JPPR Ingatkan Konsekuensi Pilkada di tengah Pandemi Covid-19
loading...
Pelaksanaan Pilkada serentak di tengah Pandemi Covid-19 memilki banyak konsekuensi. Apalagi jika saat pilkada yang digelar Desember nanti, kasus penularan Covid-19 semakin tinggi. Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby menilai pelaksanaan Pilkada serentak di tengah Pandemi Covid-19 memilki banyak konsekuensi.
Apalagi jika saat pilkada yang digelar Desember nanti, kasus penularan Covid-19 belum bisa dikendalikan atau semakin tinggi.
"Sejak awal pandemi, tantangan utama pilkada adalah partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan dan kehadiran pemilih pada hari H, tentu akan menurun," kata Alwan kepada SINDOnews, Selasa (15/9/2020).
Alwan mengatakan, selain tahapan dan proses pilkada yang bakal mengalami kendala, masalah partisipasi pemilih juga akan menjadi sorotan. ( )
Menurut dia, calon pemilih akan mengalami hambatan psikologis, yakni khawatir atas keselamatan dirinya tertular Covid-19.
Maka itu, Alwan menyarankan, jika Pilkada tetap akan dilanjutkan 9 Desember mendatang, faktor mitigasi penting dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Aspek pendidikan pemilih mestinya menjadi agenda utama dalam meningkatkan partisipasi," ujarnya.( )
Apalagi jika saat pilkada yang digelar Desember nanti, kasus penularan Covid-19 belum bisa dikendalikan atau semakin tinggi.
"Sejak awal pandemi, tantangan utama pilkada adalah partisipasi, keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan dan kehadiran pemilih pada hari H, tentu akan menurun," kata Alwan kepada SINDOnews, Selasa (15/9/2020).
Alwan mengatakan, selain tahapan dan proses pilkada yang bakal mengalami kendala, masalah partisipasi pemilih juga akan menjadi sorotan. ( )
Menurut dia, calon pemilih akan mengalami hambatan psikologis, yakni khawatir atas keselamatan dirinya tertular Covid-19.
Maka itu, Alwan menyarankan, jika Pilkada tetap akan dilanjutkan 9 Desember mendatang, faktor mitigasi penting dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Aspek pendidikan pemilih mestinya menjadi agenda utama dalam meningkatkan partisipasi," ujarnya.( )
(dam)
Explore More