warganet.

Tidak mengherankan apabila opini publik kerap terbentuk jauh sebelum pengadilan memulai pemeriksaan. Dalam banyak kasus, media sosial menghadirkan semacam "persidangan alternatif" yang menghasilkan kesimpulan sendiri tanpa mekanisme pembuktian sebagaimana diatur dalam hukum acara.