Effendi Simbolon Minta Megawati Mundur, Todung Mulya Lubis Jadi Curiga Kasus Hasto untuk Serang PDIP
loading...
Pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari kursi ketua umum PDIP direspons Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto , Todung Mulya Lubis merespons pernyataan Effendi Simbolon yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari kursi ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ). Todung jadi curiga kasus Sekretaris Jenderal PDIP Hasto untuk menyerang partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut.
Todung berharap pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga penegakan hukum tidak ditunggangi oleh pihak tertentu. Hal ini diungkapkan Todung ketika menyinggung pernyataan mantan politikus PDIP Effendi Simbolon.
Kata dia, Effendi Simbolon beberapa hari setelah bertemu Mantan Presiden Jokowi juga meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP sebagai buntut penetapan Hasto Kristiyanto menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Hal ini juga semakin menegaskan bahwa yang hendak diserang adalah PDIP dan Bu Mega, sehingga Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum," kata Todung dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).
Oleh karenanya, dia berharap pemberantasan korupsi tidak ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu untuk menghabisi lawan politik. "Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang sedang berjalan semakin mencemaskan jika pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah dalam kasus-kasus seperti ini," ujarnya.
Todung berharap pemberantasan korupsi yang dilakukan lembaga penegakan hukum tidak ditunggangi oleh pihak tertentu. Hal ini diungkapkan Todung ketika menyinggung pernyataan mantan politikus PDIP Effendi Simbolon.
Kata dia, Effendi Simbolon beberapa hari setelah bertemu Mantan Presiden Jokowi juga meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP sebagai buntut penetapan Hasto Kristiyanto menjadi tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Hal ini juga semakin menegaskan bahwa yang hendak diserang adalah PDIP dan Bu Mega, sehingga Kami semakin meragukan perkara ini adalah murni penegakan hukum," kata Todung dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).
Oleh karenanya, dia berharap pemberantasan korupsi tidak ditunggangi kepentingan pihak-pihak tertentu untuk menghabisi lawan politik. "Kejadian demi kejadian, perkara demi perkara yang sedang berjalan semakin mencemaskan jika pihak-pihak penegak hukum dapat dimanfaatkan atau salah langkah dalam kasus-kasus seperti ini," ujarnya.
(rca)
Lihat Juga :
