Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Antara Budaya dan Data
Senin, 27 Oktober 2025 - 13:45 WIB
loading...
A
A
A
Berdasarkan Laporan BKB Provinsi Jambi (April 2025), dari seluruh keluarga target program, hanya 39,08% yang tercatat sebagai anggota kelompok BKB, jauh di bawah target nasional sebesar 50%. Ironisnya, dari jumlah anggota tersebut, hanya 42,71% aktif dalam kegiatan.
Tingkat partisipasi riil hanya 16,7% dari total keluarga sasaran karena tidak terinternalisasi dengan baik ke masyarakat. Artinya, materi BKB belum mengintegrasikan pendekatan berbasis budaya lokal secara sistematis dan terstruktur.
Kebijakan nasional menjadi tampak belum efektif menjangkau konteks sosial dan budaya lokal. Pendekatan yang seragam cenderung mengabaikan perbedaan tradisi, keyakinan, dan praktik pengasuhan yang telah lama hidup di masyarakat.
Pengawasan dan Evaluasi yang Belum Maksimal
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 19,8%. Provinsi mengalami penurunan prevalensi yaitu Jawa Barat (15,9%). Namun terjadi peningkatan prevalensi dibeberapa provinsi yaitu Riau (6,5%), NTB (5,2%), dan Sulawesi Barat (5,1%). Prevalensi tertinggi dterjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (37%), sedangkan prevalensi terendah di Provinsi Bali (8,7%).
Hasil survei memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program masih belum maksimal, terutama penekanan berbasis output dan outcome. Salah satunya, pengawasan kualitas nutrisi yang masih dihadapkan berbagai permasalahan, sehingga pangan yang beredar belum sepenuhnya memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang baik.
Banyak ibu dan anak dalam masa 1.000 HPK yang mengandalkan pangan olahan yang murah. Padahal banyak beredar produk rumahan yang tak berizin edar, ataupun bahan pangan lokal yang terpapar kontaminasi mikrobiologis dan kimia (seperti pestisida, formalin, boraks, dan logam berat). Seperti kasus yang terjadi di Bandung Barat akibat keracunan makanan dari program MBG yang terjadi terhadap ibu hamil.
Strategi meningkatkan efikasi pengasuhan 1.000 HPK membutuhkan sistem pengawasan pangan yang ketat dan terintegrasi. Seperti kerjasama antara BPOM, Kementerian Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan pihak terkait lainnya untuk memprioritaskan kebutuhan pangan aman terutama bagi ibu hamil, balita, dan keluarga miskin.
Tingkat partisipasi riil hanya 16,7% dari total keluarga sasaran karena tidak terinternalisasi dengan baik ke masyarakat. Artinya, materi BKB belum mengintegrasikan pendekatan berbasis budaya lokal secara sistematis dan terstruktur.
Kebijakan nasional menjadi tampak belum efektif menjangkau konteks sosial dan budaya lokal. Pendekatan yang seragam cenderung mengabaikan perbedaan tradisi, keyakinan, dan praktik pengasuhan yang telah lama hidup di masyarakat.
Pengawasan dan Evaluasi yang Belum Maksimal
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 19,8%. Provinsi mengalami penurunan prevalensi yaitu Jawa Barat (15,9%). Namun terjadi peningkatan prevalensi dibeberapa provinsi yaitu Riau (6,5%), NTB (5,2%), dan Sulawesi Barat (5,1%). Prevalensi tertinggi dterjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (37%), sedangkan prevalensi terendah di Provinsi Bali (8,7%).
Hasil survei memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program masih belum maksimal, terutama penekanan berbasis output dan outcome. Salah satunya, pengawasan kualitas nutrisi yang masih dihadapkan berbagai permasalahan, sehingga pangan yang beredar belum sepenuhnya memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang baik.
Banyak ibu dan anak dalam masa 1.000 HPK yang mengandalkan pangan olahan yang murah. Padahal banyak beredar produk rumahan yang tak berizin edar, ataupun bahan pangan lokal yang terpapar kontaminasi mikrobiologis dan kimia (seperti pestisida, formalin, boraks, dan logam berat). Seperti kasus yang terjadi di Bandung Barat akibat keracunan makanan dari program MBG yang terjadi terhadap ibu hamil.
Strategi meningkatkan efikasi pengasuhan 1.000 HPK membutuhkan sistem pengawasan pangan yang ketat dan terintegrasi. Seperti kerjasama antara BPOM, Kementerian Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan pihak terkait lainnya untuk memprioritaskan kebutuhan pangan aman terutama bagi ibu hamil, balita, dan keluarga miskin.
