Ketika Bumi Berhenti Bersabar
Kamis, 04 Juni 2026 - 09:23 WIB
loading...
A
A
A
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat suhu rata-rata nasional pada 2024 mencapai 27,52 derajat Celsius, tertinggi sejak pencatatan dimulai, dengan anomali +0,81 derajat Celsius dibanding normal 1991–2020. Lebih dari 90 persen bencana nasional kini adalah bencana hidrometeorologi: banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Fenomena yang dulu kita sebut anomali kini telah menjadi rutinitas yang mematikan.
WALHI melaporkan puluhan pulau kecil telah tenggelam. Kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar 0,3–0,5 sentimeter per tahun. Jakarta, Semarang, Demak, bukan hanya terancam banjir, melainkan terancam hilang dari peta. Ini bukan hiperbola. Ini adalah proyeksi sains yang sudah divalidasi berkali-kali.
Sektor pertanian dan perikanan, dua tulang punggung kehidupan jutaan rakyat, juga terpukul. Pergeseran musim tanam yang tidak terduga, gagal panen, dan intensitas hujan ekstrem mengancam ketahanan pangan nasional.
Petani di Jawa Timur sudah merasakannya: puluhan kabupaten dalam kondisi tanggap darurat kekeringan, sementara di waktu yang sama banjir bandang menghantam wilayah tetangganya. Inilah yang dimaksud Wallace-Wells dengan “chaos bertumpuk”, bukan satu bencana, melainkan sistem yang compang-camping sekaligus.
Janji yang Keropos dan Kepentingan yang Mengganjal
Perjanjian Paris 2015 menargetkan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Target itu kini seperti janji yang kita ucapkan di bibir altar sambil tangan kita diam-diam menandatangani kontrak batu bara baru. Batas 1,5 derajat yang semestinya baru terlampaui pada 2100, sudah kita lampaui pada 2024, tujuh puluh enam tahun lebih awal dari yang “diperkirakan”.
Wallace-Wells menyebut fenomena ini sebagai “moral hazard terbesar dalam sejarah umat manusia”: generasi yang paling bertanggung jawab atas emisi karbon adalah generasi yang tidak akan hidup cukup lama untuk menanggung konsekuensinya.
Mereka yang mewarisi kehancuran itu adalah anak-anak kita. Anak-anak yang hari ini masih belajar menghafal nama-nama benua di buku geografi, sementara sebagian benua itu sedang perlahan-lahan berubah menjadi zona tidak layak huni.
Hal lebih memprihatinkan, komitmen global justru melemah di saat paling kritis. Keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump untuk mundur dari komitmen iklim internasional adalah luka yang dalam, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi bagi kepercayaan multilateral yang sudah susah payah dibangun. Preseden itu berbahaya: jika negara dengan emisi historis terbesar bisa berbalik arah, apa yang menahan negara lain untuk melakukan hal serupa?
Di dalam negeri, tantangannya tidak kalah berat. Industri batu bara masih menjadi pemain dominan dalam konstelasi energi nasional, didukung oleh kepentingan ekonomi, yang sangat besar dan jaringan politik sangat dalam. Transisi energi bukan hanya soal teknologi atau kebijakan; ia adalah soal kemauan untuk melawan arus kepentingan yang sudah lama mengalir deras. Dan selama ini, arus itulah yang menang.
WALHI melaporkan puluhan pulau kecil telah tenggelam. Kenaikan muka laut di perairan Indonesia berkisar 0,3–0,5 sentimeter per tahun. Jakarta, Semarang, Demak, bukan hanya terancam banjir, melainkan terancam hilang dari peta. Ini bukan hiperbola. Ini adalah proyeksi sains yang sudah divalidasi berkali-kali.
Sektor pertanian dan perikanan, dua tulang punggung kehidupan jutaan rakyat, juga terpukul. Pergeseran musim tanam yang tidak terduga, gagal panen, dan intensitas hujan ekstrem mengancam ketahanan pangan nasional.
Petani di Jawa Timur sudah merasakannya: puluhan kabupaten dalam kondisi tanggap darurat kekeringan, sementara di waktu yang sama banjir bandang menghantam wilayah tetangganya. Inilah yang dimaksud Wallace-Wells dengan “chaos bertumpuk”, bukan satu bencana, melainkan sistem yang compang-camping sekaligus.
Janji yang Keropos dan Kepentingan yang Mengganjal
Perjanjian Paris 2015 menargetkan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius. Target itu kini seperti janji yang kita ucapkan di bibir altar sambil tangan kita diam-diam menandatangani kontrak batu bara baru. Batas 1,5 derajat yang semestinya baru terlampaui pada 2100, sudah kita lampaui pada 2024, tujuh puluh enam tahun lebih awal dari yang “diperkirakan”.
Wallace-Wells menyebut fenomena ini sebagai “moral hazard terbesar dalam sejarah umat manusia”: generasi yang paling bertanggung jawab atas emisi karbon adalah generasi yang tidak akan hidup cukup lama untuk menanggung konsekuensinya.
Mereka yang mewarisi kehancuran itu adalah anak-anak kita. Anak-anak yang hari ini masih belajar menghafal nama-nama benua di buku geografi, sementara sebagian benua itu sedang perlahan-lahan berubah menjadi zona tidak layak huni.
Hal lebih memprihatinkan, komitmen global justru melemah di saat paling kritis. Keputusan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump untuk mundur dari komitmen iklim internasional adalah luka yang dalam, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi bagi kepercayaan multilateral yang sudah susah payah dibangun. Preseden itu berbahaya: jika negara dengan emisi historis terbesar bisa berbalik arah, apa yang menahan negara lain untuk melakukan hal serupa?
Di dalam negeri, tantangannya tidak kalah berat. Industri batu bara masih menjadi pemain dominan dalam konstelasi energi nasional, didukung oleh kepentingan ekonomi, yang sangat besar dan jaringan politik sangat dalam. Transisi energi bukan hanya soal teknologi atau kebijakan; ia adalah soal kemauan untuk melawan arus kepentingan yang sudah lama mengalir deras. Dan selama ini, arus itulah yang menang.
