IKN, Belajar dari Kegagalan Jonggol Menjadi Ibu Kota Negara
Senin, 28 Juli 2025 - 21:29 WIB
loading...
Abdul Haris Fatgehipon, Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ. Foto: Ist
A
A
A
Abdul Haris Fatgehipon
Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ
GAGASANpemindahan Ibu Kota Negara Jakarta ke IKN memunculkan polemik sampai saat ini. Pemerintah Jokowi yang saat itu didukung oleh DPR, beralasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN, mempertimbangkan, faktor histori ekologi, lingkungan, demografi.
Daya dukung lahan yang tidak lagi memunginkan, beban Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan, pusat bisnis, pendidikan, menyebabkan Jakarta menjadi salah satu kota di dunia yang memiliki tingkat kemacetan dan polusi udara yang tinggi.
Pada era Orde Baru Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Jonggol Sebagai Kota Mandiri pada 15 Januari 1997. Meski Keppres Nomor 1 Tahun 1997, tidak menyebutkan pemindahan Ibu Kota Negara, tetapi publik sudah memahami, pengembangan Jonggol sebagai Kota Mandiri dalam rangka mempersiapkan Jonggol sebagai ibu Kota Negara.
Lahan yang dipersiapkan untuk menjadikan Jonggol sebagai kota mandiri seluas 30 ribu hektare, yang diperuntukkan 15 ribu hektare untuk lahan perkantoran, sisanya permukiman, pendidikan industri, dan pertanian.
Pemilihan Jonggol sebagai calon Ibu Kota Negara, sudah dipertimbangan dan direncanakan secara baik. Jonggol secara geografis sangat strategis. Jonggol yang berada di Kabupten Bogor Timur, memiliki jarak sekitar 40 km dengan Jakarta bagian pusat dapat diakses dengan Tol Jagorawi. Dari aspek keamanan wilayah, Jonggol berjarak dengan Mabes TNI Cilangkap hanya 30 km.
Berbagai langkah dilakukan untuk mempersiapkan Jonggol sebagai Kota Mandiri, yaitu pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur jalan, dan menggandeng mitra swasta untuk membangun sarana permukiman Kota Mandiri.
Ciputra berinvetasi di Jonggol dengan membangun perumahan Citra Indah di tahun 1996 dengan luas sekitar 825 hektare. Tahap awal Ciputra membangun cluster perumahan Bukit Menteng dengan Bukit Bunga, kedua cluster perumahan ini dirancang dengan standar internasional, kabel listrik di bawah tanah underground cable, dan jalan perumahan yang tertata rapi.
Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ
GAGASANpemindahan Ibu Kota Negara Jakarta ke IKN memunculkan polemik sampai saat ini. Pemerintah Jokowi yang saat itu didukung oleh DPR, beralasan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN, mempertimbangkan, faktor histori ekologi, lingkungan, demografi.
Daya dukung lahan yang tidak lagi memunginkan, beban Jakarta sebagai ibu kota pemerintahan, pusat bisnis, pendidikan, menyebabkan Jakarta menjadi salah satu kota di dunia yang memiliki tingkat kemacetan dan polusi udara yang tinggi.
Pada era Orde Baru Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi Pengembangan Jonggol Sebagai Kota Mandiri pada 15 Januari 1997. Meski Keppres Nomor 1 Tahun 1997, tidak menyebutkan pemindahan Ibu Kota Negara, tetapi publik sudah memahami, pengembangan Jonggol sebagai Kota Mandiri dalam rangka mempersiapkan Jonggol sebagai ibu Kota Negara.
Lahan yang dipersiapkan untuk menjadikan Jonggol sebagai kota mandiri seluas 30 ribu hektare, yang diperuntukkan 15 ribu hektare untuk lahan perkantoran, sisanya permukiman, pendidikan industri, dan pertanian.
Pemilihan Jonggol sebagai calon Ibu Kota Negara, sudah dipertimbangan dan direncanakan secara baik. Jonggol secara geografis sangat strategis. Jonggol yang berada di Kabupten Bogor Timur, memiliki jarak sekitar 40 km dengan Jakarta bagian pusat dapat diakses dengan Tol Jagorawi. Dari aspek keamanan wilayah, Jonggol berjarak dengan Mabes TNI Cilangkap hanya 30 km.
Berbagai langkah dilakukan untuk mempersiapkan Jonggol sebagai Kota Mandiri, yaitu pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur jalan, dan menggandeng mitra swasta untuk membangun sarana permukiman Kota Mandiri.
Ciputra berinvetasi di Jonggol dengan membangun perumahan Citra Indah di tahun 1996 dengan luas sekitar 825 hektare. Tahap awal Ciputra membangun cluster perumahan Bukit Menteng dengan Bukit Bunga, kedua cluster perumahan ini dirancang dengan standar internasional, kabel listrik di bawah tanah underground cable, dan jalan perumahan yang tertata rapi.
Lihat Juga :
