Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK): Antara Budaya dan Data

Dewi Oktaviani
Analis Kebijakan Ahli Muda Lembaga Administrasi Negara (LAN)

PERIODE 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sebagai golden period menjadi sangat penting karena pada masa itu kondisi gangguan gizi atau perawatan yang tidak memadai, dapat memberikan dampak jangka panjang. Efektivitas pelaksanaan kebijakan 1.000 HPK, sering menjadi perdebatan terutama terkait pada angka dan indikator seperti persentase stunting, cakupan imunisasi, ataupun skor gizi balita. Namun, di balik deretan data, ada hal yang kian terlupakan yaitu budaya pengasuhan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat.

Di banyak daerah Indonesia, pola pengasuhan anak lahir dari kearifan lokal seperti posyandu gotong royong di desa Jawa, tradisi menyuapi bersama di Nusa Tenggara Timur, hingga pantangan adat ibu hamil di Sumatera yang sebenarnya berlandaskan prinsip kesehatan alami. Sayangnya, kebijakan modern kerap mengabaikan nilai-nilai ini, menganggapnya terlalu tradisional atau tidak terukur. Padahal, tanpa memahami konteks sosial-budaya, intervensi apa pun akan kehilangan daya hidupnya di masyarakat.

Efikasi kebijakan 1.000 HPK bukan hanya soal teknis kesehatan, tetapi juga kemampuan bahwa akar budaya telah mempengaruhi cara mengasuh generasi masa depan. Pemerintah telah berupaya mencanangkan program pengasuhan 1.000 HPK, untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Melalui Program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif (BKB HI), Kelas Orang Tua Hebat (KERABAT), pendampingan keluarga oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), pemanfaatan Learning Management System (LMS) BKB EMAS, Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA) dan Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah dilakukan. Namun, dalam pelaksanaannya menjadi kurang efektif karena banyak ketimpangan antara perumusan kebijakan dengan pelaksanaan program dilapangan.

Budaya Lokal yang Masih Dikesampingkan
Penekanan terhadap integrasi nilai budaya lokal dalam program pengasuhan 1.000 HPK, tampak belum terintegrasi dengan baik terhadap program kebijakan. Seperti pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita di Provinsi Jambi.

Warisan nilai kearifan lokal berupa seloko adat, yaitu ungkapan tradisional yang kaya makna dan telah turun-temurun sebagai pedoman pengasuhan, pendidikan karakter, serta penegakan norma keluarga. Peran lembaga adat serta para pemangku adat juga belum dilibatkan secara optimal, padahal mereka memiliki pengaruh kuat dalam membentuk perilaku keluarga dan komunitas.