Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Antara Budaya dan Data
Senin, 27 Oktober 2025 - 13:45 WIB
loading...
A
A
A
Pemerintah perlu memaksimalkan peran penguatan laboratorium pangan, agar dapat melakukan uji cepat kualitas pangan sebelum didistribusikan secara massal kepada masyarakat. Bahkan, sistem peringatan dini dan pelabelan halal bagi pangan lokal dipasaran juga menjadi sangat diperlukan.
Efikasi Kebijakan dan Tantangan di Lapangan
Berbagai program pengasuhan 1.000 HPK telah dicanangkan oleh pemerintah. Ada intervensi spesifik (gizi, imunisasi, ASI eksklusif) dan sensitif (sanitasi, air bersih, pendidikan ibu).
Tantangan utama bukan semata kekurangan sumber daya, melainkan ketidakselarasan antara pendekatan teknokratik dan realitas sosial budaya. Tetapi, efikasinya lemah karena pelaksanaannya sering terjebak dalam pendekatan administratif yang hanya mengukur capaian berdasarkan angka, bukan perubahan perilaku. Seperti yang terjadi di Kabupaten Nias (Nias Barat dan Nias Selatan, Sumatera Utara) yang lebih dari 75% rumah tangga masih mengonsumsi air dari sumber yang tidak aman.
Selain itu, masih ditemukannya rumah tangga yang tidak memiliki jamban layak sebanyak 71% sehingga berdampak pada terjadinya stunting yang dialami oleh 35% anak dari rumah tangga rentan. Ketidaktersediaan air bersih secara langsung juga berkorelasi dengan tingginya kasus stunting, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Di mana seharusnya ada kehadiran pemerintah untuk mampu merubah perilaku masyarakat setempat.
Menentukan Kembali Arah Kebijakan
Meningkatkan efikasi intervensi 1.000 HPK selayaknya juga memperkuat dimensi budaya kebijakan publik. Pemerintah tidak cukup hanya memperbanyak kampanye ataupun pelatihan-pelatihan teknis, tetapi perlu membangun ekosistem pengasuhan yang menghormati nilai-nilai lokal. Program nasional yang dicanangkan sebaiknya juga harus mengadaptasi karakter dimasing-masing wilayah, baik melalui pelibatan tokoh adat, hingga pengintegrasian praktik tradisional yang terbukti bermanfaat.
Pemerintah harus mampu mengadopsi pendekatan policy localization, yakni menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks sosial daerah. Begitu pula lembaga pendidikan dan kesehatan, juga harus menempatkan budaya sebagai mitra pengetahuan, menuju kebijakan yang lebih humanis dan berkelanjutan.
Untuk itu, berbasis pada angka dan indikator tidak akan cukup menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tetapi dengan pengintegrasian budaya lokal. Pelaksanaan kebijakan dapat menjadi lebih efektif dalam memperkuat pondasi program pengasuhan 1.000 HPK bagi masa depan anak bangsa.
Efikasi Kebijakan dan Tantangan di Lapangan
Berbagai program pengasuhan 1.000 HPK telah dicanangkan oleh pemerintah. Ada intervensi spesifik (gizi, imunisasi, ASI eksklusif) dan sensitif (sanitasi, air bersih, pendidikan ibu).
Tantangan utama bukan semata kekurangan sumber daya, melainkan ketidakselarasan antara pendekatan teknokratik dan realitas sosial budaya. Tetapi, efikasinya lemah karena pelaksanaannya sering terjebak dalam pendekatan administratif yang hanya mengukur capaian berdasarkan angka, bukan perubahan perilaku. Seperti yang terjadi di Kabupaten Nias (Nias Barat dan Nias Selatan, Sumatera Utara) yang lebih dari 75% rumah tangga masih mengonsumsi air dari sumber yang tidak aman.
Selain itu, masih ditemukannya rumah tangga yang tidak memiliki jamban layak sebanyak 71% sehingga berdampak pada terjadinya stunting yang dialami oleh 35% anak dari rumah tangga rentan. Ketidaktersediaan air bersih secara langsung juga berkorelasi dengan tingginya kasus stunting, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Di mana seharusnya ada kehadiran pemerintah untuk mampu merubah perilaku masyarakat setempat.
Menentukan Kembali Arah Kebijakan
Meningkatkan efikasi intervensi 1.000 HPK selayaknya juga memperkuat dimensi budaya kebijakan publik. Pemerintah tidak cukup hanya memperbanyak kampanye ataupun pelatihan-pelatihan teknis, tetapi perlu membangun ekosistem pengasuhan yang menghormati nilai-nilai lokal. Program nasional yang dicanangkan sebaiknya juga harus mengadaptasi karakter dimasing-masing wilayah, baik melalui pelibatan tokoh adat, hingga pengintegrasian praktik tradisional yang terbukti bermanfaat.
Pemerintah harus mampu mengadopsi pendekatan policy localization, yakni menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks sosial daerah. Begitu pula lembaga pendidikan dan kesehatan, juga harus menempatkan budaya sebagai mitra pengetahuan, menuju kebijakan yang lebih humanis dan berkelanjutan.
Untuk itu, berbasis pada angka dan indikator tidak akan cukup menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tetapi dengan pengintegrasian budaya lokal. Pelaksanaan kebijakan dapat menjadi lebih efektif dalam memperkuat pondasi program pengasuhan 1.000 HPK bagi masa depan anak bangsa.
(poe)
