Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Antara Budaya dan Data

Dewi Oktaviani
Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara (LAN)

PERIODE 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai golden period menjadi sangat penting karena pada masa itu kondisi gangguan gizi atau perawatan yang tidak memadai, dapat memberikan dampak jangka panjang. Efektivitas pelaksanaan kebijakan 1.000 HPK, sering menjadi perdebatan terutama terkait pada angka dan indikator seperti persentase stunting, cakupan imunisasi, ataupun skor gizi balita. Namun, di balik deretan data, ada hal yang kian terlupakan yaitu budaya pengasuhan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di banyak daerah Indonesia, pola pengasuhan anak lahir dari kearifan lokal seperti posyandu gotong royong di desa Jawa, tradisi menyuapi bersama di Nusa Tenggara Timur, hingga pantangan adat ibu hamil di Sumatera yang sebenarnya berlandaskan prinsip kesehatan alami. Sayangnya, kebijakan modern kerap mengabaikan nilai-nilai ini, menganggapnya terlalu tradisional atau tidak terukur. Padahal, tanpa memahami konteks sosial-budaya, intervensi apa pun akan kehilangan daya hidupnya di masyarakat.

Efikasi kebijakan 1.000 HPK bukan hanya soal teknis kesehatan, tetapi juga kemampuan bahwa akar budaya telah mempengaruhi cara mengasuh generasi masa depan. Pemerintah telah berupaya mencanangkan program pengasuhan 1.000 HPK, untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Melalui Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI), Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT), pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemanfaatan Learning Management System (LMS) BKB EMAS, Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya menjadi kurang efektif karena banyak ketimpangan antara perumusan kebijakan dengan pelaksanaan program dilapangan.

Budaya Lokal yang Masih Dikesampingkan
Penekanan terhadap integrasi nilai budaya lokal dalam program pengasuhan 1.000 HPK, tampak belum terintegrasi dengan baik terhadap program kebijakan. Seperti pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita di Provinsi Jambi.

Warisan nilai kearifan lokal berupa seloko adat, yaitu ungkapan tradisional yang kaya makna dan telah turun-temurun sebagai pedoman pengasuhan, pendidikan karakter, serta penegakan norma keluarga. Peran lembaga adat serta para pemangku adat juga belum dilibatkan secara optimal, padahal mereka memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perilaku keluarga dan komunitas.

Berdasarkan Laporan BKB Provinsi Jambi (April 2025), dari seluruh keluarga target program, hanya 39,08% yang tercatat sebagai anggota kelompok BKB, jauh di bawah target nasional sebesar 50%. Ironisnya, dari jumlah anggota tersebut, hanya 42,71% aktif dalam kegiatan.

Tingkat partisipasi riil hanya 16,7% dari total keluarga sasaran karena tidak terinternalisasi dengan baik ke masyarakat. Artinya, materi BKB belum mengintegrasikan pendekatan berbasis budaya lokal secara sistematis dan terstruktur.

Kebijakan nasional menjadi tampak belum efektif menjangkau konteks sosial dan budaya lokal. Pendekatan yang seragam cenderung mengabaikan perbedaan tradisi, keyakinan, dan praktik pengasuhan yang telah lama hidup di masyarakat.

Pengawasan dan Evaluasi yang Belum Maksimal
Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 19,8%. Provinsi mengalami penurunan prevalensi yaitu Jawa Barat (15,9%). Namun terjadi peningkatan prevalensi dibeberapa provinsi yaitu Riau (6,5%), NTB (5,2%), dan Sulawesi Barat (5,1%). Prevalensi tertinggi dterjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (37%), sedangkan prevalensi terendah di Provinsi Bali (8,7%).

Hasil survei memperlihatkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program masih belum maksimal, terutama penekanan berbasis output dan outcome. Salah satunya, pengawasan kualitas nutrisi yang masih dihadapkan berbagai permasalahan, sehingga pangan yang beredar belum sepenuhnya memenuhi standar gizi dan keamanan pangan yang baik.

Banyak ibu dan anak dalam masa 1.000 HPK yang mengandalkan pangan olahan yang murah. Padahal banyak beredar produk rumahan yang tak berizin edar, ataupun bahan pangan lokal yang terpapar kontaminasi mikrobiologis dan kimia (seperti pestisida, formalin, boraks, dan logam berat). Seperti kasus yang terjadi di Bandung Barat akibat keracunan makanan dari program MBG yang terjadi terhadap ibu hamil.

Strategi meningkatkan efikasi pengasuhan 1.000 HPK membutuhkan sistem pengawasan pangan yang ketat dan terintegrasi. Seperti kerjasama antara BPOM, Kementerian Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, dan pihak terkait lainnya untuk memprioritaskan kebutuhan pangan aman terutama bagi ibu hamil, balita, dan keluarga miskin.

Pemerintah perlu memaksimalkan peran penguatan laboratorium pangan, agar dapat melakukan uji cepat kualitas pangan sebelum didistribusikan secara massal kepada masyarakat. Bahkan, sistem peringatan dini dan pelabelan halal bagi pangan lokal dipasaran juga menjadi sangat diperlukan.

Efikasi Kebijakan dan Tantangan di Lapangan
Berbagai program pengasuhan 1.000 HPK telah dicanangkan oleh pemerintah. Ada intervensi spesifik (gizi, imunisasi, ASI eksklusif) dan sensitif (sanitasi, air bersih, pendidikan ibu).

Tantangan utama bukan semata kekurangan sumber daya, melainkan ketidakselarasan antara pendekatan teknokratik dan realitas sosial budaya. Tetapi, efikasinya lemah karena pelaksanaannya sering terjebak dalam pendekatan administratif yang hanya mengukur capaian berdasarkan angka, bukan perubahan perilaku. Seperti yang terjadi di Kabupaten Nias (Nias Barat dan Nias Selatan, Sumatera Utara) yang lebih dari 75% rumah tangga masih mengonsumsi air dari sumber yang tidak aman.

Selain itu, masih ditemukannya rumah tangga yang tidak memiliki jamban layak sebanyak 71% sehingga berdampak pada terjadinya stunting yang dialami oleh 35% anak dari rumah tangga rentan. Ketidaktersediaan air bersih secara langsung juga berkorelasi dengan tingginya kasus stunting, terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Di mana seharusnya ada kehadiran pemerintah untuk mampu merubah perilaku masyarakat setempat.

Menentukan Kembali Arah Kebijakan
Meningkatkan efikasi intervensi 1.000 HPK selayaknya juga memperkuat dimensi budaya kebijakan publik. Pemerintah tidak cukup hanya memperbanyak kampanye ataupun pelatihan-pelatihan teknis, tetapi perlu membangun ekosistem pengasuhan yang menghormati nilai-nilai lokal. Program nasional yang dicanangkan sebaiknya juga harus mengadaptasi karakter dimasing-masing wilayah, baik melalui pelibatan tokoh adat, hingga pengintegrasian praktik tradisional yang terbukti bermanfaat.

Pemerintah harus mampu mengadopsi pendekatan policy localization, yakni menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks sosial daerah. Begitu pula lembaga pendidikan dan kesehatan, juga harus menempatkan budaya sebagai mitra pengetahuan, menuju kebijakan yang lebih humanis dan berkelanjutan.

Untuk itu, berbasis pada angka dan indikator tidak akan cukup menghasilkan kebijakan yang berkualitas, tetapi dengan pengintegrasian budaya lokal. Pelaksanaan kebijakan dapat menjadi lebih efektif dalam memperkuat pondasi program pengasuhan 1.000 HPK bagi masa depan anak bangsa.