Mencari Realitas Indonesia di Luar Jendela Gedung Tinggi: Ilusi Kemajuan RI
Senin, 08 Desember 2025 - 14:22 WIB
loading...
A
A
A
Lebih dari 150 juta penduduk hidup dalam kemiskinan atau kerentanan; skor pendidikan stagnan selama dua dekade; dan sebagian besar anak muda terjebak dalam putaran pengangguran, setengah menganggur, atau pekerjaan informal tanpa perlindungan apa pun. Jika peradaban diukur dari kualitas manusia—sebagaimana ditegaskan oleh Amartya Sen dalam kerangka capability approach—maka Indonesia masih jauh dari tujuan peradabannya sendiri.
Krisis ini bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi pilihan kebijakan yang gagal menyentuh akar masalah. Dalam literatur global governance, terjadinya jurang antara visi dan realitas ini dikenal sebagai implementation gap.
Indonesia lihai menciptakan visi, tetapi lemah dalam mewujudkannya; ambisi besar disampaikan dari podium, namun terhambat oleh lemahnya institusi, minimnya kapasitas teknokrasi, dan budaya birokrasi yang masih terjerat feodalisme. Dalam suasana seperti ini, inovasi sering mati sebelum lahir, dan kritik dipandang ancaman alih-alih dorongan untuk berbenah.
Di balik semua ini, terdapat satu persoalan mendasar: negara kehilangan sense of crisis. Profesor Heike Holbig pernah menulis bahwa sebuah negara hanya mampu bertahan dalam turbulensi global ketika ia memiliki “kepekaan terhadap ancaman yang belum terlihat.”
Namun kepekaan itu sulit hadir bila elite hidup dalam ruang persepsi yang terpisah dari realitas sosial. Epistemic community—komunitas ahli yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan berbasis pengetahuan—tidak berkembang dengan kuat karena meritokrasi tidak menjadi kultur dominan.
Dalam kondisi seperti ini, negara cenderung masuk ke dalam apa yang disebut Peter Evans sebagai weak state equilibrium.Kondisi stagnasi karena aktor-aktor kunci tidak memiliki insentif untuk memperbaiki institusi.
Feodalisme birokrasi memperparah keadaan. Dalam ruang-ruang rapat yang seharusnya menjadi arena adu gagasan, sering kali yang terjadi justru hierarki yang kaku: yang dekat lebih didengar daripada yang kompeten, yang patuh lebih dihargai daripada yang kritis.
Krisis ini bukan datang tiba-tiba, melainkan hasil dari akumulasi pilihan kebijakan yang gagal menyentuh akar masalah. Dalam literatur global governance, terjadinya jurang antara visi dan realitas ini dikenal sebagai implementation gap.
Indonesia lihai menciptakan visi, tetapi lemah dalam mewujudkannya; ambisi besar disampaikan dari podium, namun terhambat oleh lemahnya institusi, minimnya kapasitas teknokrasi, dan budaya birokrasi yang masih terjerat feodalisme. Dalam suasana seperti ini, inovasi sering mati sebelum lahir, dan kritik dipandang ancaman alih-alih dorongan untuk berbenah.
Di balik semua ini, terdapat satu persoalan mendasar: negara kehilangan sense of crisis. Profesor Heike Holbig pernah menulis bahwa sebuah negara hanya mampu bertahan dalam turbulensi global ketika ia memiliki “kepekaan terhadap ancaman yang belum terlihat.”
Namun kepekaan itu sulit hadir bila elite hidup dalam ruang persepsi yang terpisah dari realitas sosial. Epistemic community—komunitas ahli yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan berbasis pengetahuan—tidak berkembang dengan kuat karena meritokrasi tidak menjadi kultur dominan.
Dalam kondisi seperti ini, negara cenderung masuk ke dalam apa yang disebut Peter Evans sebagai weak state equilibrium.Kondisi stagnasi karena aktor-aktor kunci tidak memiliki insentif untuk memperbaiki institusi.
Feodalisme birokrasi memperparah keadaan. Dalam ruang-ruang rapat yang seharusnya menjadi arena adu gagasan, sering kali yang terjadi justru hierarki yang kaku: yang dekat lebih didengar daripada yang kompeten, yang patuh lebih dihargai daripada yang kritis.
Lihat Juga :
