Beberapa Catatan atas RUU KUHAP 2023
Rabu, 19 Februari 2025 - 15:21 WIB
loading...
A
A
A
RUU KUHAP 2023 dilandasi pada filosofi teori hukum progresif yang mengutamakan nilai keadilan masyarakat daripada nilai keadilan berdasarkan ketentuan UU. Visi perubahan RUU KUHAP lebih diarahkan kepada efektivitas proses peradilan pidana dibandingkan dengan efisiensi dan kualitas proses peradilan pidana. Tujuan perubahan RUU KUHAP lebih mengutamakan tujuan kepastian dan keadilan, akan tetapi kurang memberikan posisi penting dan strategis tujuan kepastian hukum yang adil sejalan dengan hak setiap orang untuk memperoleh jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta persamaan di muka hukum (Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945).
Baca Juga: Rapat Paripurna Setujui RUU KUHAP Jadi Usul Insiatif DPR
Perubahan yang penting dan strategis RUU KUHAP 2023 dibandingkan KUHAP 1981 adalah bahwa kewenangan HPP untuk memeriksa berkas hasil penyidikan kejaksaan (yang mengambil alih tugas dan wewenang penyidikan dari kepolisian) sangat rinci kurang lebih terdapat lebih dari 10 hal yang wajib dipertimbangkan dan harus selesai dalam jangka waktu 2 (dua) hari dan putusan HPP adalah bersifat final dan binding.
Selain aspek positif tujuan melindungi hak asasi tesangka juga terdapat aspek negatif yaitu suatu pekerjaan penilaian hasil pemeriksaan dalam penyidikan diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat dengan objek pemeriksaan yang memiliki kandungan hak asasi yang sangat luas sekalipun hanya aspek prosedur formal belaka. Jika Lembaga Praperadilan diberikan waktu selama 7 hari dengan belum dapat dipastikan tidak ada akan dihentikan karena dilimpahkan pokok perkara selama waktu tersebut diperiksa hakim tunggal saja tidak memberikan kondusif dan kontributif positif atas tujuan pembentukan lembaga tersebut yang digadang-gadang sebagai simbol kebangkitan sistem hukum acara pidana nasional tahun 1981.
Disangsikan bahwa HPP dapat memberi harapan baik yang diberikan dalam RUU KUHAP 2023 karena wewenang HPP terlalu berlebihan yaitu melakukan penilaian jalannya penyidikan, penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang yaitu sebanyak 9(sembilan) tugas yang hanya ditugaskan kepada satu HPP saja (Pasal 123 RUU KUHAP 2023), lebih banyak dari tugas Hakim Praperadilan dalam UU KUHAP 1981 yang hanya memiliki 2 (dua) poin kewenangan.
Disarankan agar wewenang HPP dibatasi sebatas hal-hal yang sangat memerlukan perhatian negara (melalui HPP) terkait perlindungan hak asasi tersangka saja, tidak memasuki hal-hal bersifat teknis penyidiikan dan penuntutan. Perlu diberikan batas waktu yang cukup 14 hari kerja tanpa kecuali.
Baca Juga: Rapat Paripurna Setujui RUU KUHAP Jadi Usul Insiatif DPR
Perubahan yang penting dan strategis RUU KUHAP 2023 dibandingkan KUHAP 1981 adalah bahwa kewenangan HPP untuk memeriksa berkas hasil penyidikan kejaksaan (yang mengambil alih tugas dan wewenang penyidikan dari kepolisian) sangat rinci kurang lebih terdapat lebih dari 10 hal yang wajib dipertimbangkan dan harus selesai dalam jangka waktu 2 (dua) hari dan putusan HPP adalah bersifat final dan binding.
Selain aspek positif tujuan melindungi hak asasi tesangka juga terdapat aspek negatif yaitu suatu pekerjaan penilaian hasil pemeriksaan dalam penyidikan diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat dengan objek pemeriksaan yang memiliki kandungan hak asasi yang sangat luas sekalipun hanya aspek prosedur formal belaka. Jika Lembaga Praperadilan diberikan waktu selama 7 hari dengan belum dapat dipastikan tidak ada akan dihentikan karena dilimpahkan pokok perkara selama waktu tersebut diperiksa hakim tunggal saja tidak memberikan kondusif dan kontributif positif atas tujuan pembentukan lembaga tersebut yang digadang-gadang sebagai simbol kebangkitan sistem hukum acara pidana nasional tahun 1981.
Disangsikan bahwa HPP dapat memberi harapan baik yang diberikan dalam RUU KUHAP 2023 karena wewenang HPP terlalu berlebihan yaitu melakukan penilaian jalannya penyidikan, penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam undang-undang yaitu sebanyak 9(sembilan) tugas yang hanya ditugaskan kepada satu HPP saja (Pasal 123 RUU KUHAP 2023), lebih banyak dari tugas Hakim Praperadilan dalam UU KUHAP 1981 yang hanya memiliki 2 (dua) poin kewenangan.
Disarankan agar wewenang HPP dibatasi sebatas hal-hal yang sangat memerlukan perhatian negara (melalui HPP) terkait perlindungan hak asasi tersangka saja, tidak memasuki hal-hal bersifat teknis penyidiikan dan penuntutan. Perlu diberikan batas waktu yang cukup 14 hari kerja tanpa kecuali.
Lihat Juga :
